Peran DPS dalam Lembaga Keuangan Islam Kontemporer di Indonesia

DPS (Dewan Pengawas Syariah ) di lembaga keuangan adalah untuk mengawasi Shari’ah kepatuhan kegiatan bisnis LKS (Lembaga Keuangan Syariah) dengan Fungsinya Melakukan pengawasan secara periodic pada lembaga keuangan syariah yang berada di bawah pengawasannya, dapat mengajukan usul-usul pengembangan lembaga keuangan syariah kepada pimpinan lembaga yang bersangkutan dan kepada DSN, Serta Melaporkan perkembangan produk dan operasional lembaga keuangan syariah yang diawasinya kepada DSN sekurang-sekurangnya dua kali dalam satu tahun anggaran dan DPS merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan DSN.

Namun, tidak ada standar dalam industri untuk secara jelas mendefinisikan bagaimana DPS harus melakukan tugas ini. Itu ruang lingkup kerja DPS bervariasi dari satu lembaga ke lembaga lain, dan tidak ada kesepakatan tentang tugas para anggotanya. Bahkan, banyak lembaga yang menandatanganinya kontrak dengan pengawas Syari’ah tanpa menentukan sifat pekerjaan, hak-hak mereka atau tugas-tugas mereka. Dengan demikian, sementara beberapa DPS memiliki peran proaktif dalam lembaga, yang mungkin melibatkan tugas-tugas operasional, yang lain mungkin bahkan tidak mengadakan pertemuan tunggal atau mengeluarkan satu keputusan selama sepanjang tahun.Tampaknya tujuan ambisius untuk memastikan kepatuhan Syari’ah telah menyebabkan beberapa anggota DPS bahkan mengabaikan sistem politik di sebagian besar negara. Asumsi ini dapat didukung oleh beberapa Contoh

Pertama, disarankan agar SSB dapat memainkan peran penting dalam mengendalikan pelanggaran keuangan di LKS. Ini karena kejahatan keuangan, seperti penipuan, manipulasi, dan transaksi orang dalam, dilarang di bawah kekuasaan Shari’ah. Oleh karena itu, memastikan kepatuhan syariah dapat diperpanjang untuk mencegah terjadinya kegiatan ilegal tersebut. Namun, tidak mungkin anggota SSB memiliki keahlian dan sumber daya yang diperlukan. Tidak akan mereka memiliki wewenang hukum untuk melakukan tugas tersebut.

Kedua, sebagai solusi untuk kepatuhan syariah yang lemah pada tingkat mikro, telah disarankan bahwa pejabat kepatuhan syariah harus ditunjuk sebagai manajer cabang. Demikian pula, Bank Sentral Malaysia merekomendasikan pengangkatan seorang Ketua DPS sebagai direktur non-eksekutif (NED) di dewan LKS Pada fungsi operasi yang serupa, di beberapa institusi, seperti Alrajhi Bank, tugas DPS akan melibatkan memastikan pemilihan yang tepat dari karyawan lembaga, terutama untuk posisi-posisi kunci. Calon diasumsikan mendukung kebijakan keuangan Islam, dan bersedia untuk melaksanakan latihan mereka. Meskipun memiliki personil dengan pemahaman yang tepat tentang prinsip keuangan Islam meningkatkan kepatuhan syariat di sebuah lembaga, tugas seperti itu dapat dicapai tanpa Keterlibatan anggota DPS, karena ini mungkin mengancam independensi audit mereka.

Akhirnya, telah disarankan bahwa DPS memainkan peran mediator antara LKS dan klien mereka. Misalnya, Pasal 18 dari Undang-Undang 48 tentang pendirian Faisal Islamic Bank of Egypt menyatakan bahwa, dalam kasus penolakan para pihak untuk memilih seorang arbiter, atau dengan tidak adanya kesepakatan mengenai pilihan ketua di pengadilan arbitrase, masalah ini akan dirujuk ke DPS untuk memilih arbiter atau ketua, dan keputusannya akan dianggap mengikat. Namun, Mahkamah Konstitusi Agung Mesir memutuskan inkonstitusionalitas artikel ini karena melanggar prinsip arbitrase dan menyangkal hak alami akses ke pengadilan.

Seperti dapat dilihat dari berbagai fungsi yang disebutkan sebelumnya, jelas bahwa ada semacam ambiguitas mengenai tugas sebenarnya dari DPS anggota. Memastikan kepatuhan syariah, yang merupakan tujuan utama pembentukan DPS, telah dilemahkan dengan melibatkan anggotanya di tugas yang tidak terkait, yang mungkin tidak memenuhi syarat untuk dilakukan. Namun, untuk mengatasi kebingungan seperti itu, pengawasan Syari’ah pertama-tama harus diakui sebagai profesi independen. Seperti pengacara dan akuntan, anggotanya harus bertindak dalam kerangka yang mendefinisikan peran mereka dan tanggung jawab. Dalam kasus di mana LKS beroperasi dalam yurisdiksi yang tidak memfasilitasi kepatuhan keuangan Islam atau di mana peraturan itu pasif, anggota DPS dapat membentuk asosiasi profesional yang menstandarisasikan kontrak atasannya dengan lembaga keuangan. Atau, itu mungkin untuk menyatakan fungsi DPS dalam artikel asosiasi lembaga. Selain itu, fungsi DPS harus dikategorikan sesuai dengan tingkat kegiatan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh lembaga. DPS di bank-bank Islam, misalnya, cenderung memiliki peran yang lebih besar daripada rekan-rekan mereka di bank konvensional yang hanya menawarkan jendela Islam. Pemangku kepentingan harus dibuat sadar akan perbedaan ini, yang mungkin mempengaruhi tingkat kepatuhan dalam sebuah lembaga.

Sumber Jurnal : The impact of Shari’ah governance practices on Shari’ah compliance in contemporary Islamic finance
( Syifa Syaufira Lestari )

Comments

comments