OPINI: Penanganan Bencana di Indonesia, Seriuskah?

(Ilustrasi. Istimewa)

Oleh : Widiani S, ASN, Depok

Beberapa waktu lalu secara susul menyusul penduduk negeri ini ditimpa musibah, didahului dengan gempa besar yang melanda pulau Lombok yang menyisakan kerusakan bangunan rumah dan fasilitas umum juga korban yang tidak sedikit. Tak lama berselang gempa dan tsunami pun melanda Kota Palu dan Donggala yang juga mengakibatkan kelumpuhan kota ini selama beberapa waktu, warga kehilangan keluarga, rumah-rumah dan harta benda hanyut dan tertelan gempa.

Secara geografis Indonesia terletak pada pertemuan lempeng tektonik yaitu lempeng Benua Asia, Benua Australia, lempeng Samudera Hindia dan Samudra Pasifik. Pada bagian selatan dan timur Indonesia terdapat sabuk vulkanik yang memanjang dari pulau Sumatera-Jawa-Nusa Tenggara-Sulawesi yang sisinya berupa pegunungan vulkanik tua dan dataran rendah yang sebagian didominasi oleh rawa-rawa. Kondisi tersebut sangat berpotensi sekaligus rawan bencana seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, banjir dan tanah longsor. Data menunjukkan bahwa Indonesia memiliki tingkat kegempaan yang tinggi di dunia lebih dari 10 kali tingkat kegempaan di Amerika Serikat (ww.bnpb.go.id)

Jika bicara tentang musibah tentu tak ada seorang pun yang menyangka maupun menghendakinya, Musibah bencana ini pun haruslah segera ditangani dan diberikan solusi. Penanganan pasca gempa ini tentu bukanlah sekedar masalah perut saja, bagaimana warga terdampak akan melanjutkan kehidupan mereka kedepan perlu diberikan solusi , ( di mana mereka akan tinggal sementara ini dan ke depannya, bagaimana anak-anak korban gempa-tsunami akan bersekolah dan lain sebagainya) dan hal ini haruslah menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Jangan sampai pemerintah abai bahkan salah urus.

Sebagaimana diberitakan oleh salah satu media nasional pada 13 oktober lalu, korban gempa dan tsunami di Kecamatan Sindue, Kabupaten Donggala menyatakan bahwa belum ada kabar mengenai pembangunan barak pengungsi dan pemukiman sementara bagi warga terdampak di sana. Padahal ada sekitar 1.373 jiwa atau lebih dari 300 KK yang mengungsi di Lapangan Sanggola Dusun 01 Pompaya Desa Lero Kecamatan Sindule Kabupaten Donggala. Mereka baru mendapat bantuan berupa makanan, air minum, pakaian dan tenda.

Sungguh ironis di saat seharusnya prioritas utama pemerintah khususnya pemerintah pusat difokuskan pada penanganan pasca bencana yang sungguh membutuhkan curahan perhatian dan dana yang tidak sedikit, perhatian maksimal pemerintah justru lebih ditujukan pada perhelatan penyambutan para tamu dalam pertemuan tahunan dewan gubernur IMF-World Bank yang konon kabarnya menembus angka fantastis yaitu 1 triliun rupiah. Anehnya, Pemerintah seakan dalam kondisi tak berdaya dari sisi pendanaan pasca bencana hingga saat diberikan tawaran pinjaman 1 miliar dolar AS memberi tanggapan positif- senang akan hal tersebut. Apakah pemerintah tidak ingat sudah sebesar apa beban utang negeri kita hingga masih berpikir mau menerima pinjaman lagi? Padahal data dari Kementerian Keuangan per- 31 Agustus 2018 utang pemerintah pusat sudah mencapai angka Rp.4.363,19 triliun. Apakah pemerintah tidak menyadari bahwa berutang sesungguhnya bukanlah solusi yang tepat untuk mengatasi permasalahan negeri ini dan justru makin memasukan lebih dalam pada perangkap kaum neolib- kapitalis!

Di sisi lain, sesungguhnya ketika pemerintah memahami bahwa posisi Indonesia berada di daerah rawan bencana tentunya harus dilakukan upaya untuk menghindari dan meminimalisir terjadinya bencana alam (mitigasi bencana) yang maksimal. Menurut Kepala Pusat Data dan Informasi BNPB Sutopo Purwo Nugroho(10/10/2018), Anggaran penanggulangan bencana di Indonesia hanya berkisar Rp 4 triliun dalam 5 tahun terakhir, sementara idealnya sebesar 15 triliun rupiah dengan rata-rata bencana alam 2.300 kali dalam setahun (katadata.co.id). Coba kita bandingkan, untuk pesta penyambutan tamu IMF-World Bank (baca rentenir) sebesar 1 triliun yang hanya segelintir orang dan beberapa malam saja dapat dianggarkan dalam APBN. Mengapa alokasi anggaran untuk mitigasi bencana yang dapat memberi efek yang lebih luas bagi masyarakat sangat jauh dari ideal, bukankah ini menjadi salah satu bukti seakan pemerintah setengah hati?

Dalam pandangan Islam, penanggulangan bencana termasuk dalam pengaturan urusan umat yang merupakan kewajiban negara. Karena kepala negara (Imam) adalah penanggung jawab sebagaimana sabda Rasulullah SAW “Seorang Imam adalah pemelihara dan pengatur urusan rakyatnya; ia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap rakyatnya ” (HR Al-Bukhari dan Muslim).

Oleh karenanya negara akan merumuskan perencanaan yang matang dan menerapkan kebijakan yang sebaik-baiknya yang didukung dengan penyediaan anggaran yang memadai dari baitul mal. Dengan kata lain negara akan memprioritaskan penanganan masalah yang bersifat penting dibandingakan dengan permasalahan yang masih dapat ditunda pelaksanaannya di kemudian hari. Hal ini dilakukan semata untuk kemaslahatan dan kemanfaatan umat secara umum bukan untuk kemaslahatan dan kemanfaatan beberapa maupun sebagian orang saja.

Karena landasan pemerintahan/pemimpin dalam Islam adalah sebagai pelayan umat mengacu pada perintah dan larangan Allah SWT bukan yang lain!

Sudah saatnya kita mengambil pelajaran dari tanda-tanda kekuasaan Allah SWT dan merenungkan firman-Nya dalam surah Al-A’raf ayat 96 yang artinya, ”Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan dari bumi tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”.[]

Comments

comments