Bola Panas Penundaan Densus Tipikor, Antara Diperlukan atau Tidak

(Istimewa)

JAKARTA – Rencana pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri menjadi perhatian para tokoh politik Indonesia.

Hal ini menjadi ramai setelah Jenderal Tito Karnavian, Kepala Polri mencetuskan perlunya Densus Tipikor Polri dengan dua alasan. Yakni keberadaan KPK yang hanya ada di Jakarta. KPK harus bekerja keras dan melelahkan jika harus beroperasi ke luar Jakarta, sementara Polri ada di seluruh Tanar Air. Kemudian alasan kedua, yaitu belum semua pelaku-pelaku korupsi dapat dijaring oleh KPK sehingga kepolisian mewacanakan Densus Tipikor.

Presiden meminta polisi untuk mengkaji kembali serta mempererat kerja sama dengan KPK dan Kejaksaan maka wacana Densus Tipikor ditunda.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan bahwa inti yang paling penting dari bincangan Presiden ialah, beliau ingin meminta kami mengkaji kembali dan untuk sementara peningkatan dari tindak direktorat Tipikor menjadi Detasemen Khusus (Densus) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) itu ditunda.

Tidak hanya Presiden, Wakil Presiden pun ikut memberi komentar dengan adanya wacana pembentukan Densus Tipikor Polri. Jusuf Kalla menilai tidak perlu adanya Densus Tipikor Polri.

“Sebenarnya Polisi dan juga kejaksaan bebas menjalankan tugas. Namun, tidak berarti perlu ada team baru untuk melakukan itu,” komentar singkat Wakil Presiden RI Jusuf Kalla.

Penuntut Umum KPK adalah Jaksa, namun densus tidak demikian. “Kita jangan menerobos hukum. Kita harus taat asas. Jika Undang – Undang seperti itu, kita akan kirimkan jaksa kita. Namun, kalau belum ya tentunya harus mengacu kepada UU yang ada yaitu KUHAP,” tegas H. M. Prasetyo, Jaksa Agung RI.

Densus Tipikor ini muncul dari perbincangan kepolisian dengan rekan komisi III DPR. Kemudian muncul ide, alangkah baiknya penanganan korupsi ini lebih ditingkatkan lagi

“Kita sudah punya direktorat Tipikor di Mabes Polri. Kita juga punya personel yang besar dari Sabang sampai Merauke, sumber daya banyak, dan lain-lain,” kata Brigjen Pol. Rikwanto, Karopenmas Mabes Polri dalam sebuah diskusi terkait Densus Tipikor Polri, Selasa (24/10/2017).

“Pengalaman kita bentuk Densus 88 anti teror, yang sebelumnya adalah direktorat anti teror saja. Namun, karena direktorat itu luar biasa, massif juga. Akhirnya, terbentuk Densus,” ujarnya.

Kepolisian sendiri meniru konsep awal pembentukan Densus 88. Tujuannya semata-mata bagaimana memerangi korupsi dan memberantas koruptor-koruptor yang tidak ada kapoknya. (Nyimas Ayu Triana)

Comments

comments