Peringatan Hari Anti Korupsi: Penolakan Gratisfikasi Akan Membangun Budaya Anti Gratifikasi

Wali Kota Depok Mohammad Idris saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Anti Korupsi tingkat Kota Depok.

DEPOK- Peringatan Hari Anti Korupsi Tingkat Kota Depok Tahun 2017 berlangsung di Aula lantai 10, Gedung Baleka 2, Kamis (14/12/2017), dengan mengangkat tema “Bergerak Bersama Memberantas Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera”.

Peringatan Hari Anti Korupsi yang diperingati tiap tanggal 9 Desember ini melalui tema yang diangkat, dimaksudkan bahwa untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, praktek korupsi harus dicegah dan diberantas secara bersama-sama oleh seluruh elemen mulai dari pemerintah, swasta dan masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dilaksanakan melalui gerakan Pengendalian Gratifikasi.

BACA JUGA:  Cari Brand Ambassador, Afrakids Gelar Kompetisi Model Anak

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Depok Mohammad Idris mengatakan bahwa untuk suksesnya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu dilakukan upaya bersama secara terus menerus.

“Upaya tersebut diantaranya melalui menjaga integritas dan komitmen; optimalisasi pelaksanaan perencanaan dan penganggaran daerah; penguatan Dinas PTSP; optimalisasi dan transparansi unit layanan pengadaan barang dan jasa; meningkatkan kualitas APBD dan memperkuat APIP,” kata Idris.

Sementara itu, narasumber dari Direktorat Gratifikasi KPK, Agus Priyanto dalam paparannya diantaranya menjelaskan apa yang dimaksud dengan gratifikasi dan jenis-jenis gratifikasi.

BACA JUGA:  Ragam Fasilitas Sedekah, Tarik Minat Donatur di Ramadhan 2018

“Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, rabat (diskon), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan Cuma-Cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut di terima di dalam negeri ataupun di luar negeri dan dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik,” terangnya.

Lebih lanjut, dirinya juga menyampaikan sikap yang harus dilakukan jika ASN atau penyelenggara negara menerima gratifikasi. Adapun tindakan yang harus dilakukan ASN atau penyelenggara negara ialah menolak pemberian tersebut. Jika pada kondisi tertentu ASN atau penyelenggara negara tidak dapat menolaknya, missal gratifikasi disampaikan melalui perantara isteri/suami/anak, identitas pemberi tidak diketahui, atau demi menjaga hubungan baik dengan pemberi, maka ASN atau penyelenggara negara wajib melaporkan penerimaan gratifikasi tersebut kepada KPK dalam waktu maksimal 30 hari kerja sejak tanggal penerimaan. “Penolakan terhadap gratifikasi akan membangun kebiasaan dan budaya anti gratifikasi,” ungkapnya.

BACA JUGA:  Benarkah Bedong Dapat Meluruskan Kaki Bayi yang Bengkok?

Comments

comments