oleh

Aher Lantik Pj Walikota Depok

Pelantikan Kepala dinas sosial provinsi jawa barat (Jabar) Drs. H. Arifin Harun Kertasaputra sebagai Penjabat Wali Kota Depok oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Selasa, 26/01/2016). (Foto:Rysko/Diskominfo/depok.go.id)
Pelantikan Kepala dinas sosial provinsi jawa barat (Jabar) Drs. H. Arifin Harun Kertasaputra sebagai Penjabat Wali Kota Depok oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan. (Selasa, 26/01/2016). (Foto depok.go.id)

Bandung, (26/1) – Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan melantik melantik Arifin Harun Kertasaputra sebagai Penjabat (Pj) Walikota Depok, di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Selasa (26/1/2016).

Pelantikan didasari surat Mendagri Nomor 131.32-119 tahun 2016, menetapkan pengangkatan penjabat Walikota Depok Arifin H Kertasaputra yang semula duduk di kursi Kepala Dinas Sosial (Kadissos) Provinsi Jawa Barat.

BACA JUGA:  Resmi Beroperasi, Wisma Makara UI Terima Tujuh Pasien Covid-19

Arifin H Kertasaputra dilantik menjadi penjabat Walikota Depok untuk mengisi kekosongan jabatan karena Nur Mahmudi Ismail telah selesai masa jabatannya sebagai Walikota Depok sementara walikota terpilih Pilkada serentak 2015 belum ditetapkan tanggal pelantikannya.

“Ya tentu Pak Arifin ditugaskan disana, sebagai penjabat Walikota Depok mengisi kekosongan jabatan. Sebab Wali Kota terpilih dan Wakil Walikota terpilih (hasil Pilkada) kan belum dilantik. Sementara masa jabatan Wali Kota/ Wakil Wali Kota yang lama sudah berakhir. Nah untuk mengisi kekosongan disela waktu itu maka ditugaskanlah penjabat Wali Kota,” terang Aher usai acara pelantikan.

BACA JUGA:  Jabar Luncurkan Program Rumah Subsidi untuk Guru

Sama seperti sebelumnya, Pj Wali Kota dilarang melakukan mutasi pegawai, membatalkan perizinan yang telah dikeluarkan Bupati/ Walikota sebelumnya, atau mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya.

Penjabat juga tidak diperbolehkan membuat kebijakan tentang pemekaran daerah dan membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan penjabat sebelumnya terkecuali setalah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri. (san)

Komentar

Berita lainnya