Menjadi Masyarakat Cerdas, Wujudkan Pemilu Adil dan Damai bersama Bawaslu

(Foto: Istimewa)

Oleh : Salma Mardhiyah

Pemilihan umum (pemilu) yang adil dan damai merupakan keinginan semua elemen masyarakat. Pada setiap pemilu, kita berharap pesta demokrasi dapat terselenggara secara adil, damai, aman, dan tenteram. Pemilu sebagai instrumen demokrasi dan upaya membangun perubahan kondisi bangsa yang lebih baik menjadi penting maknanya bagi bangsa Indonesia yang kini masih berada dalam kondisi memprihatinkan dengan segala problemanya. Sehingga ini merupakan momentum yang penting bagi setiap warga negara yang mendambakan perubahan dan harapan negara yang lebih baik untuk mengambil peran masing-masing dalam menyukseskan agenda dimaksud.

Harapan besar pada sukses pemilu damai yang berjalan tanpa cacat merupakan hal penting. Tidak ada pilihan kecuali semua pihak harus memainkan perannya untuk mewujudkan agenda tesebut. Kondisi ini harus didukung oleh konsistensi peserta pemilu dalam menepati janji-janji politiknya untuk melaksanakan kampanye secara damai, tertib, aman, dan lancar. Berkompetisi secara sehat dan betul-betul menjadikan pemilu sebagai pesta rakyat dengan meminimalisir intervensi dan politik kotor yang yang bisa merusak suasana pesta. Dengan menawarkan berbagai nilai edukatif dengan penuh tanggung jawab demi kepentingan bangsa dan negara.

Semua pihak harus menjalankan perannya secara konsisten. Pelaksanaan setiap proses pemilu oleh KPU sacara profesional. Diperkuat dengan peran penting Bawaslu dalam melakukan pengawasan. Tegas terhadap berbagai sikap, perilaku, dan tindakan politik yang keluar dari koridor yang telah disepakati bersama. Memberikan hukuman bagi mereka yang bersalah tanpa membedakan antara satu dengan yang lainnya merupakan hal penting dalam mengantar pelaksanaan pemilu yang lebih bersih dan aman.

Selain itu, harus menyadari bahwa sukses pemilu yang adil dan damai tentu merupakan indikator yang jelas bagi sukses pelaksanaan kehidupan demokrasi di negeri ini. Kualitas inilah yang akan menempatkan proses konsolidasi demokrasi Indonesia pada tingkat yang lebih tinggi. Suatu kondisi yang dapat meningkatkan akhirnya kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara ke arah yang lebih baik. Untuk mencapai sukses pemilu memang bukan hal yang mudah. Masyarakat harus lebih proaktif dalam banyak hal, khususnya berkaitan dengan setiap agenda pemilu. Pihak penyelenggara juga memaksimalkan semua potensi yang ada secara optimal, cermat, dan efisien. Mulai dari sosialisasi dan persiapan pemilu yang baik. Peningkatan akurasi data pemilih sampai pada pemantauan dan pengawasannya. Melakukan upaya pencegahan pada pemilih fiktif atau ghost voters. Mendorong para pemilih untuk menggunakan hak pilihnya. Serta, meningkatkan kapasitas pengawasan agar tidak terjadi praktik-praktik disinsentif yang berpotensi menghambat penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.

BACA JUGA:  Bambang Widjojanto Bangun Integritas Pemuda di Sociopreneur Camp 2018

Penyelenggaraan Pemilu 2019 harus dilakukan dengan baik karena hasil yang diperoleh akan sangat menentukan bagi kualitas demokrasi masa depan. Jangan sampai ulah dan manuver sekelompok orang bisa menyengsarakan nasib sekian juta masyarakat kita yang menantikan adanya perubahan. Tentu bukan hanya pada tingkat wacana tetapi dalam aksi nyata aspirasi rakyat yang tersumbat dan tidak terakomodasi dapat menimbulkan sikap apatis atau perlawanan rakyat terhadap penerima aspirasi. Baik perlawanan tanpa atau dengan kekerasan. Kemudian rakyat tidak percaya lagi kepada penerima aspirasi. Menjadi kewajiban kita semua untuk menyebarkan benih-benih positif tentang aspirasi rakyat mengenai pemilu damai sebagai penyeimbang dan penyanding potensi-potensi konflik kekerasan.

Karena pemilu adalah bagian dari ikhtiar penguatan demokrasi elektoral dalam konstruksi negara hukum Indonesia yang diupayakan oleh seluruh elemen bangsa pascakejatuhan rezim Orde Baru, sehingga semua pihak haruslah memberikan dukungan konstruktif sehingga proses politik tersebut berjalan damai, berkualitas, dan berintegritas.

Sebagai sebuah mekanisme, maka kemerdekaan pemilih adalah kunci penentu kualitas dan integritas pemili, selain variabel lainnya seperti independensi penyelenggara pemilu, mekanisme penyelesaian sengketa yang independen, penegakan hukum yang fair atas berbagai pelanggaran pidana pemilu, dan lainnya. Pemilih yang merdeka akan mampu memberikan evaluasi obyektif, tanpa tekanan, dan kontributif pada peningkatan kualitas dan integritas pemilu. Selain sebagai mekanisme evaluasi dan proyeksi kepemimpinan, pemilu adalah pesta demokrasi, dimana rakyat akan menggunakan hak pilihnya untuk menghukum atau mendukung kandidat tertentu berdasarkan evaluasi obyektif, bebas, dan tanpa tekanan.

BACA JUGA:  Terpilih Jadi Abang Mpok Depok 2018, Krisna dan Adhel Akan Wakili Depok di Tingkat Provinsi

Tetapi faktanya, di beberapa daerah, ada sejumlah gerakan yang bisa diidentifikasi sebagai teror atas kemerdekaan pemilih, baik melalui survei-survei yang tidak kredibel, peyebaran pesan berantai yang destruktif, dramatisasi p gubernur dan wakil gubernur, belum menikmati keriangan dan kemerdekaan sebagai pemilih. Keberbahayaan pascapemilihan, penggambaran pertentangan elit, penyebaran kebencian atas calon-calon tertentu menggunakan identitas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dan lain sebagainya.

Itu sebabnya, tidak ada alasan bagi peserta pemilu untuk menjadikan kampanye terbuka sebagai strategi utama dalam upaya menarik simpatik masyarakat. Sekarang ini yang menjadi core bussiness bagi parpol dalam memasarkan calonnya adalah dengan kampanye dialogis dan pendekatan humanistik. Jika pendekatan cara heart to heart ini yang dominan dilakukan para calon saya yakin “Pemilu Aman dan Damai ”akan terwujud dengan sendirinya.

Politik sangat terkait dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dan juga dengan kehidupan kita sehari-hari. Apabila kita berada di tengah ranah kekuasaan. Wacana politik yang secara konsepsual memiliki semantik netral dalam aplikasi yang penuh semangat vested cenderung miring ke arah negatif ke persepsi kekerasan, kelicikan, dan konflik politik uang, politik adu domba, dan politik profit. Pemilu sebagai instrumen politik sangat sarat dengan muatan konflik dilihat secara psikososio kultural dan historis. Psikologi massa sejak kampanye sampai pengumuman hasil cenderung labil dan mudah agresif. Massa parpol, secara sosial cenderung mengelompok secara ekslusif, di satu pihak dapat berperan sebagai pressure group atau di pihak lain menjadi marginal group dengan pola hubungan yang bersifat tegang, terurai, dan tidak kohensif.

Secara kultural, etika dan nilai-nilai kejujuran, keadilan, kedisiplinan sangat berpeluang untuk dilanggar. Di sisi lain upaya menegakkan kultur agar yang menang siap rendah hati dan tidak arogan, yang kalah mau dan berani menerima kekalahan secara satria dan sabar merupakan kultur yang belum mapan dalam masyarakat kita. Bertumpu pada realitas bahwa di satu pihak kampanye adalah perang ideologi, perang strategi, dan perang gengsi dan di pihak lain kondisi psikososiokultur yang kurang kondusif, secara antropologis sosiologis, maka pemilu sebagai ajang politik sangat potensial terhadap konflik horisontal dan konflik vertikal. Bahkan, bisa menimbulkan konflik tanpa pola (amuk massa).

BACA JUGA:  TBM Lentera Pustaka Ciptakan Zona Baca Hijau 1.000 Tanaman Polybag

Sejarah pemilu di Indonesia masih juga diwarnai trauma dendam politik dan kekerasan. Bahkan, pra-kondisi menyongsong pemilu seperti perusakan papan parpol, aksi counter massa adalah beberapa fakta yang tidak kondusif. Budaya politik massa yang eksklusif, cenderung kehilangan rujukan agama, sains, dan budaya, sehingga sikap dan tindakan politik menjadi sangat emosional dan bergerak kearah konflik kekerasan dan pada era 2018 saat ini banyak sekali berita bohong/hoax bermunculan. Sehingga perlu adanya filter dalam diri masyarakat, agar cerdas memilah berita yang kini sedang beredar luas.

Namun demikian, harapan akan kondisi yang lebih baik masih terus muncul. Di sinilah ruang perubahan itu ada. Memaksimalkan setiap potensi perubahan dalam pemilu menjadi sangat penting Guna Menghasilkan Pemilu yang berkualitas, bebas dari kecurangan serta menghasilkan pemimpin yang bersih dalam pemilihan kepala daerah maupun presiden tahun 2019, maka peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) melalui Panitia Pengawas (Panwas) daerah mulai menyusun berbagai langkah strategis yang akan diterapkan nantinya demi terwujudnya pemilu yang adil dan damai, tak lupa dukungan positif dari masyarakat luas.

Dengan tagline nya kini, ‘Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu’, itu berarti pemilu adalah milik seluruh rakyat Indonesia, untuk menghasilkan pemimpin yang bersih, masyarakat harus terlibat aktif awasi pemilu, didukung peran Bawaslu dengan sistem pengawasannya. Pengawasan Partisipatif merupakan salah satu instrumen penting yang diupayakan Bawaslu. Sehingga diharapkan agenda pemilu akan berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Mari Wujudkan Pemilu yang Adil dan Damai!

Comments

comments