Beranda Nasional Lebih Transparan dan Akuntabel, MCA-Indonesia Dukung Modernisasi Pengadaan

Lebih Transparan dan Akuntabel, MCA-Indonesia Dukung Modernisasi Pengadaan

Kepala LKPP Agus Prabowo dan Dubes AS Joseph Donovan. (Foto: MCA-Indonesia)

Program Compact yang dilaksanakan Millennium Challenge Account – Indonesia (MCA-Indonesia) dan didanai Pemerintah Amerika Serikat adalah inisiatif pembangunan inovatiif yang diimplementasikan oleh dan untuk masyarakat Indonesia. Bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), MCA-Indonesia hari ini meluncurkan Sistem Informasi Manajemen Pengadaan (PMIS).

Sistem ini mendukung terwujudnya Indonesia yang lebih sejahtera, dengan memungkinkan proses pengadaan pemerintah menjadi lebih transparan dan akuntabel, sehingga memperkecil risiko penipuan dan korupsi. Proyek ini membantu LKPP untuk mengintegrasikan, mengolah, dan menganalisis berbagai data yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan secara lebih baik.

BACA JUGA:  Pramuka Terbaik se-Indonesia Siap Ikuti Lomba Tingkat V Nasional

Salah satu produk PMIS, Monitoring & Evaluation New Generation atau Monev NG, diluncurkan hari ini oleh LKPP dalam acara Pra-Rakernas Lembaga Pengadaan Secara Elektronik di Hotel Tentrem, Yogyakarta.

“Ini kontribusi MCA-Indonesia untuk tulang punggung sistem informasi pengadaan yang modern. SIstem ini akan mengumpulkan berbagai data dari berbagai sumber dan kemudian menganalisisnya sehingga dapat digunakan untuk mengambil berbagai keputusan penting. Sistem ini dapat terus dikembangkan sesuai kebutuhan sektor pengadaan di Indonesia,” ujar Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr, melalui siaran pers yang diterima DepokPos.

BACA JUGA:  Pramuka Terbaik se-Indonesia Siap Ikuti Lomba Tingkat V Nasional

Salah satu tujuan PMIS ialah penggabungan data dari sejumlah sistem informasi dan basis data yang telah dimiliki LKPP, seperti Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), Katalog Elektronik, dan Daftar Hitam Penyedia atau blacklist, dalam sebuah Gudang Data atau Data Warehouse. Kumpulan data tersebut kemudian dianalisis oleh piranti lunak dan disajikan dalam sebuah dashboard yang disebut Monev NG.

Sebagai upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengadaan dan keuangan pemerintah, LKPP dan Kementerian Keuangan hari ini juga menandatangani nota kesepahaman tentang integrasi data. Data dari Kementerian Keuangan yang akan memperkaya sistem informasi manajemen pengadaan tersebut ialah Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara. MCA-Indonesia, bekerja sama dengan LKPP, akan memberikan asistensi agar sistem informasi manajemen pengadaan dapat memfasilitasi pertukaran data tersebut.

BACA JUGA:  Pramuka Terbaik se-Indonesia Siap Ikuti Lomba Tingkat V Nasional

Peningkatan kualitas sistem informasi manajemen pengadaan adalah bagian dari Proyek Modernisasi Pengadaan senilai Rp 975 miliar ini, yang bertujuan mendukung upaya pemerintah Indonesia mereformasi sistem pengadaan agar lebih akuntabel, transparan, dan efektif. Sebagai bagian dari upaya mencapai tujuan Compact Indonesia, proyek ini bertujuan mengentaskan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi.

Komentar

komentar