Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Segera di Ajukan ke Gubernur

Raperda tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok telah disetujui oleh DPRD Kota Depok dan akan segera diajukan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak menerima rancangan Perda dari pimpinan DPRD untuk mendapatkan nomor register Perda. Hal tersebut disampaikan Walikota Depok Mohammad Idris dalam sambutannya pada Rapat Paripurna, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Depok, Jum’at (18/8/2017).

Dasar utama pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagaimana dimaklumi bersama bahwa keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sangat dipengaruhi adanya kerjasama dan koordinasi antar penyelenggara Pemerintah Daerah yang dilakukan dengan pelaksanaan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Daerah dengan melalui hubungan yang baik, harmonis, serta tidak saling mendominasi satu sama lain. Untuk itu peran DPRD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanannya mutlak diperlukan, sehingga dibutuhkan dukungan sarana dan prasarana keuangan dan administratif yang memadai, sesuai kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA:  Menuju Pasar Tertib Ukur 2019, Disdagin Sosialisasikan PTU di Pasar Depok Jaya

“Pengaturan tentang hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, selain untuk meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah dalam rangka mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang lembaga, mengembangkan mekanisme keseimbangan antara DPRD dan Pemerintah Daerah, juga meningkatkan kualitas, produktivitas, kinerja DPRD, juga untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan,” kata Walikota Depok.

Sejalan dengan hal tersebut, terhadap Raperda tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selain telah dilakukan pembahasan bersama dengan Pansus juga telah dilakukan pembinaan oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Barat melalui proses fasilitasi dengan telah diterbitkannya Surat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 188.342/3716/Hukham perihal Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah pada tanggal 9 Agustus 2017.

BACA JUGA:  Rumah Zakat Kirim 30 Ton Paket Superqurban dan 15 Truk Bantuan Logistik untuk Palu - Donggala

Comments

comments