oleh

DPRD Depok dan FPI Sepakat Perangi Miras

Audiensi DPRD Depok bersama perwakilan ormas beberapa waktu lalu. (foto des)
Audiensi DPRD Depok bersama perwakilan ormas beberapa waktu lalu. (foto des)

Depok, (1/2) – Anggota DPRD Kota Depok bersama DPW FPI Kota Depok, melahirkan kesepakatan dan komitmen bersama untuk memerangi miras, karena dianggap sumber kejahatan dan kerusakan. Kesepakatan ini dilahirkan dalam audiensi FPI bersama dengan pihak DPRD Depo, belum lama ini.

Anggota anggota Komisi D DPRD Depok Rezky M Noor menyetujui usulan FPI untuk merevisi Perda No.06/2008 tentang Minuman Beralkohol.

Rezky M Noor, Anggota Komisi D DPRD Depok dari Gerindra.
Rezky M Noor, Anggota Komisi D DPRD Depok dari Gerindra. (foto istimewa)

“Bir yang boleh masuk ke Kota Depok adalah bir pletok (terbuat dari jahe),” ujar Rezky.

BACA JUGA:  Gubernur Siapkan Skenario Penanganan Covid-19 di Depok Jika Terus Meningkat

Mengingat, sudah banyak yang menjadi korban akibat menenggak miras, tuntutan untuk merevisi Perda miras tersebut harus direspon dan diwujudkan. Namun mengenai waktunya kapan selesai, anggota dewan itu tidak bisa menjanjikan.

“Tentunya perlu waktu. Ini memang skala prioritas. Saya setuju kok dengan usulan revisi itu karena miras memang merugikan,” kata Rezky.

BACA JUGA:  Perketat Protokol Kesehatan, Depok Terbitkan Dua Perwal

Lebih lanjut anggota dewan dari Gerindra itu meminta polisi agar tidak melepas penjual miras, sehingga menimbulkan efek jera. Terlebih, miras memilik efek negatif buat anak-anak sebagai generasi bangsa.

“Mereka awalnya minum Anggur tua (AO), kemudian membuat miras oplosan yang menghantarkan dirinya pada kematian. FPI harus bantu polisi di tiap kecamatan untuk memberantas miras. Apalagi penjual miras kerap berpindah ke tempat yang lain,” tambahnya.

BACA JUGA:  Kantor Kelurahan Panmas Ditutup Hingga 11 September

Para anggota dewan sepakat untuk merespon usulan FPI merevisi Perda Miras. Perlu proses untuk merevisi perda tersebut. Dewan sebagai pengawas, tetap eksekutornya ada di legislaltif. Diperlukan kerjasama antara ulama dan umara, serta polisi, untuk kemaslahatan kota Depok. Sehingga Depok bebas miras, dan keinginan untuk merevisi Perda dapat segera direalisasikan. (Des)

Komentar

Berita lainnya