oleh

Di Depok Terganjal Perda Pembatasan Lahan, Pengembang Properti Lari ke Bekasi

Properti Depok
Ilutrasi rumah murah. (Istimewa)

Depok Pos, (3/2) – Indonesia Property Watch (IPW) memperkirakan penjualan properti khususnya perumahan di wilayah Bekasi, Jawa Barat bakal menjulang tinggi tahun ini. Dalam catatan IPW, potensi Bekasi menjadi kawasan emas baru industri properti telah terlihat sejak pertengahan tahun lalu.

Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda mengungkapkan, sinyal tersebut semakin menguat pada kuartal IV 2015. Di mana persentase penjualan perumahan yang digarap perusahaan pengembang di Bekasi bisa naik 72,01 persen dibandingkan kuartal III 2015.

Hal tersebut tak terlepas dari banyaknya pengembang properti yang membangun di Bekasi sehingga melahirkan hunian-hunian baru yang strategis. Ditambah dengan proyek mass rapid transportation (MRT) yang digarap oleh PT Wijaya Karya Tbk dan rekanan konsorsium lainnya, serta proyek light rail transit (LRT) yang tengah dikerjakan PT Adhi Karya Tbk.

BACA JUGA:  Pemkot Depok Rekomendasikan UMK 2021 Naik 3,27 Persen

“Proyek transportasi masssal publik seperti MRT dan LRT bakal membuat wilayah-wilayah tersebut memiliki nilai tambah,” kata Direktur Eksekutif IPW Ali Tranghanda, dikutip CNN Indonesia, Rabu, (3/2).

Pengembang properti saat ini lebih memilih Bekasi karena untuk membangun di Kota Depok masih terganjal Peraturan Daerah (Perda) Kota Depok No 13/2013 tentang bangunan dan izin mendirikan bangunan yang memuat batasan pembangunan perumahan 120 meter.

BACA JUGA:  Sumber Daya Rumput Laut untuk Keberlangsungan Ekonomi Biru

Kalangan pengembang bahkan meminta perda tersebut direvisi dan dihapuskan lantaran akan mematikan sektor perumahan tapak tipe sederhana serta dinilai melanggar hak asasi manusia terutama warga berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah.

Hal ini diamini oleh Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Depok Wing Iskandar yang mengatakan batasan luasan pembangunan tersebut dinilai akan menghambat investasi dan berdampak pada tidak maksimalnya pendapatan daerah.

“Pendapatan daerah itu kan paling besar dari BPHTB, di mana orang jual beli rumah. Setiap tahun selalu begitu siklusnya. Sisanya ada di pendapatan sektor lain seperti pajak,” ujarnya di sela acara Silaturahmi Wartawan Depok, Sabtu lalu.

BACA JUGA:  Viral Kasus Benih Lobster, Harga Lobster Melambung Tinggi

Padahal menurutnya, pengembang memilih Kabupaten Bogor karena masih tersedianya banyak lahan untuk perumahan dengan harga terjangkau. Dia menambahkan seharusnya pemerintah menyediakan lahan khusus untuk pembangunan rumah agar mendukung program sejuta rumah yang digagas Presiden Jokowi.

“Tetapi kalau memang sektor properti tidak memungkinkan investor datang ke Depok, berarti memang kota ini hanya bisa andalkan investasi di sektor niaga dan jasa saja,” paparnya. (san)

Komentar

Berita lainnya