Penyegelan Kembali Markas Ahmadiyah Untuk Menjaga Suasana Tetap Kondusif

(Foto: San)

DEPOK – Pemerintah Kota Depok memiliki kewajiban menjaga situasi aman dan nyaman untuk seluruh warganya tanpa kecuali dan juga berkewajiban untuk melindungi setiap warga negara Indonesia di Kota Depok ini dari berbagai ancaman yang tidak di inginkan.

Atas dasar tersebutlah kemudian dilakukan langkah-langkah antisipatif dalam rangka menjaga kamtibmas dengan merespo laporan serta informasi dari masyarakat mengenai potensi konflik yang ada terkait aktifitas Ahmadiyah yang ada di jalan raya Sawangan, Kelurahan Sawangan Baru, Depok.

Demikian ditegaskan Walikota Depok Mohammad Idris dalam konferensi pers terkait penyegelan kembali markas Jamaah Ahmadiyah, Minggu (4/6/2017). Seperti diketahui, pada Sabtu malam (3/6), Pemkot Depok kembali melakukan penyegelan markas setelah Jamaah Ahmadiyah untuk kesekian kalinya melakukan pengrusakan terhadap penyegelan tersebut.

BACA JUGA:  Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Segera di Ajukan ke Gubernur

Idris mengatakan langkahnya menyegel kembali markas Ahmadiyah sudah tepat. Alasannya, Jamaah Ahmadiyah menggunakan markas tersebut untuk menyebarkan ajaran Ahmadiyah.

“Di sana ditemukan leaflet, majalah, catatan atau lembaran, tabloid, dan gambar besar, ini yang ditemukan merupakan bagian dari penyebaran paham Ahmadiyah,” ujar Idris.

Menurut Idris, penyegelan yang dilakukan pemerintah didasarkan atas Surat Keputusan Bersama nomor 3 Tahun 2008 dan nomor 199 Tahun 2008, Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Jawa Barat, Peraturan Daerah Depok nomor 9 Tahun 2004 tentang Pejabat Penyidik Negeri Sipil, dan Peraturan Wali Kota Depok nomor 9 Tahun 2011 tentang Larangan Jemaah Ahmadiyah Indonesia di Depok

BACA JUGA:  Wanita Era 45 Hingga Milenia

“Pemasangan segel sudah berkali-kali dilakukan. Bahkan, sudah tujuh kali sejak 2011,” ucap Idris. Pemerintah, kata Idris, ingin menjaga kondisi kota ini agar aman dan nyaman, khususnya umat Islam yang saat ini sedang menjalani ibadah puasa.

“Bahkan, pemerintah berupaya melindungi jemaah Ahmadiyah dari potensi konflik, karena banyak warga yang menolak keberadaan mereka,” ucap Idris. (San)

Komentar

komentar