UNHCR: Pengungsi Rohingya Harus Memenuhi Standar Internasional

Hamida, 22, (tengah) dan anaknya Mohammed, yang berusia satu tahun, menunggu untuk menerima bantuan pangan bersama ratusan pengungsi Rohingya lainnya, di Kamp Pengungsi Kutupalong, di Bangladesh. (Foto: © UNHCR / Andrew McConnell)

UNHCR mencatat laporan bahwa pemerintah Bangladesh dan Myanmar telah mencapai kesepakatan mengenai kembalinya pengungsi Rohingya ke Myanmar. Sekitar 622.000 orang telah meninggalkan Negara Bagian Rakhine utara Myanmar sejak 25 Agustus, dipicu oleh gelombang kekerasan yang didukung oleh penolakan kewarganegaraan dan diskriminasi dalam dekade yang panjang.

Ringkasan itu dari apa yang dikatakan oleh juru bicara UNHCR, Adrian Edwards – pernyataan tersebut dari juru bicara UNHCR – pada konferensi pers hari ini di Palais des Nations di Jenewa.

UNHCR belum melihat rincian kesepakatan tersebut. Pengungsi memiliki hak untuk kembali. Dan kerangka kerja yang memungkinkan mereka menjalankan hak ini sesuai dengan standar internasional, akan disambut baik. Pertama dan utama, ini berarti bahwa pengembalian harus bersifat sukarela, dan berlangsung dalam kondisi yang aman dan bermartabat yang membuka jalan bagi solusi yang langgeng.

Saat ini, kondisi di Negara Rakhine, Myanmar tidak tersedia untuk memungkinkan pengembalian yang aman dan berkelanjutan. Pengungsi yang masih melarikan diri, dan banyak yang menderita kekerasan, pemerkosaan, dan bahaya psikologis yang dalam. Beberapa telah menyaksikan kematian anggota keluarga dan teman. Sebagian besar memiliki sedikit atau tidak sama sekali untuk kembali, rumah dan desa mereka yang hancur. Perpecahan antar masyarakat tetap tidsk terselesaikan. Dan akses kemanusiaan di negara bagian Rakhine Utara tetap diabaikan.

Sangat penting bahwa pengembalian tidak terjadi secara cepat atau prematur, tanpa persetujuan dari pengungsi atau elemen dasar dari solusi yang langgeng. Warga harus memiliki pilihan untuk kembali ke rumah, dan tidak terbatas pada area tertentu. Kemajuan untuk mengatasi akar penyebab permasalahan, termasuk kurangnya kewarganegaraan mereka, seperti yang direkomendasikan oleh Komisi Penasehat Rakhine, juga sangat penting.

UNHCR berharap dapat melihat rincian kesepakatan antara kedua negara, dan siap membantu kedua pemerintah yang bekerja untuk solusi bagi pengungsi Rohingya di Bangladesh yang memenuhi standar internasional pengungsi dan hak asasi manusia.

Penterjemah : Estri Setiyorini
Sumber : www.unhcr.org

Comments

comments