Biaya Top Up e-Money Tuai Kritikan

Ilustrasi.

Melalui Peraturan Anggota Dewan Gubernur No 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional atau National Payment Gateway (PADG GPN), Bank Indonesia mengatur skema-skema harga e-money untuk transaksi top up, dengan ketentuan Top Up On Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu, untuk nilai sampai dengan Rp 200.000, tidak dikenakan biaya, sementara untuk nilai di atas Rp 200.000, dapat dikenakan biaya maksimal Rp 750. Sedangkan untuk Top Up Off Us, yaitu pengisian ulang yang dilakukan melalui kanal pembayaran milik penerbit kartu yang berbeda, dapat dikenakan biaya maksimal sebesar Rp 1.500.

Kebijakan skema harga ini mulai berlaku efektif 1 bulan setelah PADG GPN diterbitkan, kecuali untuk biaya Top Up On Us yang akan diberlakukan setelah penyempurnaan ketentuan uang elektronik. Penetapan batas maksimum biaya Top Up Off Us uang elektronik sebesar Rp 1.500 dimaksudkan untuk menata struktur harga yang saat ini bervariasi. Bank Indonesia menetapkan kebijakan skema harga berdasarkan mekanisme ceiling price (batas atas), dalam rangka memastikan perlindungan konsumen dan pemenuhan terhadap prinsip-prinsip kompetisi yang sehat, perluasan akseptasi, efisiensi, layanan, dan inovasi. Selanjutnya, dengan rata-rata nilai top up dari 96 % pengguna uang elektronik di Indonesia yang tidak lebih dari Rp 200.000, kebijakan skema harga top up diharapkan tidak akan memberatkan masyarakat.

Namun penetapan fee top up e-money tersebut menuai berbagai kritikan diantaranya Bhima Yudhistira Adhinegara, Ekonom Institute for Development of Economics & Finance (Indef), Minggu 17 September 2017, mengatakan “Pengenaan fee top up e-money merupakan hal yang kurang tepat dilakukan untuk saat ini, apalagi kebijakan tersebut bertepatan dengan elektronifikasi pembiayaan jalan tol, ini kontradiktif,”. Kontradiktif yang dimaksudnya adalah BI mendorong masyarakat untuk lebih banyak menggunakan e-money, sementara di sisi lain justru mengenakan pungutan.

Menurut beliau, bisnis e-money sendiri sudah sangat menguntungkan bagi perbankan, saat pelanggan membeli kartu e-money di situ ada biaya yang dibebankan ke pelanggan, uang hasil penjualan kartu e-money sebenarnya tercatat sebagai fee based income bank. Pada 2016 nilai transaksi e-money mencapai Rp 7 triliun, jika diasumsikan fee based income sebesar 5%, maka bank penerbit e-money sudah meraup untung sebesar Rp 350 miliar. Kemudian beliau juga mengatakan solusinya adalah bagaimana cara mengembangkan e-money yang berbasis perusahaan Fintech, misalnya, untuk top up hanya menggunakan QR code di telepon genggam atau tidak perlu mesin dan kartu yang membuat investasi e-money jadi mahal.

Selain Itu, David Tobing, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen akan melakukan gugatan secara hukum, apabila Bank Indonesia tetap mengeluarkan aturan tentang biaya isi ulang (top-up) uang elektronik (e-money). David melaporkan ketidaknyamanan para pengguna e-money, dikarenakan sudah banyaknya masyarakat yang mengadukan masalah ini kepadanya, mulai dari pengguna tol, Transjakarta, dan KRL. David mengungkapkan, sebelum aturan tersebut disahkan, ia harus melapor dahulu ke Ombudsman, untuk kemudian dikaji oleh Ombudsman dan dibatalkan aturan itu. “Jika aturan tetap diberlakukan, saya akan gugat,”.

Oleh : Dani Ramdani, Mahasiswa Jurusan Perbankan Syariah, Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Sebi, Depok

Comments

comments