OJK Awasi Maraknya Pegadaian Ilegal Jelang Lebaran

Waspadalah terhadap Jasa pegadaian swasta yang saat ini sedang menjamur. Dari 462 perusahaan gadai swasta yang tersebar diseluruh indonesia hanya 9 perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sangat miris rasanya melihat data tersebut, dari ratusan perusahaan gadai swasta yang ada, bisa dihitung jari perusahaan gadai yang resmi.

Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Edy Setiadi angka tersebut dinilai sangat rendah. Hal itu menunjukan minimnya kesadaran para pelaku usaha pegadaian swasta untuk mengajukan izin usaha ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, pengawasan terhadap pegadaian swasta akan terus ditingkatkan apalagi menjelang lebaran. Hal ini perlu dilakukan karena pada bulan Ramadan minat masyarakat menggunakan jasa gadai meningkat dan peningkatannya sangat signifikan.

Alasan kuat kenapa masyarakat harus menggunakan jasa pegadaian yang resmi adalah masyarakat merupakan pihak yang sangat dirugikan apabila pegadaian ilegal tidak bisa mempertanggungjawabkan barang simpanan masyarakat. Pasalnya yang diterima oleh pegadaian adalah emas, perhiasan, jam tangan mahal, Karena perusahaan gadainya ilegal dan yang terjadi adalah barang simpanan nya dibawa kabur. Ketika ada kejadian seperti itu seringkali yang disalahkan adalah OJK. Padahal perusahaan pegadaian ilegal itu belum dibawah OJK.

Peran pegadaian cukup vital bagi masyarakat yaitu membantu likuiditas kalangan masyarakat kecil, sebagai sarana memperoleh dana, memenuhi kebutuhan harian, berperan dalam bisnis level mikro kecil dan menengah.

Ditinjau dari peran pegadaian yang cukup berpengaruh dalam perekonomian negara, sudah seharusnya setiap pegadaian mengantongi izin dari OJK sesuai dengan peraturan yang tercantum pada OJK (POJK) No. 31/POJK.05/2016.

Tahap-tahap agar para pelaku usaha pegadaian bisa mengantongi izin usaha dari OJK. Hal pertama yang bisa dilakukan adalah dengan menyampaikan permohonan secara tertulis kepada OJK sesuai format yang telah ditentukan, dimana dalam format itu dilampiri dengan dokumen perizinan atau pendaftaran usaha. Perizinan tidak perlu ke OJK Pusat, tapi bisa langsung ke OJK regional karena sudah didelegasikan. Sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mengurus perizinan usahanya.

BACA JUGA:  Zizara Gagas Ajang Cari Bakat "Face Of Muslimah"

Tahap ke dua adalah pelaku usaha dapat berkonsultasi dengan unit kerja OJK di kantor pusat yaitu Direktorat IKNB Syariah bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah dan Direktorat Kelembagaan dan Produk IKNB bagi pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional. OJK juga mempermudah para pelaku usaha dalam berkonsultasi dengan unit kerja OJK yaitu bagi para pelaku usaha yang berdomisili selain DKI Jakarta dan Banten, dapat pula berkonsultasi dengan kantor regional OJK atau kantor OJK yang ada di daerahnya masing-masing.

Dalam perkara modalpun telah ditetapkan ketika pendirian usaha pegadaian. Yaitu diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkup provinsi dan kabupaten. Untuk tingkat provinsi harus memiliki modal minimal Rp2,5 miliar . Sedangkan lingkup kabupaten modal minimal yang harus dimiliki oleh Jasa pegadaian adalah Rp500 juta. Direktur Pengaturan Penelitian dan Pengembangan Industri Keuangan Non Bank OJK Togar Sinaga mengatakan, ketentuan tersebut terdapat dalam peraturan Nomor 31/POJK. 05. 2016.

Terkait modal ini, berdasarkan ruang lingkup provinsi atau kabupaten boleh membuka cabang di provinsi yang sama atau kabupaten yang sama, tapi kalau buka di provinsi lain atau kabupaten yang lain harus bikin baru lagi tidak boleh sama.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menegaskan bahwa setiap pendirian usaha pegadaian harus berbadan hukum. Biasanya perusahaan-perusahaan gadai itu berkilah dan tidak mau mendaftar ke OJK karena enggan membuat laporan bulanan dan menjalankan proses pemeriksaan yang ditentukan OJK, tidak mau usaha. Semua pegadaian maunya seperti itu, liar, tidak ada laporan, tidak diperiksa, dan lain lain. Padahal, perusahaan gadai menyimpan banyak barang berharga milik masyarakat. Jika tidak diawasi maka akan sangat rentan sekali terjadinya kejahatan dan akan merugikan masyarakat.

Menurut Togar, beberapa peraturan tersebut berguna menciptakan usaha pegadaian yang sehat serta kepastian hukum bagi para pelaku usaha pegadaian. Hal ini akan berdampak pada usaha bisa berkembang dengan baik. Beberapa aturan di dalamnya dimasukkan guna melindungi konsumen di antaranya transparansi tingkat bunga dari masing- masing usaha pegadaian yang harus disampaikan pada konsumen.

BACA JUGA:  Zizara Gagas Ajang Cari Bakat "Face Of Muslimah"

Adanya peraturan tersebut diharapkan bisa menciptakan industri pegadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha pegadaian, dan perlindungan kepada konsumen. Lalu pengaturan dan pengawasan usaha sangat diperlukan dalam mencegah agar tidak dimanfaatkannya usaha pegadaian sebagai sarana untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme dan kejahatan lainnya. Penertiban ini diharapkan dapat mendorong inklusi keuangan di Tanah Air sekaligus melindungi konsumen.

Jika kita perhatikan ada banyak manfaat yang bisa kita dapatkan sebagai pelaku usaha pegadaian jika usaha kita terdaftar atau berizin di OJK antara lain manfaat yang diperoleh adalah akan memperoleh kepastian hukum sehingga dapat menjalankan bisnis dengan tenang. Manfaat yang lainnya adalah mereka bisa menikmati kemudahan dalam mendapatkan sumber pendanaan, misalnya dari perbankan dan kemudahan dalam menjalin kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain karena usaha pegadaiannya sudah legal.

OJK juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan jasa gadai yang telah berizin atau sudah terdaftar di OJK. OJK selama ini merasa resah dengan beroperasinya pegadaian ilegal. Menggadaikan barang di pegadaian ilegal besar kemungkinan merugikan nasabah. Karena, selain pengenaan bunga yang tinggi kepada nasabah, tidak ada perlindungan atau jaminan yang diberikan apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.

Bagi usaha pegadaian yang sudah telanjur melakukan usaha diberikan waktu selama dua tahun untuk registrasi ke OJK terhitung sejak POJK diundangkan (29 Juli 2016), untuk mendaftarkan ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, sudah ada 17 perusahaan pegadaian yang resmi terdaftar. Hal ini terkait dengan pengawasan terhadap usaha pegadaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian. Perusahaan Pegadaian yang diatur dan diawasi oleh OJK adalah perusahaan pegadaian pemerintah, yakni PT Pegadaian (Persero), serta perusahaan pegadaian swasta.

Mengutip laman resmi OJK, Rabu (7/3), hingga Januari 2018, OJK telah memberikan izin usaha kepada 16 perusahaan pegadaian swasta dan 1 perusahaan pegadaian pemerintah.

BACA JUGA:  Zizara Gagas Ajang Cari Bakat "Face Of Muslimah"

Daftar lengkap perusahaan pegadaian yang terdaftar dan berizin OJK Januari 2018:

1. PT Pegadaian (Persero)
2. Koperasi SImpan Pinjam Mandiri Sejahtera Abadi
3. Koperasi Serba Usaha Dana Usaha
4. PT HBD Gadai Nusantara
5. Mitra Kita
6. PT Gadai Pinjam Indonesia
7. PT Sarana Gadai Prioritas
8. PT Mas Agung Sejahtera
9. PT Surya Pilar Kencana
10. PT Mitra Gadai Sejahtera Kepri (d/h PT Pegadaian Mitra Kepri)
11. PT Svara Penjuru Vijaya
12. PT Pusat Gadai Indonesia
13. PT Persada Aritha Mandiri
14. Solusi Gadai
15. PT Jasa Gadai Syariah
16. CV Souverino Ekasakti
17. PT Sili Gadai Nusantara

Selain itu Otoritas Jasa Keuangan juga bekerja sama dengan Satgas Waspada Investasi, akan melakukan pengawasan terhadap potensi munculnya perusahaan gadai ilegal. Sosialisasi juga diagendakan ke perusahaan-perusahaan dagang untuk segera mendaftarkan usaha mereka agar mendapatkan izin untuk beroperasi dan melayani masyarakat. Selain ke perusahaan-perusahaan pegadaian Otoritas Jasa Keuangan juga menghimbau kepada masyarakat agar menggunakan pegadaian yang resmi.

Otoritas Jasa Keuangan juga sudah melakukan koordinasi dengan Satgas Waspada Investasi untuk menyebarkan ke media cetak atau elektronik, juga ke gadai-gadai jalan umum, OJK akan mengunjungi satu-satu bahwa paling lambat 31 Juli 2018 untuk mendaftarkan Perusahaan gadainya ke OJK. Perusahaan-perusahaan gadai diberikan waktu dua tahun. Dua tahun Perusahaan-perusahaan gadai tersebut harus mendaftar kalau sudah mendaftar sekali, OJK akan memberikan waktu satu tahun untuk mengajukan izin karena kemungkin besar mereka harus menyesuaikan anggaran dasar dan badan usahanya.

OJK menegaskan kepada perusahaan-perusahaan gadai, apabila terdapat pelaku usaha pegadaian swasta yang belum mendapat izin usaha atau belum mendaftarkan usaha pegadaiannya setelah berakhirnya batas waktu tersebut, OJK akan melakukan proses penegakan hukum dengan bekerja sama kepada pihak yang berwajib dan instansi yang terkait lainnya. [Yulianti/STEI SEBI)

Comments

comments