oleh

Fraksi Gerindra DPR-RI Tolak Liberalisasi Perfilman Indonesia

Anggota DPRRI fraksi Gerindra Nuroji bersama Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna saat perayaan HUT Gerindra di Kota Kembang, Depok.
Anggota DPRRI fraksi Gerindra Nuroji bersama Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna saat perayaan HUT Gerindra di Kota Kembang, Depok.

Jakarta, (22/2) – Nuroji, anggota Komisi X dari Fraksi Gerindra, menolak liberalisasi perfilman melalui dibukanya Daftar Negatif Investasi (DNI) perfilman. Pasalnya, liberalisasi memperburuk kondisi perfilman Indonesia bahkan menggerus budaya ketimuran nusantara.

Lebih lanjut ia menyatakan film merupakan sektor strategis Indonesia untuk pertahanan budaya. Karenanya, ia bersama sejawatnya dalam panitia kerja (Panja) berencana menolak liberalisasi perfilman yang destruktif.

BACA JUGA:  Indahnya Berbagi dalam Berkarya, dari Seniman untuk Seniman

“Dengan dibukanya modal asing, dan gencarnya film asing yang masuk, maka budaya kita yang akan kalah. Kalau modalnya dari asing, tentu dia akan mendikte juga produknya. Tidak ada film lokal, karena tidak akan diproduksi. Kita akan kehilangan ketahanan budaya kita,” ujar pembina Betawi Ngoempoel di Kota Depok itu kepada wartawan parlemen, Senin (22/2).

BACA JUGA:  Peningkatan Sektor UMKM Lokal dengan Sistem E-Commerce

Kekhawatiran Nuroji itu, katanya, saat ia dengar pendapat dengan sejumlah stakeholder insan perfilman termasuk Asosiasi Produser Film Indonesia (Aprofi) dan Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI).

Karenanya, mantan ketua Komisi X itu mengaku tidak mengerti dengan logika yang disampaikan Aprofi dengan mengatakan bahwa dibukanya DNI Film berarti semakin banyak film Indonesia berkualitas dan film budaya yang dapat diproduksi. “Justru gempuran film asing itu menyebabkan, film lokal akan semakin sulit berkembang,” ulasnya.

Komentar

Berita lainnya