Dianggap Tak Kooperatif, Ombudsman Akan Panggil Paksa Wali Kota Depok

Wali Kota Depok Moammad Idris. (Foto: San/DepokPos)

DEPOK – Terkait kasus penyerobotan tanah hak milik warga di Depok, Ombudsman RI berencana akan melakukan pemenggilan paksa kepada Wali Kota Depok, Muhammad Idris.

Pemanggilan paksa tersebut dilakukan apabila Wali Kota masih menolak memenuhi panggilan ketiga yang sudah dikirimkan ke Wali Kota.

“Ombudsman memanggil Wali Kota Depok, sudah dua kali dilakukan namun masih mangkir,” kata Anggota Ombudsman, Adrianus Meliala, dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman, Jakarta, Kamis, (3/11).

Adrinanus menjelaskan bahwa sudah dilakukan dua pemanggilan sebelumnya, namun yang bersangkutan masih mangkir untuk datang menemui Ombudsman.

BACA JUGA:  Status Tanah di Depok: Dari Hak Eigendom ke Tanah Partikelir

“Jika dalam pemanggilan ketiga masih menolak datang maka akan kami lakukan pemanggilan paksa. Kami bisa bekerja sama dengan kepolisian untuk memanggil paksa Wali Kota Depok,” jelasnya.

Pemanggilan tersebut terkait kasus penyerobotan tanah hak milik warga di Depok yang sudah dilaporkan kepada Ombudsman sejak 2015. Setelah dilakukan investigasi Ombudsman, ditemukan laporan tersebut benar dan meminta Wali Kota Depok untuk segera mengurusnya.

“Satpol PP sudah tahu mengenai kasus tersebut, harusnya ya dilakukan pembongkaran. Tapi sampai saat ini perintah untuk pembongkaran tidak turun juga. Ya kita memanggil Wali Kota Depok,” ucap Adrianus.

BACA JUGA:  Sarasehan Sejarah Depok: Kisah Cornelis Chastelein Membawa Budak ke Depok

Comments

comments