Status Tanah di Depok: Dari Hak Eigendom ke Tanah Partikelir

Hingga pertengahan 1714, status kepemilikan tanah Depok adalah hak milik (eigendom verponding). Kondisi ideal yang dibayangkan Chastelein ternyata tidak berlangsung lama. Tiga puluh tahun kemudian, pada 1745, Gubernur Jenderal Baron van Imhoff (1743-1750) membeli tanah Kampung Baru, di Buitenzorg.

Demikian dipaparkan Dosen Universitas Indonesia DR Tri Wahyuning M dalam “Sarasehan Sejarah Depok” di Balaikota Depok, belum lama ini (19 April 2018). Dalam makalahnya yang berjudul Sejarah Depok perkotaan, menjelaskan Status Tanah di Depok: Dari Hak Eigendom ke Tanah Partikelir.

Ketika itu Van Imhoff mengembangkan tanah Kampung Baru menjadi “tanah jabatan” gubernur jenderal, dan menegakkan institusi tanah partikelir pada petak-petak tanah lain di daerah Buitenzorg hingga sekitar Batavia (J. Faes, 1902). Tujuannya adalah agar tanah-tanah tersebut menjadi lebih produktif ketika dimiliki dan dikerjakan oleh para pemilik tanah partikelir.

Sementara itu hak-hak primordial yang melekat pada kepemilikan ini dimaksudkan untuk menaikkan nilai dan daya tarik bagi pembelinya, yang umumnya terdiri atas para pejabat VOC atau orang kaya yang mampu membelinya dari penguasa VOC.

Setelah dibangun, van Imhoff kemudian tinggal di sana (J. Faes, 1902).  Sejak saat itu Buitenzorg diresmikan menjadi kediaman penguasa tertinggi VOC.  Kepindahan kediaman Gubernur Jenderal Hindia Belanda ke Buitenzorg tidak mempengaruhi kegiatan di Batavia yang  tetap menjadi sentra pemerintahan di Hindia Belanda. Jejak van Imhoff diikuti oleh beberapa pejabat tinggi VOC, dengan membeli petak-petak tanah di sekitar kediaman Gubernur Jenderal.

Pada tahap selanjutnya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808-1811) mengambil alternatif untuk menjual tanah-tanah termasuk milik gubernur jenderal, dalam rangka usaha mendapatkan dana untuk menopang program pertahanannya di Jawa.

Kompleks tanah Kampung Baru yang ditetapkan sebagai tanah milik para Gubernur Jenderal VOC itu, kemudian secara bergantian, dijadikan milik pribadi gubernur jenderal. Daendels hanya mengambil lahan di istana Buitenzorg dan lingkungan sekitarnya. Sisanya  dikapling-kapling  dan  dijual  kepada  individu  swasta lainnya (P.J. Veth, 1912). Taggart melihat gejala pengkaplingan dan pembagian pemilikan tanah ini sebagai konsekwensi perluasan kota (W.D. Mc. Taggart, 1966).

BACA JUGA:  Etoser Tiga Kampus Bersatu Untuk Palu

Pada tahap awal dicanangkan kebijakannya, tidak banyak orang berminat untuk membeli tanah-tanah itu. Daendels kemudian membuat keputusan yang dianggap bisa menarik dan meningkatkan penjualannya. Keputusannya adalah memberikan status partikelir pada tanah-tanah yang dibeli.

Langkah ini dimaksudkan agar para pembeli tanah itu mendapatkan status hak milik mutlak (eigendom) dan berlaku turun-temurun. Di samping itu status hukum yang diberikan pada tanah tersebut sebagai tanah partikelir (particuliere land) memberikan kewenangan kepada pemiliknya otonomi yang sangat luas karena berhak membuat aturan sendiri di luar intervensi pemerintah atas kehidupan yang ada di tanahnya, sejauh tidak bertentangan dengan peraturan negara.

Tanah Partikelir

Dengan demikian ada fenomena penting yang muncul dari pemberian kewenangan ini: pemilik tanah menjadi penguasa lokal yang berstatus tuan tanah (landlord), dan ia bukan hanya berhak atas tanah melainkan juga berhak atas semua penduduk yang tinggal di atasnya (S. Pompe, 1992).

Sebagai akibat dari keputusan ini, muncul institusi tanah-tanah partikelir sebagai kompleks-kompleks kehidupan sosial otonom di pedalaman Jawa. Depok, yang semula berstatus hak eigendom, juga mengalami perubahan status menjadi tanah partikelir.

Perubahan struktural teritorial lainnya yang ditimbulkan oleh kebijakan pemerintah kolonial adalah adanya rencana pembukaan jalan baru yang menghubungkan Batavia-Buitenzorg. Ketika Gustaf Willem van Imhoff membeli tanah Kampung Baru, jalan yang menghubungkan kedua tempat ini hanya ada satu yaitu jalur yaitu dari Batavia-Kampung Makasar-Cimanggis-Cibinong-Buitenzorg. Ia kemudian merencanakan untuk membuka jalur baru. Namun pembukaan jalan baru ini baru dapat direalisasikan pada masa kepemimpinan Gubernur Jenderal Jean Chretien Baud.

Pada masa pemerintahan Inggris Thomas Stamford Raffles (1811-1816) tidak menjual Depok kepada para tuan tanah Eropa atau Cina. Raffles menjadikan Depok sebagai tempat percobaannya  untuk menerapkan sistem pajak tanahnya (landrent). Sejak itu Depok menjadi daerah yang langsung berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Inggris.

Pada tahun 1830 ketika pemerintah kolonial menerapkan kebijakan cultuurstelsel, yang diikuti oleh meningkatnya produksi tanaman dagang termasuk penyetoran produk kopi oleh tanah-tanah partikelir, Buitenzorg dan sekitarnya menjadi salah satu sumber pemasok produk tersebut. Akibatnya transportasi untuk pengiriman produk mengalami peningkatan, dan memerlukan fasilitas jalan lebih luas.

BACA JUGA:  Menuju Pasar Tertib Ukur 2019, Disdagin Sosialisasikan PTU di Pasar Depok Jaya

Gubernur Jenderal Jean Chretien Baud (1834-1836) kemudian memutuskan membuka jalan baru yang menghubungkan Buitenzorg-Batavia melalui Depok. Jalan ini kemudian dikenal sebagai Jalan Barat (A.J. van der Aa, 1851). Pembukaan Jalan Barat ini, secara langsung menempatkan Depok pada posisi sebagai bagian dari jaringan komunikasi dan transportasi komersial yang bertumpu pada eksploitasi agraris sebagai dampak langsung dari cultuurstelsel, dan sekaligus menjadi tempat transit dari dua sentra politik dan ekonomi kolonial.

Jalan Barat ini membentang dari Buitenzorg ke Batavia melalui Kedung Badak, Cilebut, Bojong Gede, Depok dan Cinere, merupakan jalan tanah dan hanya bisa dilalui pada saat musim kemarau, karena pada musim hujan jalan itu licin dan sulit dilewati, karena tidak diperkeras dengan kerikil seperti halnya jalan timur.

Jalan Barat seringkali disebut jalan militer.  Jalan Timur dari Cililitan, Kampung Makasar, Pasar Rebo, Cimanggis, Cibinong, dan Buitenzorg, digunakan untuk kepentingan pengangkutan hasil bumi dari daerah pedalaman Buitenzorg ke Batavia (Algemeen Verslag van Assistant Residentie Buitenzorg Over Het Jaar 1823).

Dalam perkembangan selanjutnya, pemerintah kolonial  merencanakan untuk menghapus institusi tanah partikelir. Pada 5 Januari 1911 Ratu Wilhelmina menandatangani keputusan yang mengesahkan RUU tentang pengembalian tanah-tanah partikelir di Jawa yang dijadikan sebagai tanah negara (Staatsblad van Nederlandsch Indië, Nomor 38, Tahun 1911). Dalam peraturan tersebut tuan tanah sebagai pemilik tanah mendapatkan ganti rugi yang ditentukan oleh sebuah komisi penilai yang dibentuk oleh pemerintah.

Meskipun peraturan ini tidak bisa langsung diaplikasikan, namun dalam kenyataannya peraturan ini menjadi dasar hukum bagi penerbitan sejumlah peraturan lain yang mengarah pada penebusan tanah-tanah partikelir secara bertahap hingga akhir pemerintahan Belanda di Indonesia pada tahun 1942. Tanah partikelir itu kemudian dijadikan tanah-tanah negara dan digunakan bagi kepentingan pemerintah atau publik.

BACA JUGA:  Rumah Zakat Kirim 30 Ton Paket Superqurban dan 15 Truk Bantuan Logistik untuk Palu - Donggala

Menjadi Tanah Negara

Setelah Belanda menyerah tanpa syarat, di Kalijati, Subang, pada 1942, maka Indonesia memasuki babak baru dibawah pemerintahan militer balatentara Jepang. Terbatasnya sumberdaya manusia mengakibatkan Depok dibiarkan tanpa pengawasan langsung oleh pemerintah balatentara militer Jepang. Kegiatan di Depok tetap dilakukan oleh Het Gemeente Bestuur van het Particulier land Depok.

Perubahan besar dialami oleh Depok setelah pergantian rezim penguasa dari kekuasaan kolonial menjadi pemerintah nasional sejak tahun 1945. Awal pergantian rezim ini ditandai dengan masa revolusi yang penuh kekerasan.

Menurut Susan Blackburn, masa dua bulan sebelum akhir 1945 disebut sebagai periode Bersiap, karena seruan “Bersiap” diteriakkan tiap kali tentara Sekutu atau pasukan Belanda melakukan patroli baik di jalan raya maupun di lorong-lorong kampung. (Susan Blackburn, 2011) Ketika kata Bersiap diserukan, maka orang-orang yang ada di jalan atau di lorong-lorong kampung harus berdiri tegak, seperti pandu, dan tidak boleh bicara (H. Th. Bussemaker, 2005).

Pada 8 April 1949 pemerintah mengeluarkan Keputusan Pemerintah Tentang Penghapusan Tanah-tanah Partikelir di seluruh Indonesia dan memberlakukan Landreform (Undang-Undang Agraria). Dengan dikeluarkannya keputusan tersebut, maka berakhir pula pemerintahan tanah partikelir Depok(Akte Notaris Soeroyo, 1952).

Sejak saat itu Depok menjadi tanah Negara, dan termasuk dalam Kawedanaan Parung, kabupaten Buitenzorg. Kawedanaan Parung dibagi menjadi dua kecamatan yaitu Kecamatan Parung dan Kecamatan Depok. Pusat kota berada di Pancoran Mas. Pusat kota kecamatan ini  seringkali diidentikkan dengan kota Depok lama.

Batas-batas wilayah Depok di sebelah utara berbatasan dengan kecamatan Jagakarsa yang termasuk dalam wilayah DKI Jakarta, di sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Semplak, di sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cimanggis, dan di sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Sawangan.(Pemda Tingkat II Kabupaten Bogor, tt)  Kecamatan Depok saat itu menaungi 21 desa dengan jumlah penduduk 76.874 jiwa. Pesebaran penduduk di Kecamatan Depok tidak merata, dan jumlah penduduk terbesar ada di desa Pancoran Mas. (des)

Comments

comments