Impor Gula dan Garam, Jebakan Kepentingan Jangka Pendek

(Istimewa)

Belum lama pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras di saat musim panen raya, kini rakyat harus menghadapi pahit getirnya kebijakan impor gula dan garam (gulgar) yang ditetapkan awal 2018.

Tak tanggung-tanggung, pemerintah berencana mengimpor garam sebanyak 3,7 juta ton untuk memenuhi kebutuhan garam sektor industri. Padahal menurut Asosiasi Petani Garam Rakyat Indonesia (APGRI), produksi garam Indonesia tidak hanya mencukupi kebutuhan garam konsumsi, melainkan juga kebutuhan garam industri (Liputan6.com:Impor Garam Industri 3,7 juta ton kecewakan petani).

Masih menurut APGRI, bila garam dijual dengan harga terendah saja tidak akan mampu bersaing dengan garam impor dari India, Australia, atau Pakistan. Harga garam lokal terendah adalah Rp 1.500 per kg, sementara harga garam impor berkisar Rp 400 sampai Rp 650 per kilogramnya. Bisa dibayangkan bagaimana nasib pilu para petani saat garam impor menyerbu pasar dalam negeri. Garam lokal dipastikan tidak akan laku kecuali petani memilih menjual garam dibawah harga garam impor. Pilihan pahit yang memastikan petani rugi berkalang bangkrut.

Sama getirnya dengan impor garam, Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan izin importasi gula mentah sebanyak 3,6 juta ton pada 2018. Disebut-sebut tujuan impor untuk memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman dalam negeri. Dari data Kementerian Perindustrian, kebutuhan gula nasional mencapai 5,7 juta ton per tahun, sementara produksi gula nasional tak sampai separuhnya sehingga memicu pemerintah mengimpor gula.

Alih-alih mengupayakan terpenuhinya kebutuhan konsumsi gula nasional dengan menyokong pembangunan sektor pertanian lokal, pemerintah lebih memilih kebijakan impor gula demi terpenuhinya kebutuhan para pengusaha di sektor industri. Janji kampanye membangun ekonomi kerakyatan terbukti sekedar lipstik, manis di bibir pahit di lidah.

Potensi yang terabaikan dan jebakan kepentingan

Indonesia memiliki potensi sumberdaya alam yang melimpah. Data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Lahan dan Air (2006) memperlihatkan total luas daratan Indonesia adalah sebesar 192 juta ha, terdiri 123 juta ha kawasan budidaya dan 67 juta ha sisanya kawasan lindung. Belum lagi kekayaan laut Indonesia yang merupakan terbesar nomor satu di dunia. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Indonesia merupakan negara maritim dengan luas lautan mencapai 6,32 juta km2, belum lagi Indonesia memiliki 17.504 buah pulau dengan panjang garis pantai 99.093 km.

Namun segala kemegahan potensi alam tersebut menjadi sia-sia tatkala negara lemah dalam tata kelola regulasi dan setengah hati dalam memberdayakan petani. Kebijakan impor jutaan ton bahan pangan seperti beras, gula, dan garam belakangan ini memperlihatkan pemerintah telah terjebak dalam kepentingan jangka pendek.

Impor menjadi jalan pintas bagi negara dalam menyelesaikan masalah pangan. Pemerintah berdalih melakukan impor demi efisiensi dan solusi jangka pendek bagi problem kelangkaan bahan pangan. Kebijakan tersebut sejatinya lahir dan dipengaruhi oleh pandangan ekonomi neoliberal. Dengan kebijakan ini semakin menunjukkan wajah asli pemerintah yang lebih memihak kalangan pemilik modal dibanding rakyat kecil, kebijakan yang jelas menyengsarakan rakyat terutama petani. Sebuah ironi di negeri gemah ripah loh jinawi.

Solusi mendasar impor pangan

Permasalahan di bidang pertanian tidaklah mungkin bisa diselesaikan dengan kebijakan perspektif jangka pendek ala neoliberal. Butuh kekuatan dari negara sebagai pemegang kebijakan untuk membangun kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, ditambah sinergitas kerja antar lembaga negara sehingga tidak tumpang tindih. Negara juga berkewajiban menjaga dan melindungi rakyat terutama para petani untuk menggalakkan produksi pertanian dalam negeri. Negara juga harus menunjukkan kekuatan dan wibawanya dihadapan tekanan asing yang memiliki kepentingan untuk memasarkan produk pertaniannya ke pasar domestik. Namun, selama negeri ini masih menganut sistem kapitalis neolib, agaknya akan sulit untuk menjalankan hal ini.

Agar permasalahan kecenderungan negara dalam mengimpor bahan pangan yang senantiasa berulang tiap tahun tidak kembali terjadi, kita membutuhkan solusi yang mendasar. Dalam pandangan Islam, negara berkewajiban memaksimalkan potensi yg dimiliki demi kesejahteraan seluruh rakyat sekaligus membangun kemandirian ekonomi. Baik potensi alam maupun sumberdaya manusianya. Negara yang berdiri di atas landasan iman kepada Allah SWT berkewajiban menjalankan fungsi negara sebagai pelayan dan pengayom umat. Adapun fungsi tersebut akan terwujud dengan menerapkan Syariat Islam secara kaffah dalam bingkai Daulah Islam.

Ditulis oleh: Fatmah Ramadhani, Sukmajaya

Comments

comments