Beredarnya Obat Non Halal, Tanggung Jawab Semua Pihak

Ilustrasi. (Istimewa)

Beberapa hari yang lalu sempat kembali ramai di media tentang pemberitaan maraknya obat non halal. Hal ini terjadi seiring dengan terbuktinya beberapa produsen Obat-obatan yang memakai bahan baku non halal dari DNA babi. Beredarnya obat non halal tersebut membuat resah warga Indonesia, sebab mayoritas warga Indonesia adalah beragama Islam.

Dalam salah satu kasus obat non halal, Ketua Komite Nasional Kajian Obat Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Masfar Salim Mengatakan, Sebenarnya tidak ada fungsi khusus kandungan DNA babi pada obat-obatan. Masfar berkata, dari sisi khasiat tidak ada pengaruh apapun, apakah obat tersebut menggunakan DNA Babi tau tidak. Menurut masfar juga, penggunaan DNA Babi biasanya digunakan hanya untuk cangkang kapsul, bukan isinya.

Dari pernyataan Masfar tersebut dapat kita simpulkan, artinya dalam produksi obat-obatan itu sebenarnya tidak membutuhkan DNA babi dalam kandunganya. Andai dalam kenyataanya sebuah obat itu masih memakai DNA babi, mungkin dasar pertimbanganya adalah bahan baku yang melimpah dan ke-efisienanya dalam penggunaanya. Atau bahkan karena harganya yang lebih murah.

Beredarnya obat non halal tersebut juga tak lepas karena lalainya pihak-pihak yang bertanggung jawab atas perijinan edar sebuah obat. BPOM misalnya, Berdasarkan Peraturan Kepala Badan BPOM No. 03.1.23.06.10.5166 tahun 2010 tentang pencantuman informasi asal bahan tertentu dan kandungan Alkohol, batas kadaluarsa dan lain-lain, harusnya BPOM ketat dalam mengeluarkan ijin edar sebuah obat. Kenyataan yang ada di lapangan lain, justru obat-obatan tersebut lolos dari pantauan BPOM.

Yang bertanggung jawab dari pihak lainya adalah MUI. soal Vaksin, MUI mengharuskan bahwa Vaksin yang beredar di masyarakat harus memilik Sertifikat HALAL dari MUI. Namun dalam obat-obatan, MUI belum melakukannya. Hal ini pula yang membuat produsen obat-obatan merasa bebas dalam menjual obat non halal kepada konsumenya.

Terakhir adalah masyarakat itu sendiri. setelah BPOM, MUI dan Produsen obat sepakat dengan regulasinya, giliran masyarakatlah yang harus bertanggung jawab atas Obat-obatan yang beredar tersebut. Misal dengan memantau distribusi obat tersebut, mampu memilah antara obat yang legal dan illegal, hingga melaporkan apabila ada indikasi beredarnya kembali obat non halal.

Dalam kasus penyakit tertentu memang ada obat yang mengharuskan memakai kandungan DNA babi. Untuk hal yang satu ini Islam sedikit memberi kelonggaran kepada pemeluknya. Dalam QS Al-Baqarah : 173 menyebutkan, “maka, barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakanya) sedang dia tidak menginginkanya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya….”. Artinya, andai kata tidak ada pilihan lain kecuali sembuh dengan meminum obat non halal tersebut, islam akan membolehkanya.

Ditulis oleh : Hurie (Mahasiswa STEI SEBI Depok)

Comments

comments