Laporan dan Rekomendasi Komisi D pada Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Dalam Rangka Penutupan Masa Sidang Ketiga

DEPOK – Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2014 pasal 53 ayat 1 tentang tata tertib DPRD Kota Depok, komisi-komisi harus memaparkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna pada setiap akhir masa persidangan. Berikut paparan dari Komisi D pada sidang paripurna dalam rangka penutupan masa sidang ke-3 tahun 2016-2017.

Pada masa sidang ketiga periode Mei sampai September 2017, Komisi D DPRD Kota Depok menghasilkan:

1. Dinas Pendidikan

Amanat dalam UU No.20 Taun 2013 tentang sistem pendidikan nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.

Kita berhadapan dengan ketimpangan yang tinggi terkait kebutuhan sarana pendidikan dan ketersediaan sarana pendidikan yang menjadi tanggung jawab Negara dalam hal ini Pemerintah Kota. Maka dari itu skema pembangunan infrastruktur pendidikan harus dikaji kembali dan program yang dikerjakan harus sesuai target mulai dari pengadaan lahan, pembangunan fisik hingga perangkat penunjang belajar mengajar.

Ada 275 SD, 26 SMP dan 13 SMA Negeri Kota Depok dan 75 persennya harus mendapatkan perbaikan. Sementara 1 SLB Negeri dan 1 MTS Negeri, meskipun bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kota Depok tapi tetap  harus menjadi perhatian bersama selain tanggung jawab percepatan perbaikan layanan pendidikan sekolah-sekolah kita yang masih menumpang dan kelas-kelas yang masih kurang.

Tentang tenaga pendidik dan pendidikan, kita berhadapan dengan ketimpangan jumlah kebutuhan guru dan jumlah ketersediaan guru. Berdasarkan PP No.48 Tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi calon PNS maka Komisi D merekomendasikan untuk Pemerintah Kota untuk segera melakukan penyelaahan untuk kemudian disampaikan kepada Kementrian Pemberdayaan Aparatur Negara untuk mendapatkan asistensi khusus dari kementrian terkait.

BACA JUGA:  Ratusan Genset Untuk Penerang Pasca Gempa-Tsunami di Sulteng

Ketetntuan Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sudah berubah sehingga menjadi:

Pengangkatan tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil diprioritaskan bagi yang melaksanakan tugas sebagai:

a. Guru
b Tenaga kesehatan pada sarana pelayanan kesehatan.

Artinya terbuka peluang untuk penambahan tenaga pendidik di Kota Depok dan ini dikembalikan kepada Pemerintah Kota, DPRD mendukung penuh untuk penambahan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.

Adapun rekomendasi dalam penutupan masa sidang ini adalah:

  1. Berdasarkan rekomendasi dari masyarakat, Komisi D mengharapkan Pemkot Depok untuk melakukan kajian dan mengembalikan subsidi untuk SMA-SMA se-Kota Depok yang sebelumnya berjumlah Rp 2.000.000 per siswa per tahun.
  2. Sistem penerimaan peserta didik tahun ajaran baru masih terjadi permasalahan yang sama, banyaknya keluhan dari orang tua siswa terkait pendidikan bagi anaknya baik dari penilaian masuk atau keluar sekolah. Perlu dilakukan evaluasi khusus terkait pelaksanaan PPDB khususnya terkait zonasi.
  3. Masih adanya sekolah yang menahan ijazah, bagi dinas terkait tolong ditinjau dan dibantu untuk dicarikan solusinya. Pemerintah Kota agar dapat memastikan dan memberikan punishment bagi sekolah-sekolah yang masih melakukan penahanan ijazah bagi siswa-siswi di Kota Depok.
  4. Hanya ada satu MTsN di Kota Depok. Berdasarkan PP 55 Tahun 2017, inisatif untuk mendorong adanya penambahan MI, MTsN dan MAN ada di Pemerintah Kota. Untuk itu Komisi D DPRD Kota Depok mendukung penuh Pemkot agar memberikan perhatian kepada pendidikan berbasis agama dan keagamaan.
  5. Perlu segera dilakukan koordinasi untuk bisa menghasilkan formulasi yang tepat agar tak lagi terjadi bullying , tawuran dan kekerasan antar siswa yang semakin marak.
BACA JUGA:  Menuju Pasar Tertib Ukur 2019, Disdagin Sosialisasikan PTU di Pasar Depok Jaya

2. Dinas Kesehatan

Rekomendasi Komisi D untuk Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Depok:

  • Percepatan pembangunan RSUD agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa segera dilakukan secara maksimal.
  • Penambahan area puskesmas di beberapa wilayah.
  • Agar instansi Pemerintahan Kota bisa memberikan jaringan kesehatan kepada pegawai honorernya.

3. Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Bencana

Dari Dinas Perlindungan Anak Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Bencana, Komisi D DPRD Kota Depok menyoroti tentang P2TP2A:

  • Agar P2TP2A dan Pemda mengacu pada standar pelayanan minimal yang ada untuk memperkuat pembentukan dan kedudukan P2TP2A agar ada kebijakan sebagai payung hukum guna memudahkan pengalokasian anggaran.
  • Membuat mekanisme rujukan antar unit UPT untuk memudahkan akses pelayanan bagi korban antar wilayah.
  • P2TP2A diharapkan dapat dikembangkan sebagai pusat data dan informasi perlindungan perempuan dan anak, kemudian mengembangkan inovasi dan strategi untuk meningkatkan efektifitas P2TP2A dan meningkatkan kapasitas SDM pengelola P2TP2A.

4. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata

  • Pemerintah Kota harus segera melakukan koordinasi terkait situasi KONI dan untuk perbaikan olahraga Kota Depok.
  • Diperlukan perhatian khusus dan ekstra terkait penambahan/peningkatan sarana dan pra sarana olahraga.

5. Dinas Tenaga Kerja

  • Berdasarkan pengawasan yang dilakukan, Komisi D melihat kurangnya koordinasi Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Pendidikan untuk bisa memastikan tenaga terdidik mendapatkan pekerjaan dan jaminan hidup layak pasca diselesaikannya jenjang pendidikan.
  • Komisi D juga mendukung inovasi Dinas Tenaga Kerja untuk membuat aplikasi online informasi bursa kerja.
  • Komisi D mendorong lahirnya regulasi agar perusahaan-perusahaan di Kota Depok memprioritaskan tenaga kerjanya yang berumber dari warga Depok. Selain itu antar Dinas Tenaga Kerja bisa maksimal dalam penerapan 1 persen tenaga kerja dari kelompok difabel.
  • Komisi D mengharapkan ketegasan Dinas Tenaga Kerja kepada seluruh-seluruh perusahaan untuk membayar tenaga kerjanya sesuai upah minimum kota dan juga kepastian jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan.
BACA JUGA:  Etoser Tiga Kampus Bersatu Untuk Palu

6. Dinas Sosial dan Bagian Sosial Sekda

  • Merekomendasikan Dinas Sosial agar melakukan inovasi untuk membuat penanganan masalah entah melalui gelang kuning, SOS atau lainnya terkait lansia yang tersasar.
  • Merekomendasikan Dinas Sosial untuk berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan dinas lainnya terkait dampak sosial yang ditimbulkan paska pelaksanaan SSA.
  • Agar Dinas Sosial bisa melakukan transparansi dan akuntabilitas data-data masyarakat yang mendapatkan jaminan dan alokasi anggaran dari APBD.
  • Meminta Dinas Sosial untuk bisa secepatnya melakukan koordinasi dengan Kementrian Sosial khususnya penambahan pekerja sosial di Kota Depok.

7. Arsip dan Perpustakaan

  • Komisi D mengaharapkan keseriusan dari Dinas Arsip dan Perpustakaan yang saat ini sedang membahas sejarah Kota Depok. Dan juga mendorong Dinas Arsip dan Perpustakaan memiliki Perda Kearsipan sebagai payung hukum untuk bisa melakukan pengarsipan dan pendokemtasian administrasi kota.
  • Komisi D mendukung dan mengapresiasi untuk pembuatan aplikasi perpustakaan digital.

 

 

 

 

Comments

comments