Peran Zakat Terhadap Perkembangan UMKM Indonesia

Indonesia adalah negara yang mempunyai sumber daya alam melimpah, suku yang beragam dan kebudayaan yang tidak ada habisnya. Namun, kekayaan yang dimiliki Indonesia ternyata belum menjadikan Indonesia menjadi negara maju. Hingga saat ini, Indonesia masih tercatat sebagai negara berkembang dengan berbagai permasalahan diantaranya di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi. Maka dari itu pembangunan ekonomi merupakan salah satu agenda penting bagi Indonesia. Hal ini dapat dilihat jumlah kemiskinan yang ada di Indonesia, menurut BPS total penduduk miskin sebesar 29,13 juta orang atau sebesar 11,96 % dari total penduduk Indonesia. Hal ini dikarenakan belum terbukanya lapangan kerja baru untuk menanggulangi pengangguran yang ada guna mengurangi kemiskinan.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, terutama dalam pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Posisi UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran yang penting dan strategis. Peran keberadaan UMKM yang paling menonjol adalah kemampuannya di dalam penyerapan tenaga kerja (mengurangi pengangguran). Secara umum UMKM dalam perekonomian nasional memiliki peran sebagai pemeran utama dalam kegiatan ekonomi; penyedia lapangan kerja; pemain penting dalam perekonomian lokal dan pemberdayaan masyarakat; pencipta pasar baru; dan kontribusinya terhadap PDB dan neraca pembayaran. Jadi, Indonesia masih perlu untuk mengembangkan Usaha Mikro dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan. Karna usaha yang saat ini ada dianggap belum cukup untuk bisa menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di Indonesia. Saat ini UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala salah satunya yaitu modal.

Dalam hal pengembangan usaha produktif ini, telah banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah, namun realitanya masih banyak masyarakat yang belum merasakan bantuan tersebut. Dan salah satu instrumen yang berperan untuk membantu masyarakat miskin agar mudah mengakses modal dengan memberikan pendayagunaan yang bersifat produktif yaitu zakat. Zakat merupakan kunci pengentasan kemiskinan, dimana zakat dapat mengurangi kemiskinan secara lebih baik lagi.

Zakat adalah bagian dari harta yang wajib dikeluarkan dari harta yang dimiliki oleh setiap Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak, yaitu fakir, miskin, gharimin, amil, riqab, ibnu sabil, muallaf dan musafir (8 asnaf). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2012 Indonesia memiliki penduduk mayoritas muslim dengan jumlah 207.176.162 jiwa atau sekitar 87 persen dari total penduduk Indonesia. Hal itu merupakan peran yang signifikan dalam mendorong perkembangan aktifitas ekonomi islam. Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam mengurangi kemiskinan.

Perkembangan zakat di Indonesia cukup pesat hal ini dapat dilihat dari tumbuhnya lembaga zakat yang ada di Indonesia selain yang dimiliki oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Lembaga keuangan syariah yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana kepada masyarakat dan merupakan lembaga resmi adalah Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang sudah banyak berdiri dan diprakarsai oleh pihak swasta. Potensi BAZ dan LAZ sangatlah besar dalam membantu untuk keluar dari masalah kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh pihak Kemenag dan BAZNAS potensi zakat di Indonesia dapat mencapai Rp 217 triliun. Namun, realisasinya belum terserap optimal, hanya sekitar 2 persen dari nilai tersebut yang mampu diserap oleh BAZNAS. Seharusnya banyak yang dapat dilakukan jika potensi zakat ini serius untuk dikelola. Sedangkan data penghimpunan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) di Indonesia menunjukkan bahwa terdapat kenaikan jumlah penghimpunan zakat dari tahun 2002 hingga 2015.

Jadi, zakat merupakan salah satu sumber daya yang dapat dimanfaatkan pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Zakat yang diberikan kepada mustahik sebagai pendukung peningkatan pendayagunaan zakat produktif. Pengembangan zakat produktif ini dalam bentuk sebagai modal usaha. Konsep ini dikembangkan karena usaha mikro mustahik tidak mampu untuk mengakses modal ke lembaga keuangan formal seperti bank, perbankan dan lain-lain. Padahal usaha mikro mustahik tersebut memiliki potensi yang cukup besar untuk dikembangkan. Tetapi zakat sendiri belum mendapat perhatian dari pemerintah, masih adanya ketidakpercayaan masyarakat terhadap badan atau lembaga amil zakat merupakan salah satu kendala. Zakat dengan segala potensi dan posisi strategis sebagai salah satu alat untuk menurunkan angka kemiskinan, dan juga mengambil posisi penting dalam memerangi kemiskinan.

Pada awalnya pendistribusian ZIS hanya berorientasi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi saja, tetapi sekarang sudah mulai berkembang yaitu dengan tujuan lebih produktif dengan menjadikan seseorang yang tadinya adalah mustahik nantinya akan dapat menjadi seorang muzakki. Di Indonesia zakat produktif disahkan MUI pada tahun 1982. Dengan adanya Lembaga Amil Zakat maupun Badan Amil Zakat dapat mempermudah penyaluran dana zakat merupakan bantuan permanen dan terorganisir, dapat dimanfaatkan secara konsumtif maupun secara produktif untuk dapat meningkatkan usaha para mustahik.

Hal ini bisa melalui program Modal Bergulir bagi para pengusaha mikro yang tergolong sebagai mustahik. Pinjaman yang disalurkan berupa pinjaman tanpa bunga sehingga bertujuan agar masyarakat mengurangi pinjaman kepada “Bank Konvensional” yang dalam pengembaliannya terdapat bunga dari jumlah dana yang dipinjam. Setelah mendapat bantuan modal bergulir, masyarakat bisa diberikan pembinaan usaha secara rutin dengan tujuan agar usaha yang dibangun dapat berkembang sampai bisa merubah keadaan perekonomian masyarakat itu sendiri. Yang awalnya sebagai mustahik, mereka bisa naik tingkatan statusnya menjadi muzakki. Hal ini tentunya menggambarkan tingkat keefektifan zakat produktif yang disalurkan oleh Lembaga Amil Zakat. Serta diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan.

Oleh : Danayanti, Mahasiswi STEI SEBI Depok.

Comments

comments