Beranda Dunia Kampus IKA BINDO UNJ Imbau Politisi dan Tokoh Nasional Bersikap Santun Dalam Berbahasa

IKA BINDO UNJ Imbau Politisi dan Tokoh Nasional Bersikap Santun Dalam Berbahasa

JAKARTA – Dalam rangka menyambut Bulan Bahasa dan Sastra Tahun 2017, IKA BINDO Ikatan Alumni Bahasa dan Sastra Indonesia (IKA BINDO) Universitas Negeri Jakarta mengimbau para politisi dan tokoh nasional untuk bersikap santun dalam berbahasa. Merebaknya ujaran kebencian di tengah masyarakat, berita bohong hingga kasus Saracen menjadi sinyal hilangnya sikap santun berbahasa. Maka, para politisi dan tokoh nasional harus menjadi teladan dalam berbahasa yang santun. Hal ini ditegaskan IKA BINDO UNJ dalam pencanangan Bulan Bahasa & Sastra 2017 di Jakarta, Sabtu (30/9).

“Merebaknya ujaran kebencian dan berita bohong itu melanggar kesantunan berbahasa. Di samping menyampaikan pesan, tujuan kita berbahasa itu untuk menjalin hubungan sosial, bukan malah merusaknya. Karena itu, politisi dan tokoh nasional harus sadar diri dalam berbahasa. Komentar dan ungkapan di dunia politik, tentu tidak boleh kontraproduktif dengan sikap santun berbahasa. Berbahasa pun harus sesuai etika, tidak menabrak norma sosial dan budaya,” ujar Syarifudin Yunus, Ketua IKA BINDO UNJ dan Dosen Pendidikan Bahasa Indonesia Universitas Indraprasta PGRI melalui siaran pers yang diterima DepokPos.

BACA JUGA:  KSEI IsEF SEBI Gelar Rapat Kerja Regional Jabodetabek

Adanya 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar ujaran kebencian (hate speech) dan berita bohong, IKA BINDO UNJ menganggap sangat dipengaruhi oleh gaya berbahasa para politisi dan tokoh nasional. Jika tokoh nasional berbahasa kasar dan penuh kebencian, maka masyarakat pun tergerak mengikutinya. Karena bahasa itu keteladanan, persis mengikuti tokoh yang diteladaninya.

IKA BINDO UNJ menyatakan sikap berbahasa yang santun penting dirajut kembali. Santun berbahasa dapat dilihat dari aspek bahasa, seperti pilihan kata, intonasi, struktur kalimat, dan aspek perilaku, seperti ekspresi dan gerak tubuh. Sikap santun berbahasa harus tercermin dalam komitmen untuk mau menghargai dan menghormati mitra bicara. Jika terjadi kebencian, maka kesantunan bahasa ternodai. Oleh karena itu, setiap ujaran harus memperhatikan aspek perlokusi, berupa efek yang ditimbulkan dalam berbahasa.

“Berbahasa yang santun adalah berbahasa yang lugas namun tetap baik. Jika efek dari ujaran meimbulkan kebencian atau ketersinggungan, berarti ada yang salah dalam berbahasa,” tambah Syarifudin Yunus.

BACA JUGA:  Pemanfaatan Medsos akan Dinilai dalam Lomba Tingkat Lima Gerakan Pramuka

Berdasarkan studi IKA BINDO UNJ, sikap berbahasa yang tidak santun timbul karena: 1) ingin mengkritik dilandasi pikiran negatif, 2) komentar atas dasar emosi personal, 3) berbicara didorong kecurigaan, dan 4) berniat memojokkan lawan politik. Oleh karena itu, di tengah suhu politik yang semakin “panas” ke depan, politisi dan tokoh nasional untuk lebih hati-hati dalam berkomentar, di samping memperhatikan aspek kesantunan berbahasa. Jika perlu, menurut IKA BINDO UNJ, ada baiknya para politisi dan tokoh nasional perlu ikut Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) sebelum berbicara kepada publik atau media massa.

Syarifudin Yunus menambahkan, “Maraknya ujaran kebencian dan berita bohong harus dilihat sebagai ancaman terhadap eksistensi Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Karena itu, berbahasa harus santun dan sesuai etika. Bukkan hanya didasari pragmatisme politik semata untuk meraih kekuasaan atau popularitas. Berbahasa yang tidak santun maka mengancam karakter bangsa Indonesia yang dikenal ramah dan santun selama ini”.

BACA JUGA:  Pramuka Terbaik se-Indonesia Siap Ikuti Lomba Tingkat V Nasional

Melalui momentum Bulan Bahasa dan Sastra – Oktober 2017 ini, IKA BINDO UNJ menilai persoalan Bahasa Indonesia saat ini telah berkembang ke arah yang kompleks. Di samping serbuan pemakaian bahasa asing yang kian marak, Bahasa Indonesia pun ditantang untuk menjadi alat komunikasi yang penuh kesantunan, sebagai bahasa persatuann bukan bahasa perpecahan. Oleh karena itu, dibutuhkan strategi nasional untuk merevitalisasi penggunaan Bahasa Indonesia sebagai bahasa yang mampu membangun karakter bangsa Indonesia yang santun dan berbudaya.

“Eksistensi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu telah memasuki 89 tahun. Dan kini, kita dihadapkan pada keadaan krisis berbahasa yang santun. Maka semua pihak haruus mengambil sikap positif dalam berbahasa, bahasa yang penuh kesantunan. Jangan gunakan bahasa untuk manupulasi politik, apalagi meraih kekuasaan politik,” pungkasnya.

Komentar

komentar