oleh

Sengketa Perizinan Centro Cinere Belum Tuntas

hqdefault.jpg

Depok, (28/1) – Terkait kasus sengketa delapan perizinan pembangunan kawasan bisnis dan hunian Centro Cinere di Jalan Merawan, Cinere, Pemerintah Kota (Pemkot) Depok masih belum bisa menunjukkan bukti lampiran 8 perizinan Centro Cinere.

Dalam sidang lanjutan sengketa informasi di Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat (KI Jabar), kamis lalu, Majelis Komisioner KI Jabar meminta Pemkot Depok untuk memberikan lampiran 8 perizinan Centro Cinere itu ke Warga RW 4, Kompleks TNI AL, Kelurahan Pangkalan Jati, Cinere, Depok, selaku pemohon informasi dan warga terdampak.

BACA JUGA:  Pemkot Depok Rekomendasikan UMK 2021 Naik 3,27 Persen

Pemberian informasi berupa lampiran 8 perizinan Centro Cinere paling lambat haris dilakukan Pemkot Depok, 14 hari sejak sidang 21 Januari lalu.

Hal ini wajib dilakukan Pemkot Depok, karena Majelis Komisioner menilai warga terdampak memang berhak mengetahui dan menerima lampiran ke 8 perizinan itu. Sebab mereka merupakan warga terdampak langsung, akibat pembangunan kawasan Centro Cinere yang dikerjakan PT Megapolitan Development serta sejumlah anak perusahaannya sejak 2012 lalu.

BACA JUGA:  Resmi! UMK Depok Tahun 2021 Naik 3,27 Persen

“Jadi jika sampai 14 hari sejak sidang itu, Pemkot Depok tidak menyampaikan lampiran 8 perizinan itu ke kami selaku warga terdampak, maka Komisi Informasi akan menilainya untuk memberikan putusan sengketa informasi dalam sidang berikutnya,” kata Elnard Peter, salah satu warga pemohon informasi izin Centro Cinere, kepada wartawan, Kamis (28/1/2016).

Menurut Peter, jika Pemkot Depok tidak juga menjalankan yang diinstruksikan Majelis Komisioner KI Jabar, maka putusannya nanti bisa berupa eksekusi semua dokumen terkait perizinan yang dimohonkan warga oleh KI Jabar.

BACA JUGA:  Terhambat Pandemi, Program Smart City Depok Capai 75 Persen

Dari sana kata dia akan ketahuan, apakah kelengkapan izin kawasan Centro Cinere ini sebenarnya ada atau tidak. “Jangan-jangan semuanya tidak ada, dan ini permainan Pemkot Depok saja,” pungkas Peter. (fa)

Komentar

Berita lainnya