Upaya Menjaga Kelestarian Kampung Kalpataru di Papua

Masyarakat kampung Ormu Wari. (Foto: Mongabay Indonesia)

Nama kampung itu, Ormu Wari, satu dari empat kampung yang terletak di Distrik Raveni Rara, Kabupaten Jayapura. Kampung ini bukan kampung biasa. Pada tahun 1983, kampung kecil ini mendapat penghargaan Kalpataru. Pertama untuk kampung masyarakat adat yang ada di Papua.

Namun enam tahun setelah mendapatkan penghargaan Kalpatru, banjir besar menghantam Ormu Wari. kejadian itu disebabkan acuhnya masyarakat kepada aturan yang telah dibuat menurut kepala adat Yafet Ikari. “penyebabnya karena ada yang mebuka lahan dan mengacuhkan begitu saja aturan adat yang sudah disampaikan sejak jaman leluhur nenek moyang. Dengan tidak menebang pohon sembarangan dan membangun kebun di pinggiran sungai,” jelasnya seperti dilansir laman Mongabay Indonesia.

Letaknya di pesisir lautan Pasifik. Di bagian belakangnya, tegak menjulang pegunungan Cyclops. Masyarakatnya hidup dari bercocok tanam dan sebagai nelayan. Kampung ini berjarak 2-3 jam dari kota Jayapura dengan ber-speedboat.

Kampung yang di pimpin oleh Yafet Ikari ini terbentuk dari dua sub suku besar yaitu Trong dan Yowari, yaitu terdiri dari Keret atau Marga Nari dan Yakadewa. Kampung ini terkenal sebagai tempat penghasil tomako batu atau kapak batu. Tomako batu digunakan sebagai alat pembayaran denda adat. Dan beberapa warganya pun terkenal piawai sebagai pengrajin kapak batu.

Diusia 46 tahun ini, Yafet harus mengemban amanah dengan dituntut untuk menyelaraskan semua harapan yang diberikan masyarakat untuk mengatur kampung, agar semakin baik lagi kedepannya. Sebagai pendeta Yafet tidak henti-hentinya mengingatkan kepada masyarakatnya untuk melindungi dan melestarikan pegunungan Cyclops, setiap dirinya sedang berkhotbah.

Yafet pun duduk bersama tokoh-tokoh masyarakat di Ormu Wari, untuk membicarakan aturan adat yang dibuat hanya sebatas lisan dan diketahui oleh orang tua saja. Dia ingin peraturan ini dibuat secara tertulis dan jika ada yang melanggar akan diberikan sanksi adat oleh lembaga adat.

“Untuk sanksi secara adat akan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dibuat dan berdasarkan proses kesepakatan dewan adat yang ada,” kata yafet. Pembentukan dewan adat ini sejalan dengan pembentukan peraturan kampung adat tentang pengelolaan sumber daya alam dan juga perlindungan Cyclops.

Pemimpin adat ini juga ingin peraturan yang dibuat bukan hanya untuk elit kampung saja, namun juga harus disetujui oleh mereka yang berada di luar kampung.

“Agar mereka tidak kehilangan akarnya, meski mereka hidup terpisah jauh dengan kami,” tegasnya. (AS)

Comments

comments