oleh

Pendiri Sekolah Master: “Kita tak mau cara-cara kompeni dipakai di negeri ini”

(foto des/depokpos)
(foto des/depokpos)

Depokpos (22/9) – Rencana Pemerintah Kota Depok untuk membangun Terminal Terpadu, menelan korban digusurnya lahan Sekolah Master (Masjid Terminal) seluas 2000 meter.

Selama ini, Sekolah Master berdiri di atas tanah milik fasilitas umum dan fasilitas sosial dari pengembang PT Purnama Raya. Namun karena Hak Guna (HGU) sejak  1992-2012 berakhir, belakangan dilakukan tender.

“Sekarang akan dilakukan revitalisasi (bangun kembali) dalam bentuk Terminal Terpadu, yang di dalam bangunannya nanti terdapat pusat grosir, apartemen dan hotel. Karena bangunan ini berbatasan dengan Sekolah Master, maka kami mau tidak mau harus merelakan tanah seluas 2000 meter untuk pembangunan Terminal Terpadu di wilayah Depok,” kata Pendiri dan Pimpinan Sekolah Master Nurrohim di sela-sela kegiatan Masterpedia 2015 di Depok, Jawa Barat, Senin (21/9).

BACA JUGA:  Ketua DPRD Depok Pimpin Sidang Paripurna APBD Tahun 2021

Sebelum digusur, lahan seluas 2000 meter tersebut berdiri 12 kelas tingkat SMP dan TK, termasuk di dalamnya terdapat asrama, klinik, dan kios-kios usaha Master.

(foto des/depokpos)
(foto des/depokpos)

“Dari luas 6000 meter, 4000 meternya tak diganggu gugat. “Kita hanya minta akses jalan dan drainase difungsikan. Sebelum ada terminal, saluran air ini sudah ada,” kata Nurrohim.

BACA JUGA:  Resmi! UMK Depok Tahun 2021 Naik 3,27 Persen

Pihak Sekolah Master meminta, bangunan Sekolah Master yang terdiri dari 12 kelas  itu yang dibongkar, lebih dulu dibangun kelas pengganti di areal yang 4000 meter tersebut. Saat ini telah tersedia container untuk dibangun tiga lantai. DPRD bahkan telah menyetujui usulan anggaran untuk saluran air, akses jalan, dan kelas yang akan dibangun.

Permintaan selanjutnya, tanah-tanah milik Sekolah Master yang sudah ada sertifikatnya, dan terkena relokasi perluasan, sebaiknya diganti dalam bentuk tanah lagi.

BACA JUGA:  Pasien OTG Covid-19 di Makara UI Bertambah Jadi 39 Orang

Nurrohim juga meminta, musholla yang luas bangunannya 100 m itu jangan dibongkar. Mengingat, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak pengembang.

“Kita tidak ingin kesepakatan itu dilanggar. Itulah sebabnya, kita akan kawal terus,” katanya.

Dikatakan Nurrohim, pihaknya selalu siap bernegosiasi mencari solusi terbaik. Ia tidak ingin ada pengembang yang menggertak, apalagi menggusur secara paksa.

“Kita tak mau cara-cara kompeni dipakai di negeri ini,” kata Nurrohim, kelahiran Tegal , 3 juli 1971 ini tegas. (Desastian)

Komentar

Berita lainnya