Beranda Nasional Kasus Korupsi e-KTP Rugikan Negara Sebesar 5,9 Trilyun

Kasus Korupsi e-KTP Rugikan Negara Sebesar 5,9 Trilyun

Suasana Diskusi Publik “Korupsi di Lingkungan Elit Politik, Skandal e-KTP” yang digagas Indonesian Democracy Monitor (Indemo) (foto: istimewa)

Kasus korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) yang merugikan negara Rp 5,9 trilyun belum menyentuh aktor intelektual. Bertempat di kawasan Jakarta Pusat diadakan Diskusi Publik “Korupsi di Lingkungan Elit Politik, Skandal e-KTP” yang digagas Indonesian Democracy Monitor (Indemo), pada Rabu (24/5/2017).

Hadir dalam diskusi tersebut yaitu Herdi Sahrasad, selaku pengamat politik dan dosen Paramadina, menyatakan bahwa korupsi pasca tumbangnya rezim Orde Baru semakin merajalela.

“Sejak jatuhnya Soeharto hanya menguatkan kuasa kelompok plutokratik dan kelas elite tertentu yang diuntungkan oleh sistem demokrasi liberal dan ekonomi pasar liberal,” ujar Herdi.

BACA JUGA:  Rumah Zakat Kembali Salurkan Bantuan untuk Pengungsi Rohingnya

Ditambah situasi diperburuk dengan keberadaan partai politik yang tidak mampu menjalankan fungsi-fungsi edukasi dan pemberdayaan kadernya. Apa yang terjadi? Selain sirkulasi elit yang tidak disertai penegakan hukum atau rule of law.

Elit politik yang disebut dalam surat dakwaan diduga ikut menikmati uang korupsi proyek e-KTP hingga kini belum tersentuh hukum dan baru pemanggilan sebagai saksi. Terbukti hanya dua orang terdakwa kasus korupsi e-KTP, Irman dan Sugiharto, dalam proses di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat.

Isti Nugroho selaku moderator dalam diskusi itu masih ada pertanyaan yang belum tuntas terjawab, yaitu mengapa demokrasi di Indonesia selama 10 tahun terakhir tidak bisa bekerja efektif mengatasi korupsi dan kemiskinan? Baik membebaskan rakyat dari rasa ketidakadilan dan tidak bisa menghapuskan kesenjangan sosial?

BACA JUGA:  Pemanfaatan Medsos akan Dinilai dalam Lomba Tingkat Lima Gerakan Pramuka

Menurut Herdi Sahrasad, demokrasi yang dirayakan dengan kekerasan akan membinasakan demokrasi tetapi juga mendelegitimasi negara. Selain itu akan menjatuhkan konsepsi negara paripurna menjadi kekacauan paripurna.

Dengan begitu akan muncul kelompok-kelompok yang menuntut kekhalifahan serta merindukan strongman dan negara kuat seperti zaman Pak Harto (Orde Baru) sebagai antitesis demokrasi, menyiratkan dalamnya kekecewaan terhadap kinerja demokrasi yang diwarnai korupsi, kolusi, dan oligarkisme. (BKarmila)

Komentar

komentar