Beranda Legislatif Pembahasan Akhir Pansus 5 Atas Raperda Kota Depok tentang Hak Keuangan dan...

Pembahasan Akhir Pansus 5 Atas Raperda Kota Depok tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Berdasarkan Pasal 64 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Depok Nomor 01 Tahu 2015. Bahwa “Panitia Khusus merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tidak tetap”.

Pembentukan Panitia Khusus 5 (Pansus 5) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok di bentuk berdasarkan keputusan DPRD Kota Depok yang dituangkan dalam SK DPRD Kota Depok Nomor 17 Tahun 2017. Berdasarkan SK tersebut, Pansus 5 bertugas membantu Pimpinan DPRD Kota Depok dalam hal membahas 2 Raperda yaitu:

1. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

2. Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang perubahan atas PERDA Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok tahun 2016-2021.

Pansus 5 Pembahas Raperda Kota Depok telah melakukan rangkaian kegiatan yaitu Pembahasan Awal pada tanggal 24 sampai dengan 26 Juli 2017 membahas 2 Raperda tersebut dan kemudian dilanjutkan dengan pembahasan akhir apda tanggal 28 juli 2017 untuk membahas Raperda Kota Depok Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Berikut Laporan hasil pembahasan akhir Raperda Kota Depok Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BACA JUGA:  Depok Terima Sertifikat Eliminasi Filiariasis dari Menkes

I. latar Belakang yang melandasi dibentuknya Rancngan Peraturan Daerah Kota Depok Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah sebagai berikut:

Sebagai salah satu unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD diharapkan mampu membawa nilai-nilai demokratis dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu dilakukan kerjasama yang baik antara DPRD dan Pemerintah Daerah agar terjalin hubungan yang harmonis dan tidak saling mendominasi satu sama lain. Kerjasama secara kelembagaan dilaksanakan melalui keseimbangan antara mengelola dinamika politik disatu pihak dan tetap menjaga stabilitas pemerintahan daerah dipihak lain, sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan dapat memberikan manfaat secara segnifikan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah.

Kondisi geografis, ekonomi, sosial budaya dan kompleksitas permasalahan yang dihadapi masyarakat merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya beban tugas dan tanggungjawab yang harus dipikul oleh DPRD. Disisi lain DPRD harus mampu membawa nilai-nilai demokrasi serta mampu menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu maka Anggota dan Pimpinan DPRD perlu ditunjang dengan kesejahteraan yang memadai diharapkan akan terjadi peningkatan, produktivitas dan kinerja dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagai pelaksanaan atas ketentuan Pasal 124 ayat (2), Pasal 178 ayat (2), dan Pasal 299 ayat (2) tentang Pemerintahan Daerah. Pada ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintahan daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mendelegasikan pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD untuk diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah. Kemudian Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017, telah menyatakan bahwa “sejak Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Perda dan Perkada yang berkaitan dengan atau mengatur tentang pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Peraturan Pemerintah ini paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah ini diundangkan”. Kemudian telah diterbitkan juga Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 mengaturtentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksaan dan Pertanggungjawaban dana Operasional.

BACA JUGA:  Dukung Program Kota Layak Anak, Wali Kota Instruksikan ASN Sumbang Buku

II. Bahwa didalam pembahasan akhir Panitia Khusus 5 (lima) Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok membahas dan menyepakati beberapa ketentuan didalam Rancangan Peraturan Daerah kota Depok tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Secara garis besar ketentuan-ketentuan yang dibahas dan disepakati di dalam pembahasan akhir adalah sebagai berikut:

1. Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD. Penghasilan tersebut terdiri atas:
a. Uang Representasi;
b. Tunjangan keluarga dan Tunjangan Beras;
c. Uang Paket;
d. Tunjangan Jabatan;
e. Tunjangan Alat Kelengakapan;
f. Tunjangan Alat Kelengkapan Lain;
g. Tunjangan Komunikasi Intentif; dan
h. Tunjangan Reses.

BACA JUGA:  Rumah Zakat Kembali Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Rohingnya

2. Tunjangan Kesejahteraan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan tersebut terdiri atas:
a. Jaminan kesehatan dan disediakan juga pemerksaan kesehatan bagi Anggota dan Pimpinan DPRD;
b. Jminan kecelakaan kerja dan Jaminan Kematian;
c. Pakaian dinas dan atribut.

Selain tunjangan-tunjangan tersebut diatas Pimpinan DPRD disediakan juga tunjangan kesejahteraan berupa:

a. Rumah Negara dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan; dan
b. Belanja rumah tangga.

Sedangkan untuk Anggota DPRD disediak juga tunjangan kesejahteraan berupa:

a. Rumah Negara dan perlengkapannya; dan
b. Tunjangan transportasi.

3. Uang jasa pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD.

4. Belanja penunjang kegiatan DPRD. Dimana penunjang belanja tersebut terdiri atas:

a. Program;
b. Dana operasional Pimpinan DPRD;
c. Pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD.
d. Penyediaan tenaga ahli fraksi;
e. belanja sekretariat fraksi.

5. Pengelolaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.

Selanjutnya ketentuan-ketentuan di dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Depok tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD disempurnakan oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat melalui proses fasilitasi.

Komentar

komentar