oleh

Investasi Properti di Depok Dinilai Justru Rugikan Pendapatan Daerah

Salah satu bangunan di Depok yang perizinannya masih menjadi persoalan. (foto san)
Salah satu bangunan di Depok yang perizinannya masih menjadi persoalan. (foto san)

Depok, (1/2) – Peraturan daerah (Perda) yang mengatur tentang batasan luasan lahan pembangunan rumah tapak di kota Depok dinilai membuat investasi pada sektor properti di Kota Depok dinilai tidak akan terlalu signifikan

Batasan lahan yang dimaksud adalah setiap pengembang hanya boleh membangun perumahan di atas lahan seluas 120 meter dan mendorong agar pengembang lebih mengutamakan perumahan vertikal.

Peraturan daerah (Perda) Kota Depok No 13/2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan yang memuat batasan pembangunan perumahan 120 meter sempat menjadi perbincangan.

Kalangan pengembang bahkan meminta perda tersebut direvisi dan dihapuskan lantaran akan mematikan sektor perumahan tapak tipe sederhana serta dinilai melanggar hak asasi manusia terutama warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Namun, Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) No 1/2015 menyatakan aturan pembangunan perumahan di atas lahan 120 meter masih berlaku karena dinilai bermanfaat bagi lingkungan.

Ketua Kadin Kota Depok Wing Iskandar mengungkapkan batasan luasan pembangunan tersebut dinilai akan menghambat investasi dan berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan daerah.

“Pendapatan daerah itu kan paling besar dari BPHTB, di mana orang jual beli rumah. Setiap tahun selalu begitu siklusnya. Sisanya ada di pendapatan sektor lain seperti pajak,” ujarnya di sela acara Silaturahmi Wartawan Depok, Sabtu (30/1).

Dia mengatakan pembangunan hunian vertikal seperti apartemen di Depok saat ini mulai gencar dan marak, lantaran didorong oleh kebijakan pemerintah daerah. Namun, kata dia, Pemkot Depok dinilai akan meraup keuntungan kecil dari pembangunan apartemen tersebut atau bahkan hanya memeroleh pendapatan dari biaya mengurus izinnya saja.

Selain itu, lanjutnya, masyarakat yang membutuhkan hunian dengan harga murah tidak akan berpeluang mendapatkannya di Depok karena rumah yang berdiri di atas lahan 120 meter harganya relatif mahal.

Padahal menurutnya, pengembang memilih Kabupaten Bogor karena masih tersedianya banyak lahan untuk perumahan dengan harga terjangkau.  Dia menambahkan seharusnya pemerintah menyediakan lahan khusus untuk pembangunan rumah agar mendukung program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi.

“Tetapi kalau memang sektor properti tidak memungkinkan investor datang ke Depok, berarti memang kota ini hanya bisa andalkan investasi di sektor niaga dan jasa saja,” paparnya. (san)

Komentar

Berita lainnya