Siapkan Raperda Kota Hijau, BPPD DPRD Kota Depok Konsultasi ke Kementrian PUPR

Ilustrasi penerapan konsep green city. (Istimewa)

DEPOK – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mempersiapkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif Kota Hijau guna menjadikan Kota Depok semakin bersahabat dengan lingkungan. Keberadaan Raperda tersebut diharapkan bisa menyeimbangkan dampak pembangunan terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan hidup di Kota Depok.

Demikian ditegaskan Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BPPD) DPRD Depok, Sri Utami yang mengatakan bahwa pihaknya ingin membangun Depok menjadi kota hijau yang dibangun dengan mempertimbangkan segi lingkungan.

Lebih lanjut ia juga mengatakan kota hijau pun dihuni oleh warga yang memiliki kesadaran menjaga dan melestarikan lingkungan. Sekaligus dapat menyikapi pesatnya pembangunan di Kota Depok,

BACA JUGA:  Mempersiapkan Diri Meraih Berkah Ramadhan

“Raperda tersebut saat ini sudah masuk program pembentukan peraturan daerah (propemperda) dan akan dibahas pada tahun ini,” ujar uajr Sri Utami seperti dilansir depo.go.id, Jumat (2/6/2017).

Uut menuturkan, dalam Raperda Kota Hijau tersebut akan ada delapan aspek yang diatur, yaitu perencanaan pembangunan dan desain kota yang ramah lingkungan. Serta peningkatan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan kualitasnya.

“Desain bangunan yang ramah lingkungan adalah yang efisien penggunaan energi dan kualitas udaranya, sedangkan untuk peningkatan RTH minimal 30 persen harus tersedia,” katanya.

BACA JUGA:  BAZNAS Dorong Audit Syariah Lembaga Zakat

Anggota Komisi C DPRD Depok itu menjelaskan, nantinya bila sudah menjadi Peraturan Daerah (Perda) Kota Hijau, maka dalam peraturan tersebut juga mengatur peningkatan kepedulian komunitas atau kelompok warga untuk berperilaku ramah lingkungan. Dan diterapkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan melalui pendekatan Reduce, Reuse, Recycle (3R), pengelolaan air yang ramah lingkungan, maksimalisasi penyerapan, mengefisienkan pemakaian air.

“Termasuk di dalamnya juga akan mengatur penggunaan energi dan transportasi yang ramah lingkungan,” tutur Uut.

Terkait dengan pembentukan Raperda Kota Hijau, BPPD DPRD telah melakukan konsultasi ke beberapa pihak salah satunya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia. Dikatakan Uut, Raperda Kota Hijau diapresiasi oleh Kementerian PUPR sebagai langkah proaktif karena belum ada kota di Indonesia yang memilikinya. []

BACA JUGA:  Sejumlah Tokoh Indonesia Hadiri Multaqo Al-Quds di Istanbul

Comments

comments