Korupsi di Indonesia, Sebuah Catatan

Ilustrasi. (Istimewa)

Oleh: Din Nurika Agustina, Statistisi pada Badan Pusat Statistik

Indonesia Corruption Watch mengidentifikasi 576 kasus korupsi yang ditangani sepanjang tahun 2017 (19/2/2018). Korupsi tersebut mengakibatkan kerugian negara mencapai Rp 6,5 triliun dan suap Rp 211 miliar dengan jumlah tersangka mencapai 1.298 orang. Dibanding dengan tahun 2016, penanganan kasus korupsi tahun 2017 mengalami peningkatan signifikan terutama dalam aspek kerugian negara. Pada tahun 2016, kerugian negara dalam 482 kasus korupsi mencapai Rp 1,5 triliun dengan jumlah tersangka sebanyak 1.101 orang. Peningkatan aspek kerugian negara pada tahun 2017 dikarenakan kasus dengan skala besar yang ditangani oleh KPK (Kasus KTP elektronik), Kepolisian (Kasus TPPI) dan Kejaksaan.

Upaya aparat pemerintah penegak hukum dalam memberantas korupsi tampak membuahkan hasil nyata, namun tetap saja lalu lalang tikus koruptor dapat kita lihat dalam berbagai lini kehidupan sampai saat ini. Hal itu dibuktikan dengan masih santernya media memberitakan penangkapan koruptor. Kasus yang tergolong anyar adalah pernyataan Wakapolresta Bandara Soekarno-Hatta AKBP Siwi Erma Andriyani (7/3/2018) mengenai terciumnya aroma korupsi pada peristiwa longsornya tembok underpass perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta yang menelan korban jiwa, pada 5 Februari 2018 lalu.

Perilaku korup di negara kita memang sangat bertentangan antara prinsip das seis dan das sollen. Kekuasaan yang seharusnya menjadi amanah guna mewujudkan kemakmuran bagi negeri ini malah disalahgunakan untuk mendapatkan keuntungan bagi diri atau golongan sendiri. Korupsi seolah menjadi bagian dari budaya, padahal kita semua mengamini pernyataan bahwa korupsi harus dibumihanguskan dari Indonesia.

Dongeng Korupsi dari Masa ke Masa

Arkeolog Djoko Dwiyanto  (5/8/2015) menjelaskan pada 791 saka, di masa pemerintahan Sri Maharaja Rakai Kayuwangi Sri Sayyawasanottunggadewa, tercatat kejadian penyimpangan pajak dalam prasasti Rumbika. “Misal, yang seharusnya disetor seratus tapi yang diberikan hanya 80. Ternyata, kekurangannya itu digunakan untuk menjamu petugas pajak. Jadi yang diberikan hukuman ya pemberi pajak dan pemungut pajaknya,” ujarnya.

BACA JUGA:  Sejumlah Tokoh Indonesia Hadiri Multaqo Al-Quds di Istanbul

Verenigde Oostindie Compagnie (VOC) runtuh juga karena tindakan korupsi. VOC merupakan persatuan 6 enam perusahaan dagang Belanda dengan berbagai hak istimewa. VOC memiliki hak memonopoli perdagangan rempah-rempah bumi Nusantara dan angkatan perang. Hal itu menjadikannya sebagai badan dagang yang sangat berkuasa dan sangat kejam selama hampir dua abad lamanya. Secara resmi VOC dinyatakan bangkrut dan dibubarkan pada 31 Desember 1799, saat itu singkatan VOC diplesetkan menjadi Vergaan Onder Corruptie (Runtuh Lantaran Korupsi).

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Bung Hatta Sang Proklamator mengungkapkan keperihatinannya dalam Indonesian Observer (2/7/1970) karena praktek korupsi sudah menjadi seni dan merupakan bagian dari budaya. Kisah selanjutnya adalah lengsernya pemerintahan orde baru karena jeritan dan gerakan mahasiswa terhadap reformasi prakterk korupsi, kolusi dan nepotisme. Di masa reformasi bahkan sampai hari ini berita korupsi masih sering menjadi headline berbagai media massa.

Keterbandingan Korupsi Antar Negara

Keterbandingan perilaku korupsi antar negara salah satunya bersumber dari laporan koalisi global melawan korupsi (Transparency Internasional). Transparency Internasional (21/2/2018) mencatat peringkat Indonesia adalah 96 dari 180 negara yang mereka hitung Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Tahun 2017. Peringkat tersebut relatif stagnan dibanding tahun 2016 yaitu 90 dari 176 negara. Skor IPK Indonesia pun sama pada tahun 2017 dan 2016 yaitu 37 dari 100, dengan skala 0 (sangat korup) sampai 100 (sangat bersih).

BACA JUGA:  Bantuan Medis Rumah Zakat untuk Warga Palestina yang Terluka

Alejandro Salas, Direktur Transparency International sebagai penasehat wilayah Amerika dan Asia Pasifik, menjelaskan bahwa Indonesia memiliki jalan panjang dalam memerangi korupsi. Pada lima tahun terakhir, skor IPK Indonesia bergerak naik sebesar lima poin yaitu dari 32 menjadi 37. Perbaikan kecil ini bisa berasal dari kerja agen anti korupsi terkemuka di Indonesia dalam mengambil tindakan terhadap orang-orang korup, meski mendapat tentangan keras dari pemerintah dan parlemen.

Perilaku Anti Korupsi Masyarakat Indonesia

Mengenai bagaimana sesungguhnya sikap masyarakat Indonesia terhadap korupsi itu sendiri, Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK) 2017 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik merupakan rujukan ilmiah yang memadai. Penyajian hasil lapangan SPAK dilakukan pada tahun yang sama membuat data yang diperoleh sangat update, hasil SPAK Tahun 2018 juga dapat segera kita ketahui. SPAK dengan sampel 10.000 rumah tangga yang tersebar pada 170 kabupaten/kota di seluruh provinsi, mampu menghasilkan Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) tingkat nasional dengan berbagai disagregasi karakteristik individu.

Penjelasan terkait IPAK 2017 disampaikan oleh Deputi Bidang Statistik Sosial Badan Pusat Statistik saat konferensi pers (15/6/2017). Beliau menuturkan “Indeks Perilaku Anti Korupsi Indonesia 2017 sebesar 3,71 dari skala nol sampai lima. Kita cenderung sudah anti korupsi”. Berdasarkan jenis wilayah tempat tinggal, IPAK mengindikasikan bahwa masyarakat perkotaan cenderung lebih anti korupsi (3,86) dibandingkan masyarakat pedesaan (3,53).

IPAK dengan disagregasi karakteristik individu memberi gambaran lebih jelas terhadap perilaku anti korupsi pada masyarakat. Menurut jenis kelamin, laki-laki (3,75) cenderung lebih anti korupsi dibandingkan perempuan (3,67). Dipilah menurut kelompok umur, kelompok umur tua 60 tahun lebih memiliki sikap anti korupsi yang lebih rendah (3,62) dibandingkan kelompok umur 40-59 tahun (3,74) dan kelompok umur kurang dari 40 tahun (3,71).

BACA JUGA:  Ini yang Disampaikan UBN pada Multaqo Al-Quds di Istanbul

Pendidikan juga tampak jelas pengaruhnya terhadap perilaku anti korupsi, semakin tinggi pendidikan yaitu di atas SLTA (4,09) memiliki perilaku anti korupsi yang semakin baik dibandingkan pendidikan lebih rendah yaitu setingkat SLTA (3,99) dan di bawah SLTA (3,58).

Secercah Harapan untuk Indonesia Bebas Korupsi

Skor IPAK tertinggi berada pada karakteristik pendidikan tinggi (di atas SLTA) yaitu 4,09, dengan komponen indeks persepsi 4,25 dan indeks pengalaman 3,93. Skor indeks persepsi yang mendekati skala maksimal yaitu 5 (lima) merupakan bukti bahwa dengan mengenyam pendidikan di atas SLTA, pengetahuan dan persepsi tentang anti korupsi adalah paling baik.

Berkaca pada negara tetangga kita, Selandia Baru menempati peringkat pertama dan dinobatkan sebagai negara paling bersih dari korupsi versi Transparency Internasional. Nyatanya Selandia Baru mampu meminimalisisr jumlah tikus koruptor, meski tak pernah memiliki lembaga pemberantasan korupsi. Nampaknya pendidikan moral yang baik dan budaya jujur telah mendarah daging sehingga tercermin pada transparansi para pejabat di sana.

Memberantas korupsi memang tak semudah membalikkan telapak tangan. Peningkatan taraf pendidikan disertai menanamkan moralitas jujur merupakan vaksin yang perlu disuntikkan pada jiwa anak-anak kita sejak dini juga generasi muda. Upaya tersebut telah terbukti ampuh pada negara tetangga kita Selandia Baru. Semoga investasi pendidikan moral mampu menjadi jaminan untuk menekan perilaku korupsi di Indonesia pada masa yang akan datang.

Comments

comments