Seminar “Peran Perusahaan, LSM dan Ilmu Intervensi Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan“

Fakultas Psikologi Universitas Indonesia bersama Lembaga Kuldesak dan Institut Musik Jalanan (IMJ), menghelat Seminar bertajuk “Peran Perusahaan, LSM dan Ilmu Intervensi Sosial dalam Meningkatkan Kualitas Tanggung Jawab Sosial Perusahaan“ yang diadakan hari Jumat, 10 November 2017 di Auditorium Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.

Dalam acara ini turut hadir pula Dicky Pelupessy, PhD selaku Koordinator Peminatan Intervensi Sosial Program Studi Magister psikologi Terapan Fakultas Psikologi Universitas Indonesia, Ari Kartika Dewa selaku Praktisi CSR, Samsu Budiman Ketua Umum Lembaga Kuldesak serta Andi Malewa selaku pendiri Institut Musik Jalanan (IMJ).

Kegiatan seminar ini dihelat mengingat belakangan ini perhatian publik tertuju pada tuntutan atas pengelolaan perusahaan yang baik (good corporate governance) dengan transparansi dan akuntabilitas yang menjadi poin utamanya. Salah satu wujud  implementasi good corporate governance di perusahaan adalah tanggung jawab sosial
perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

CSR adalah suatu konsep yang menunjukkan bentuk perhatian dan kepedulian serta tanggung jawab organisasi perusahaan terhadap lingkungan dan sosial masyarakat dalam segala aspek operasional perusahaan. Hal ini menuntut bagaimana perusahaan dalam praktiknya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga harus peduli terhadap lingkungan dan masyarakat.

BACA JUGA:  Bangunan Liar Jadi Pemandangan Tak Sedap di Jalur Hijau RJB

Hal tersebut mengacu pada Undang-Undang yang secara khusus mengatur CSR antara lain : Pertama, Undang- Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Kedua, Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Pasal 15 (b) mengatakan bahwa setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Ketiga, Undang- Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial Pasal 36 Ayat 1 (d) mengatakan dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Melihat penjabaran UU diatas artinya, salah satu sumber pendanaan untuk kesejahteraan sosial adalah badan usaha. Kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan untuk melaksanakan program CSR di lingkungan sekitar wilayah lokasi perusahaan merupakan hal positif untuk mendekatkan perusahaan dengan masyarakat sekitarnya. Program ini diimplementasikan dan diarahkan untuk memperbesar akses masyarakat dalam mencapai tingkat sosio ekonomi yang lebih baik bila dibandingkan dengan sebelum adanya kegiatan pembangunan.

Peningkatan kapasitas masyarakat diusahakan untuk dicapai melalui upaya pemberdayaan supaya mereka dapat ikut dalam proses produksi atau berpartisipasi dalam institusi penunjang dalam proses produksi, sesuai prinsip 2 kesetaraan (equity) dengan tidak membedakan status dan keahlian, keamanan (security), keberlanjutan (sustainability) dan kerjasama (cooperation). Di sinilah salah satu manfaat yang dapat dipetik perusahaan dari
kegiatan CSR.

BACA JUGA:  Kawal Pembangunan, Sekber Wartawan Depok Intens Diskusi dan Tukar Pendapat dengan OPD

Samsu Budiman selaku Ketua Umum Lembaga Kuldesak menuturkan bahwa permasalahannya terjadi saat seringnya program-program CSR kurang mengacu secara ketat pada ide dasar tentang maksud dan tujuan CSR itu sendiri.

“Program-program CSR yang ada kerap kali dilakukan tanpa arah yang jelas, sehingga kendati program sudah berjalan relatif lama, umumnya masih belum memberikan hasil yang nyata. Gagasan dasar program CSR yang seharusnya diarahkan untuk mengembangkan kemampuan masyarakat sekitarnya bisa mandiri tidak tercapai,” jelas
Samsu.

Lebih lanjut Samsu mengatakan keadaan yang terjadi sekarang sebaliknya, yang terjadi adalah adanya ketergantungan yang lebih besar dari sebagian masyarakat kepada perusahaan. Hal ini ditengarai terjadi karena pelaksanaan program CSR tidak disertai rencana yang matang dan komprehensif.

“Seperti masih belum seragam dan jelas batasan CSR, Kurangnya respon stakeholder sehingga kontrol sosial atas pelaksanaan CSR belum optimal, dukungan tata perundangan yang masih lemah, standar operasional yang kurang jelas, ataupun belum jelasnya bentuk dan ukuran monitoring dan evaluasi. Hal-hal ini menyebabkan seringkali CSR diposisikan secara marginal dan tidak diapresiasi secara tepat,” ujarnya

BACA JUGA:  Kementerian ESDM Sosialisasikan EBT ke Mapala se-Indonesia

Terkait hal tersebut, Dicky Pelupessy juga menambahkan bahwa masing-masing elemen memiliki peranan penting. Menururtnya LSM dengan karakternya yang langsung bersentuhan dan mengupayakan penanganan isu atau masalah sosial yang dihadapi masyarakat.

“LSM berperan menjadi ujung tombak dan partner untuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan. Sedangkan perusahaan berperan menyokong dan memperkuat kerja LSM dalam penanganan isu/masalah sosial,” jelas Dicky.

Lebih lanjut, dirinya juga mengungkapkan bahwa peningkatan kesadaran tentang pentingnya sinergi multipihak (LSM sebagai bagian civil society, swasta/perusahaan lewat CSR, dan universitas/kampus) untuk implementasi tanggung jawab sosial perusahaan di satu sisi dan penanganan isu atau masalah sosial di sisi lain dapat menjadi output kegiatan ini.

“juga diharapkan ada peningkatan komitmen multi pihak yang peduli dengan isu atau masalah sosial untuk berkolaborasi guna meningkatan kualitas implementasi CSR dan intervensi terhadap berbagai masalah sosial. Tidak lupa juga terciptanya rumusan model kolaborasi atau sinergi CSR, LSM, dan universitas yang baik, efektif, dan efisien untuk ikut menangani masalah sosial dan sekaligus menjadi partner pemerintah untuk hal tersebut,” ujarnya.

Komentar

komentar