Beranda Legislatif Ini Pandangan Fraksi-fraksi di DPRD atas LPJ Pemkot Depok

Ini Pandangan Fraksi-fraksi di DPRD atas LPJ Pemkot Depok

Suasana Rapat Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda. (Foto: San/DepokPos)

DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda (rancangan peraturan daerah) laporan pertanggung jawaban (LPJ) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Depok, Senin (10/7).

Delapan fraksi di DPRD Depok menyampaikan pandangan umumnya terkait LPJ tersebut. Antara lain Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi Golkar, Fraksi Demokrat, Fraksi PPP dan Fraksi Restorasi Nurani Bangsa (RNB).

BACA JUGA:  Dukung Program Kota Layak Anak, Wali Kota Instruksikan ASN Sumbang Buku

Wakil Wali Kota Depok, Pradi Supriatna yang turut hadir dalam paripurna mengatakan agar seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memanfaatkan evaluasi bersama DPRD. Sebab, hal itu dapat dijadikan bahan instropeksi memperbaiki kinerja di masa depan.

“Perlu dibangun komunikasi yang baik antara Kepala OPD dan DPRD. Kami tentu sangat membutuhkan masukan-masukan, baik dalam perencanaan dan pelaksanaan APBD,” kata Pradi Supriantna.

Sementara dalam pandangan fraksi PDIP yang dibacakan Veronica Wiwin, yang perlu disikapi Pemerintahan Kota (Pemkot) satu diantaranya percapaian atau target yang belum optimal. merupakan salah satu kelemahan kinerja maka dari itu pemkot memberikan penekanan degan tegas kepada organisasi perangkat daerah agar terealisasi dengan baik.

BACA JUGA:  Dukung Program Kota Layak Anak, Wali Kota Instruksikan ASN Sumbang Buku

Sedangkan menurut catatan fraksi Gerinda yang dibacakan Edi Masturo, menyebutkan belum optimalnya sarana dan prasarana pelayanan yang dapat meningkatkan revolusi daerah, belum adanya trobosan baru dalam mencari sumber pendapatan daerah. Fraksi Gerinda akan terus mendorong Pemerintahan Daerah untuk melakukan optimalisasi kinerja, membangun sistem berbasis Teknologi Informatika serta membuat trobosan baru dalam mencari sumber-sumber pendapatan aksi daerah.

Beberapa hal yang menjadi masukan dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera perlu dibentuk tim taktis monitoring yang khusus memantau secara ketat registasi anggaran sesuai jadwal yang sudah disusun bila terjadi keterlambatan bisa segera diambil langkah solusinya.

BACA JUGA:  Dukung Program Kota Layak Anak, Wali Kota Instruksikan ASN Sumbang Buku

Secara umum, seluruh fraksi menyampaikan apresiasi untuk pencapaian Pemkot Depok yang sudah mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama enam kali berturut-turut sejak 2011. (Fitri Nursiyami)

Komentar

komentar