Revolusi Pajak Terhadap Pembangunan di Era Digitalisasi

Ilustrasi. (Istimewa)

Oleh: Adam Firdaus

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat di Indonesia memunculkan banyak penafsiran berganda terhadap keberlangsungan serta sistem operasional dari pajak itu sendiri. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya sumbangsih informasi yang diberikan bahkan di terima oleh masyarakat.

Pembangunan ekonomi di indonesia bisa diarahkan pada upaya mewujudkan perekonomian negara yang mandiri dan handal juga untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh wilayah negara Indonesia secara adil dan merata. Serta pembangunan yang berkesinambungan.

Sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan Negara. Sudah sewajarnya kita memiliki peranan penting serta ambil andil dalam menciptakan system ekonomi Indonesia yang mapan dan sejahtera.

Di kutip dari pernyataan Sri Mulyani, mengatakan bahwa Tercatat dari 250 juta masyarakat RI, baru 32,7 juta yang memiliki kemampuan membayar pajak. Sementara potensi dari pajak itu sendiri potensinya sebesar 20,1 juta orang. Namun, yang membayar pajak realisasinya hanya sebesar 12,5 juta WP atau sekitar 62 persen pada tahun 2017.

Melihat dari pesatnya teknologi serta digitalisasi di Indonesia, ada sekitar 93,4 juta pengguna internet dan 71 juta pengguna perangakat telpon pintar diindonesia (Kominfo, 2015). Potensi industry digitalissi ini tidak boleh di pandang sebelah mata oleh pemerintah bahkan jika kita teliti dalam melihat kondisi ini maka akan memberikan tantangan tersendiri terhadap pembangunan di Indonesia, salah satunya dalam operasional pengelolaan pajak diindonesia.

Adapun kebijakan Pemerintah terkait dengan pemberlakuan PP Nomor 46 Tahun 2013: Pertama, untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan. Kedua mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi. Ketiga mengedukasi masyarakat untuk transparansi. Keempat memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara. (Di & Yogyakarta, 2015)

Terlebih lagi ketika perkembangan industri digitalisasi ini dimanfaatkan oleh sektor perpajakan, bukan tidak mungkin lagi, selain dapat memudahkan masyarakat dalam mengenal pajak, juga memudahkan direktoran pajak dalam mensosialisasi serta menghimpun dana pajak secara signifikan.

Masyarakat yang sudah taat pajak, akan dimudahkan dengan trobosan tersebut, dan masyarakat yang belum memahami pajak, maka akan mudah mendapatkan informasi, karna aksesnya mudah di dapatkan.

Namun, dibalik semua itu, banyak masyarakat yang mengeluhkan berbagai hal, yang di antaranya adalah dalam bentuk kritikan dan sentilan halus. Sebagai contoh, lari kemana uang pajak yang kami bayarkan setiap tahun?? Saya sudah taat pajak, namun ko pembangunannya masih lambat, jalan rusak dan lain sebagainya?? Juga kenapa pemerintah tidak transparansi terhadap pengelolaan pajak?? Ketiga contoh tersebut adalah pertanyaan umum yang biasa keluar dari mulut masyarakat.

Adapun langkah kita dalam menghadapi era digitalisasi dalam perpajakan dengan memperhatikan dampak positif dan negatif dari implementasi pajak tersebut. Bagaimana cara pemerintah pajak mengedukasi, melayani serta mengevaluasi sistem tersebut.

Revolusi sistem maupun strategi perlu dilakukan demi terciptanya suasana yang kondusif juga sebagai penetrasi dari kemajuan pajak di era digitalisasi. Dalam mewujudkan revolusi pajak tersebut pemerintah membutuhkan banyak pihak dalam pengimplementasiannya sehingga rencana pemajuan sistem serta operasionalam pajak tersebut terwujud sesuai dengan apa yang telah dicanangkan.

Selain itu perlu adanya edukasi, transparansi dan evaluasi dalam pelaksanaanya, adapun edukasi ini dimaksudkan agar masyarakat mengeahui sistem serta operasional kinerja pajak itu sendiri, baik yang dulu, maupun setelah terjadi revolusi pajak yang mengikuti perkembangan digitalisasi.

Yang selanjutnya adanya transparansi dalam pajak yang perlu di gencarkan lagi, erutama untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah yang mayoritas masih banyak yang belum mengenal pajak dan belum mengetahui hasil dari pendistribusian tersebut, sudah seharusnya mendapatkan inormasi yang bersifat keharusan tersebut. Dan ini juga sebagai upaya agar masyarakat awam dapat mengenal dengan baik dan juga dapat menambah nilai kepercayaan terhadap pajak itu sendiri.

Kemudian yang harus dilakukan adalah evaluasi kondisi yang terjadi, melihat kondisi real dengan ekspektasi yang telah di prediksi.dengan mengkonversi konsep yang sudah ada dengan trend kemajuan digitalisasi. Ini akan menghasilkan sistem pajak yang fleksibel untuk masyarakat. dan bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa masyarakat saat ini mencari kemudahan daripada hal-hal yang bersifat rumit.

Disisi lain pemerintah didesak untuk membuat kebijakan pajak yang konsisten, dimana tantangan pertumbuhan penerimaan realisasi pajak di tahun 2018 ini menuntut pemerinah untuk membuat kebijakan yang menyeluruh, artinya kebijakan yag dibuatoleh pemerintah haruslah dapat menjawab setiap keluh kesah masyarakat, apalagi dalam menghadapi era globalisasi dan digitalisasi.

Sebagai salah satu contohnya adalah automatic exchange of information (AEOI) yang dinilai dapat membantu pemerintah dalam hal pengumpulan data wajib pajak, dan data tersebut diinyalir dapat mendorong penerimaan pajak yang lebih signifikan. Kemudian dikutip dari (CNN, 2018) menyatakan target terbaru penerimaan pajak itu sebesar 1.43,9 triliun dan ini merupakan angka yang fantastic untuk perpajakan Indonesia.

Disini peran pemerintah haruslebih akti lagi dalam memasifkan penerimaan pajak melalui media yang tersedia dengan penyediaan pelayanan yang unggul. Pemerintah juga perlu mengusung regulasi yang telah disusun dan dicanangkan. Sehigga memperoleh keuntungan dari pemanfaatan teknologi tersebut.

Juga pemerintah dalam kebijakannya membutuhkan payung hukum yang fleksibel serta memberikan kebebasan untuk mansyarakat dalam memberikan saran sertakitikan masukan tetang sistem operasional penerimaan serta pelayanan pajak. Dengan menyediakan fitur khusus yang disediakan.

Dan prediksi untuk kedepannya, di era digitalisasi saat ini, dunia perpajakan apabila di kemas dengan teknologi yang handal dan mempuni, sehingga ditjen pajak dapat menyesuaikan dengan mudah mengenai permasalahan pajak juga mempermudah dalam mencapai target pajak sebagai kemajuan dan kesuksesan pengelolaan pajakdimasa yang akan datang.

Insyaallah apabila pengeloaan pajak yang di dukung oleh teknologi ini di terapkan, maka kemajuan pembangunan di Indonesia akan lebih efektif dan progresif untuk kedepannya, sehingga indonsia akan mencapai titik punjak dari kejayaan pajak itu sendiri. Sebagai masyarakat yang cerdas pajak, patuh terhadap pajak adalah sebuah keharusan untuk warga Indonesia, maka mari kita sukseskan pajak demi Indonesia yang lebih baik.

Comments

comments