Beranda Warga Bicara Pak, Garamku Terasa Pahit

[Menuju 3 Tahun Jokowi-JK] Pak, Garamku Terasa Pahit

(Foto: Istimewa)

Beberapa waktu kebelakang beredar isu hangat tentang kebijakan pemerintah untuk membuka keran impor garam. Kementerian perdagangan Enggartiasto Lukita pun sudah menerbitkan izin impor garam untuk industri.

Kebijakan ini menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan masyarakat, Ada apa?

Latar belakang pemerintah mengeluarkan kebijakan ini adalah berkurangnya pasokan garam di lapangan sebagai akibat dari gagal panen. Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim mengatakan bahwa hal ini terjadi juga karena buruknya kinerja di bidang garam berpangkal terkait kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, serta PT Garam. Instansi terkait ini tidak berhasil mendorong produksi garam serta meningkatkan kesejahteraan petambak garam.

Tertuang di dalam Nota Keuangan APBN 2017, pemerintah kembali menargetkan produksi garam nasional sebesar 3,2 juta ton pada tahun 2017 dan peningkatan kesejahteraan petambak garam dengan dukungan APBN sebesar Rp9,2 triliun.

Dari target tersebut, pemerintah harusnya bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Melihat pencapaian produksi garam hanya 3,7 persen dari total target produksi pemerintah 3,2 juta ton di tahun 2016.

Bukan mengambil jalan pintas dengan membuka keran impor sebagai prioritas mengatasi kelangkaan komoditas tersebut di masyarakat.

Pusat Data dan Informasi Kiara pada 2017 ini mencatat, dalam lima tahun terakhir jumlah petambak garam di Indonesia menurun drastis dari 30.668 jiwa pada tahun 2012 menjadi 21.050 jiwa pada tahun 2016. Sekjen Kiara Susan menyatakan bahwa kebijakan impor garam berimplikasi besar terhadap penurunan jumlah petambak garam di Indonesia.

Kebijakan ini jelas tidak memihak kepada para petambak garam Indonesia yang makin hari semakin berkurang tingkat kesejahteraannya ditambah impor garam yang artinya meruntuhkan pasar garam petani lokal.
Kemana lagi mereka harus mencari sesuap nasi ketika pemerintah tak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat saat ini.

Hampir 3 tahun sudah pemerintahan Jokowi-JK menjadi nahkoda negeri ini. Kemandirian hanyalah sebatas slogan dan kata-kata pembakar semangat. Besok, apalagi yang akan kita impor. Pak?

Ditulis oleh: Muhammad Rijalul Afif
Presiden Mahasiswa BEM KBM STEI SEBI
Kabinet Sinergi Kebaikan

Komentar

komentar