Membeli Saham di Negeri Sendiri

Ilustrasi. (Istimewa)

Oleh: Wulan, Aktivis Dakwah

Kementerian keuangan, kementerian BUMN, kementerian ESDM dan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum) serta Freeport McMoran. Inc telah menandatangani Head of Agreement (HoA) untuk menyepakati pokok-pokok divestasi saham 51% Freeport Indonesia, pada kamis (12/7/2018). Paktanya, renegosiasi perpanjangan kontrak tambang di Papua sampai tahun 2041 sudah dilakukan. Padahal seharusnya Freeport harusnya menjadi milik Indonesia sepenuhnya.

Sungguh semua perjanjian-perjanjian pengeksploitasian tambang-tambang di bumi Indonesia dilakukan secara tidak wajar, tidak adil dan terus menerus. Dan parahnya lagi, perjanjian tersebut dapat berlaku selama puluhan bahkan bisa jadi ratusan tahun ke depan. Kekayaan alam Indonesia pun digadaikan, terjual, dirampok dan dibawa kabur ke negara-negara asing. Bangsa Indonesia itu ibarat, membeli saham di negeri sendiri. Ironis bukan? Padahal, kekayaan yang melimpah itu berada di negeri ini. Sedikit demi sedikit, kekayaan kita diambil alih oleh asing penjajah.

Lepasnya kepemilikan SDA Indonesia ke tangan asing penjajah tidak lain disebabkan oleh sistem yang berlaku saat ini yakni sistem kapitalis. Penjajahan kapitalis yang memaksakan aturan neoliberalisme pada pemimpin negeri ini. Selama sistem ini tetap bercokol di bumi ibu pertiwi, maka kondisi ini tidak akan pernah berubah.

Oleh karena itu, agar Indonesia bisa lepas dari cengkeraman penjajah, maka seharusnya kita kembali ke sistem yang memiliki aturan yang jelas tentang pengelolaan SDA yang ditujukan untuk meraih kesejahteraan bersama. Sistem yang bersumber dari Sang Pencipta yang tidak memiliki cela sedikitpun dan memiliki solusi utuk semua permasalahan manusia termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam, yaitu sistem Islam.

Mengacu pada hadits Rasulullah SAW yang artinya, “Kaum Muslim berserikat pada tiga hal yaitu air, padang dan api” (HR. Abu Dawud).

Maka, kekayaan SDA merupakan bagian kepemilikan umum yang wajib dikelola oleh penguasa dan hasilnya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. Sebaliknya haram hukumnya menyerahkan pengelolaan kepemilikan umum kepada swasta apalagi pihak asing. Semoga Allah SWT memberikan petunjuk-Nya kepada para penguasa negeri ini untuk dapat menerapkan sistem Islam secara kaffah termasuk dalam mengelola SDA.[]

Comments

comments