Sekda: Hasil Survey IAP Belum Bisa Dijadikan Tolak Ukur

DEPOK – Daftar survey yang dilakukan pada 26 kota dan 19 provinsi mengenai kota paling layak huni di Indonesia, baru saja diluncurkan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP).

Berdasarkan hasil servey, yang tolak ukurnya dinilai dari beberapa aspek, Kota Depok mendapatkan indeks 61.8 % , kota yang dinilai tidak layak huni.

Menanggapi hasil survey tersebut, Sekretaris Daerah Kota Depok Hardiono menyatakan ketidaksepakatannya atas servey yang dilakukan IAP.

Menurutnya, indeks kota layak huni di Indonesia, tidak cukup dinilai dari hasil persentase saja, melainkan butuh sudut pandang yang luas untuk menilainya.

“Jangan melihat hasil persentasenya saja, butuh juga dilihat sampel detail methodenya seperti apa, dan juga lihat sumber data di BPS, apakah sudah akurat apa belum,” kata Hardiono saat ditemui di Balaikota Depok, belum lama ini.

BACA JUGA:  Terminal Jatijajar Diharapkan Mampu Berikan Dampak Pembangunan Kota Depok

Ditegaskannya, publikasi hasil indek kota yang dinilai layak huni, harus transparan dan dibarengi data serta kriterianya.

“Indeks yang telah tersebar itu, 100% valid tidak..? pasti ada errornya. Namun apakah errornya itu dapat diterima atau tidak, dan melebihi batas atau tidak..?,” ujarnya.

Jika sebatas toleransi jumlah persen, sebut Hardiono, tidak dapat dikatakan tidak layak. Pasalnya Depok memiliki 11 kecamatan, yang belum tentu telah dinilai semuanya.

“Apakah dari ke 11 kecamatan telah terwakili semua..?,atau diambilnya hanya wilayah margonda saja. Tapi kita kan tidak tahu , teknik pengambilan sample nya seperti apa,” ujar Hardiono.

BACA JUGA:  The Power of Pensiun, Merancang Masa Pensiun Sejahtera

Ditegaskannya, dalam mempublikasi hasil servey, harus dibarengi dan disesuaikan dengan hasil BPS, dan juga butuh pandangan dari petugas di BPS.

“Tidak usah serius banget menyikapi isue ini , sebentar juga hilang,” tutup Hardiono.

Pada kesempatan lain , Safrizal, Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Depok mengatakan, Daftar survey yang dilakukan pada 26 kota dan 19 provinsi mengenai kota paling layak huni di Indonesia, yang telah diluncurkan oleh Ikatan Ahli Perencanaan (IAP). Kita tidak bisa langsung mengatakan Bahwa depok termasuk kota tidak nyaman untuk dihuni .

“Jika tidak nyaman, kenapa perumahan dan Apartemen terus berkembang, peminatnya pun meningkat,” ungkapnya

BACA JUGA:  Ijtima Ulama II Siap Digelar Akan Hadirkan Prabowo dan Sandiaga Uno

Menurut safrizal, Depok tidak layak untuk dihuni itu tidak cukup dinilai dari beberapa persoalan saja, namun harus menggunakan data yang akurat. “Pemerintah Kota Depok akan terus melakukan Pembangunan sesuai janji-janjinya, semua kan perlu perencanaan yang matang dan tepat pada sasaran wilayah mana yang kurang dan akan terus di tingkatkan.”

Pemerintah butuh masukan dari seluruh elemen masyarakat yang ada di kota depok . “Kami berharap insan pers melalui Sekber wartawan kota depok dapat menyampaikan informasi dengan baik. Saya yakin bila ini kita Lakukan secara bersama-sama , Depok akan lebih maju lagi. Sebab peran serta media dalam menyampaikan Informasi kepada masyrakat sangatlah penting,” tutup Safrizal. (Dot/Sekber)

Comments

comments