Ancaman Perang Dagang dan Annual Meeting IMF-WB 2018

Ilustrasi. (Istimewa)

Annual Meetings International Monetary Fund-World Bank (AM IMF-WB) akan diselenggarakan dari 8-14 Oktober 2018 di Bali. Indonesia adalah negara keempat ASEAN yang menjadi tuan rumah setelah Filipina (1976), Thailand (1991), dan Singapura (2006). Managing Director IMF, Christine Lagarde, mengatakan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah AM IMF-WB dengan menyingkirkan dua shorlisted candidate lain yaitu Mesir dan Senegal tidak terlepas dari pengajuan diri Indonesia sebagai tuan rumah sejak empat tahun lalu dalam proses seleksi yang transparan dengan mempertimbangkan banyak indikator, di antaranya akomodasi, transportasi, akses yang mudah, Wi-Fi, aspek keamanan, sampai hal teknis lainnya.

AM IMF-WB diselenggarakan untuk mendiskusikan perkembangan ekonomi dan keuangan global, isu-isu pembangunan terkini, serta isu-isu global lainnya. Globalisasi menyebabkan interdependensi antarnegara dan banyak negara kemudian mengkaji ulang kebijakannya agar mampu memajukan kehidupan ekonomi masyarakat negaranya. Dampak globalisasi dari sudut pandang ekonomi akan menjadikan perdagangan yang makin kompetitif, multinasionalisasi produksi, integrasi pasar ekonomi keuangan dan masuknya investasi modal.

Pada saat penyelenggaraan AM IMF-WB kali ini, dunia dibayang-bayangi dengan timbulnya isu perang dagang (trade war). Perang dagang merupakan kebijakan antar dua negara yang saling berusaha menjatuhkan sistem dan perekonomian melalui kebijakan dagang luar negerinya. Cara yang sering digunakan adalah dengan memberlakukan kuota dan/atau meningkatkan tarif bea masuk. Perang dagang saat ini disebabkan karena adanya kebijakan Presiden AS Donald Trump yang secara resmi menetapkan kenaikan tarif bea masuk impor baja sebesar 25% dan aluminium 10 yang mulai berlaku pada 23 Maret 2018 dan dikenakan bagi seluruh negara termasuk Cina dan menerapkan tarif tambahan pada barang-barang Cina lainnya. Memasuki putaran perang dagang selanjutnya, AS akan menaikkan tarif impor dari 10% menjadi 25% dalam upaya “mendorong” Cina untuk mengubah kebijakan perdagangannya.

Rencana Trump untuk memukul Cina dengan kebijakan perang dagang ternyata berbalik karena Cina mengambil tindakan yang serupa. Trump mengklaim bahwa perdagangan AS dengan Cina banyak mengalami kerugian baik kerugian materi ataupun intelektual. Dalam 20 tahun terakhir, perdagangan AS dengan Cina selalu mengalami defisit dan jumlah itu semakin membesar. Akibatnya hingga 2017 nilai defisit perdagangan Amerika Serikat terhadap Cina mencapai US$ 375 miliar. Dengan kebijakan yang “ultranasional” Trump, perang dagang menjadi opsi utama bagi AS untuk melindungi kepentingan nasionalnya. Negara lain yang tidak masuk dalam prioritas dagang AS harus siap menghadapi tuduhan proteksi atas produknya bahkan pada sisi yang ekstrim sekalipun bisa sebagai musuh dalam perang dagang seperti Cina, dan termasuk ancaman perang dagang ke Indonesia beberapa waktu lalu. Perang dagang menimbulkan kekhawatiran negara-negara lain yang juga harus mewaspadai banjirnya produk negara yang berkompetisi dalam “perang dagang” karena akan berusaha mencari pasar baru dengan tingkat bea masuk lebih rendah dan kompetitif. Bahkan, kekhawatiran atas dampak perang dagang tersebut, Dirjen WTO Roberto Azevedo seperti dikutip dari BBC Minggu (1/4/2018), mensinyalir akan adanya potensi risiko anjloknya pertumbuhan ekonomi global yang diakibatkan perang dagang,

Perang dagang merupakan salah satu isu global mengingat dampak multiplier effect-nya dalam jangka panjang perekonomian global termasuk ekonomi negara-negara anggota IMF dan World Bank. IMF dan World Bank sebagai organisasi yang secara umum ,menurut sejarahnya, dimaksudkan untuk meningkatkan kerjasama perekonomian dunia dan meminimalkan terjadinya perang pada awal pembentukannya di tahun 1944, harus berperan dalam menciptakan stabilitas keuangan dan makroekonomi negara-negara anggotanya. Melalui momentum AM IMF-WB kali ini, IMF dan World Bank harus menghasilkan policy solutif bagi para anggotanya dalam meningkatkan kewaspadaan dan mengatur kebijakan masing-masing negara dalam mengantisipasi dampak global perang dagang sehingga mampu menciptakan optimisme perkembangan perekonomian global termasuk Indonesia.

Taraf Kurniadi, pemerhati keuangan publik. Tinggal di Sukmajaya Depok.

Comments

comments