Peluncuran Elpiji Non Subsidi Bukanlah Solusi

Ilustrasi (Istimewa)

Pemerintah berdalih, peluncuran produk gas elpiji baru ukuran 3kg non subsidi bagi orang mampu yang tidak memerlukan subsidi. Seperti yang diungkapkan oleh Plt Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati, alasan menjual tabung gas 3 kg non subsidi adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang mampu. Khususnya bagi mereka yang tinggal di apartemen dan terbiasa dengan hidup praktis. “Karena kan gini, sebetulnya ada orang yang memerlukan 3 kg tapi mereka tidak perlu subsidi, mungkin seperti yang di apartemen. Dia ngapain beli yang besar. Karena demand ada maka kita siapkan,” jelasnya. (Okezone Finance 22/6/2018)

Namun, dalih tersebut tidak bisa diterima, karena kemungkinan besar peluncuran gas elpiji baru yang nonsubsidi nantinya akan berimbas kepada rakyat miskin. Bisa jadi ketika gas elpiji non subsidi sudah beredar di pasaran bahkan ada di warung-warung kecil, maka dengan mudahnya si melon yang bersubsidi dapat ditarik dari peredaran yang sampai akhirnya tidak beredar lagi. Mungkin saja, inilah yang diharapkan oleh pemerintah agar produk barunya bisa diterima oleh masyarakat umum. Akhirnya, masyarakat mau tidak mau terpaksa akan menerima gas elpiji nonsubsidi yang harganya jauh lebih mahal. Nah kalau keadaannya seperti itu, maka itu adalah sebuah kezaliman. Jadi, peluncuran gas elpiji 3 kg non subsidi bukanlah solusi yang tepat tapi malah menyengsarakan rakyat.

Anda masih ingat akan nasibnya premium? Ya, kondisi si melon bersubsidi bisa jadi nasibnya sama dengan premium. Ketika itu, pemerintah ingin meluncurkan pertalite , tentu saja rakyat banyak yang menolak karena harganya lebih mahal. Mula-mula pasokan premium mulai langka dan sampai akhirnya pasokan premium di sejumlah daerah sudah tidak ada dengan alasan masyarakat tidak mau beli premium lagi dan minat masyarakat ke pertalite sudah bagus.

Deny Djukardi W selaku Commercial Retail Fuel Marketing Manager Pertamina mengaku kelangkaan Premium memang sudah jarang ada di SPBU Pertamina.”Sebenarnya enggak langka ya, cuma minat konsumen kan ke Pertalite itukan semakin bagus. Nah sekarang kalau premiumnya dia paksakan ada terus kalau enggak ada yang beli pasti perusahaanya rugi,” ungkapnya seperti dilansir GridOto.com di Jakarta, Kamis (7/12).

Padahal, yang sebenarnya minat konsumen akan pasokan premium sangat tinggi dan masyarakat sangat menanti-nanti pasokan premium datang kembali, karena jika dibandingkan pertalite, harga premium jauh lebih murah. Jadi apa yang diungkapkan oleh Deny adalah pernyataan yang ngawur tidak sesuai faktanya.

Berkaca dari pengalaman sebelumnya, alih-alih mau menyejahterakan rakyat, malah membuat rakyat makin sengsara. Semua serba mahal, sementara daya beli masyarakat makin menurun, karena untuk mencari sesuap nasi pun banyak yang susah apalagi ditambah gas dan BBM ikut naik juga. Semua kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah semua sangat merugikan rakyat.

Dan memang, ketika yang diberlakukan sistem ekonomi kapitalis, maka yang dilakukan pemerintah kepada rakyatnya, tidak ubahnya seperti penjual dan pembeli. Pemerintah harus menghitung terlebih dahulu untung ruginya. Jika semua disandarkan kepada untung dan rugi, maka di mana letak kepedulian pemerintah untuk mengurusi hajat hidup orang banyak? Bagaimana pula peran pemerintah untuk menyejahterakan rakyat? Yang ada hanyalah penderitaaa dan kesengsaraan yang diterima. Inilah konsekuensi ketika sebuah negara diatur oleh sistem ekonomi kapitalis.

Maka, jika rakyat ingin sejahtera, jalan satu-satunya hanyalah kembali kepada aturan Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan termasuk masalah gas atau sumber daya alam lainnya. Dalam pandangan Islam, energi seperti gas, bahan bakar minyak (BBM) dan sebagainya adalah termasuk kepemilikam umum yang wajib diatur oleh negara. Dan semua itu dikelola oleh pemerintah dan dikembalikan untuk kesejahteraan rakyat. []

 

Ditulis oleh: Siti Aisyah S.Sos, Kordinator Komunitas Muslimah Menulis Depok.

Comments

comments