Mengapa Walikota Depok Perbolehkan Mobil Dinas Dibawa Mudik?

Walikota Depok Mohammad Idris saat berbincang dengan wartawan dalam acara Media Gathering yang diadakan Diskominfo Depok. (Foto San/DepokPos)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan mengizinkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengggunakan mobil dinas dipakai sebagai kendaraan mudik dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Meski begitu, Walikota Depok Mohammad Idris mengaku belum ada ada arahan resmi dari Pemerintah Pusat terkait boleh atau tidaknya kendaraan dinas dipakai mudik.

“Sampai detik ini belum ada arahan resmi dari pusat baik itu dari Kementrian PANRB ataupun Kemendagri, hal ini juga sudah saya tanyakan kepada kawan di daerah lain, mereka sepakat belum ada arahan resmi dari pusat,” jelas Idris kepada DepokPos pada saat perhelatan Media Gathering bersama Dinas Kominfo Kota Depok, Senin.

BACA JUGA:  Etoser Tiga Kampus Bersatu Untuk Palu

“Jika sampai hari Kamis (22/6/2017 – red) tidak ada arahan, artinya secara implisif Pemerintah Pusat membebaskan jika kebijakan-kebijakan dikeluarkan oleh Kepala Daerah, disesuaikan dengan daerahnya,” sambungnya.

Idris juga menjelaskan bahwa pengalaman selama dua tahun terakhir selalu ada kehilangan mobil dinas yang ditinggal dirumahnya, dan ini terjadi dua kali dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Idris mangaku belum menandatangani kebijakan boleh atau tidaknya menggunakan mobil dinas untuk kendaraan mudik.

“Maka dari itu, saya belum menandatangani kebijakan boleh atau tidaknya secara resmi. Kalau secara lisan memang boleh, karena pemerintah pusat secara lisan maka saya juga secara lisan membolehkan untuk kepala dinas atau pejabat lain menggunakan mobil operasional untuk pulang kampung,” papar Idris.

BACA JUGA:  Kota Depok Boyong 61 Medali di Porda Jabar 2018

Namun Idris menambahkan bahwa diperbolehkannya hal tersebut dengan catatan para pejabat tersebut bersedia menandatangani komitmen dan janji.

“Ada empat point yang sudah saya cantumkan dalam komitmen ini. Nanti ini akan saya tandatangani kalau sampai saat-saat terakhir tidak ada arahan atau kebijakan resmi dari pemerintah pusat,” pungkas Idris. (San)

Comments

comments