Beranda Legislatif Laporan dan Rekomendasi Komisi C pada Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Dalam...

Laporan dan Rekomendasi Komisi C pada Sidang Paripurna DPRD Kota Depok Dalam Rangka Penutupan Masa Sidang Ketiga

DEPOK – Sesuai Peraturan Daerah Kota Depok No. 1 Tahun 2014 pasal 53 ayat 1 tentang tata tertib DPRD Kota Depok, komisi-komisi harus memaparkan hasil kerjanya dalam rapat paripurna pada setiap akhir masa persidangan. Berikut paparan dari Komisi C pada sidang paripurna dalam rangka penutupan masa sidang ke-3 tahun 2016-2017.

Dalam pelaksanaan tugasnya, Komisi C DPRD Kota Depok sesuai pasal 54 ayat 4 disebutkan bahwa tugas Komisi C adalah sebagai berikut:

  • Perencanaan pembangunan
  • Pembangunan infrastruktur jalan, jembatan dan sumber daya air
  • Pekerjaan umum dan penataan ruang
  • Perumahan dan permukiman
  • Perhubungan
  • Lingkungan hidup dan kebersihan
  • Pemadam kebakaran dan penyelamatan

Berbekal arahan tugas dan fungsi tersebut, Komisi C kemudian menyusun rencana kerja yang telah disahkan pada awal sidang, selanjutnya rencana kerja tersebut menjadi acuan kerja dalam pelaksaan tugas.

Selama masa sidang ke-3, komisi C telah melakukan serangkaian rapat kerja, koordinasi dengan OPD, konsultasi baik dengan Pemerintah Provinsi maupun kementrian, kunjungan kerja, tinjauan lapangan dan rapat dengar pendapat dengan masyarakat.

Dari serangkaian kegiatan tersebut, hal-hal yang menjadi catatan dan rekomendasi komisi C dalam masa sidang ke-3 tahun 2016-2017 adalah sebagai berikut:

  1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  • Perlunya percepatan seluruh rangkaian persiapan pelaksanaan proyek agar bisa segera dimulai pelaksanaannya. Hal ini diharapkan aar tidak terjadi penumpukan pengerjaan diakhir tahun, terkontrolnya kualitas, pemaksimalan penyerapan anggaran, dan meminimalisir terjadinya Silpa.
  • Satgas pengendali banjir perlu stand by mengontrol wilayah-wilayah langganan banjir, perlu keterlibatan warga untuk kerja bakti mengatasi selokan atau drainase yang mengalami pendangkalan.
  • Pembangunan yang dilakukan oleh pihak swasta juga harus melalui proses perizinan yang sah dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika sudah memenuhi persyaratan rekomendasi teknis, bangunan baru boleh dilaksanakan pembangunannya.
  • Perlunya percepatan pembangunan dan penataan sungai dan situ dimana aliran sungai Ciliwung terdapat banyak titik longsor yang harus segera ditangani.
  • Hendaknya rencana pembangunan jalan dan jembatan agar rinci pembagian wilayah dan anggarannya serta tidak tertumpuk pada satu wilayah saja.
BACA JUGA:  Pewarta Depok Sepakat Bentuk Sekber

2. Dinas Perumahan dan Pemukiman

  • Agar fokus menyelesaikan pembangunan yang tertunda agar bisa selesai sesuai target, perlu adanya antisipasi. Hal-hal teknis dan nonteknis yang berpotensi mengganggu kelancaran pembangunan demikian juga pembangunan kantor-kantor kelurahan, sekolah-sekolah dan puskesmas karena sarana dan prasarana ini sangat dinanti masyarakat luas agar sesegara mungkin bisa dimanfaatkan.
  • Perlunya penguatan peran wasdal perumahan dan pemukiman agar dapat mengoptimalkan fungsi peran RT atau RW untuk menjaring informasi pelanggaran tata ruang serta penindakannya.
  • Komisi C masih menemukan adanya pengusaha perumahan atau apartemen, showroom  kendaraan, rumah sakit dan bangunan lainnya yang membandel serta menyalahi rekomendasi dalam pelaksanaan pembangunan. Untuk itu Komisi C meminta agar Pemerintah Kota Depok agar kooperatif untuk memudahkan pengawasan di lapangan.
  • Diharapkan adanya forum silaturahmi antara DPRD dan Pemerintah Kota Depok dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DPRD Jawa Barat agar dapat mengawal dana bantuan dari Provinsi Jawa Barat yang disesuaikan dengan kebutuhan Kota Depok.
  • Pembangunan apartemen hendaknya memperhatikan estetika tata kota GSB atau GSS, pembangunan apartemen yang belum atau berbatasan dengan sungai  untuk kepentingan warga Depok bukan mengundang warga daerah lain ke Depok yang akan berpotensi menambah beban lain bagi Kota Depok.
  • Penataan wilayah kumuh dan realisasi pembangunan rumah tidak layak huni yang sempat tertunda agar bisa segera direalisasikan karena sudah sangat ditunggu oleh masyarakat.
BACA JUGA:  Anak Pengungsi Rohingya: "Apa Kegiatan Anak-anak Indonesia?"

3. Dinas Perhubungan

  • Penertiban kawasan terminal Margonda yang secepatnya diselesaikan pembangunannya agar tidak memberi kesan semrawut di kawasan tersebut.
  • Pembangunan sarana dan pra sarana terminal Jati Jajar agar segera dimulai agar terminal dapat berfungsi secara optimal.
  • Penataan Margonda hendaknya memperhatikan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.
  • Penyeberangan jalan dengan zebra cross perlu segera dibangun untuk wilayah-wilayah yang rawan sambil menunggu realisasi pembangunan JPO.
  • Perlu ditambah sistem deteksi yang mati, CCTF dan traffic light yang tidak berfungsi khususnya untuk wilayah yang rawan agar segera secepatnya ditangani.
  • Angkutan umum terintegrasi dengan DKI yang terjangkau, cepat dan nyaman perlu segera diupayakan agar menjadi perhatian bersama baik oleh Pemerintah Pusat maupun wilayah-wilayah terdekat.
  • Terkait dengan Sistem Satu Arah, sedianya pemerintah harus meninjau ulang kebijakan tersebut mengingat banyaknya protes dari warga, oleh karenanya Komisi C DPRD Kota Depok meminta kepada Pemkot Depok untuk membuat kembali kajian yang lebih mendalam jangan sampai kebijakan tersebut lebih banyak mudharatnya daripada manfaatnya.
BACA JUGA:  Rumah Zakat Kembali Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Rohingnya

4. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

  • Perlu penguatan komitmen dan implementasi perda no.5 tahun 2014 hingga kepelaksanaan lapangan agar masalah sampah bisa benar-benar dituntaskan.
  • Pembebasan lahan UPS agar bisa sesegera mungkin dipersiapkan atau direalisasikan agar tidak terjadi potensi Silpa.
  • Perlu peningkatan efektifitas atau  optimalisasi UPS dalam menangani sampah dikawasan-kawasan padat penduduk.
  • Kontrol atas efektifitas kinerja pesapon atau jam kerja output/outcome-nya.
  • Komitmen Depok 2019 bebas sampah agar benar-benar direalisasikan dengan memberi porsi perhatian pengelolaan sampan non organik sebagaimana pengelolaan sampah organik.
  • Taman-taman lingkungan agar mempertahankan fungsi konservasi selain sebagai fungsi rekreasi dan edukasi warga.
  • Agar memberi perhatian pada peningkatannya potensi pencemaran udara seiring dengan meningkatnya populasi kendaraan di Kota Depok melalui intensifitasi gerakan menanam pohon di masyarakat dan budaya green transportation.
  • Mengintegrasikan upaya pengendalian banjir dengan melakukan pencegahan air melalui pembangunan sumur-sumur resapan di dataran tinggi.
  • DLHK agar meningkatkan sosialisasi penghentian penggunaan wadah sterefoam karena masih maraknya penggunaan produk ini di masyarakat dimana sampahnya banyak memenuhi badan-badan air dan TPA.

5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

  • Agar menambahkan mobil pemadam kebakaran unit kecil untuk mengatasi bila terjadi kebakaran dijalan yang sempit.
  • Dinas Pemadam Kebakaran agar melakukan pendataan yang lebih akurat akan data potensi yang rawan kebakaran.

Komentar

komentar