Depok Kota Pendidikan

Ilustrasi. (Istimewa)

Oleh: Ferry Batara (Ketua DPD PSI Depok)

Hari Pendidikan Nasional yang diperingati setiap 2 Mei, mahfum dijadikan momentum evaluasi pelaksanaan pendidikan di Indonesia. Mengapa dievaluasi?. Karena untuk mengukur sejauh mana pendidikan negara bangsa Indonesia mewujudkan cita-cita kemerdekaan melalui generasi penerusnya.

Tulisan ini bermaksud memaparkan perjalanan pendidikan di kota Depok yang telah berumur 18 tahun. Sebagai wilayah yang telah diberikan otonomi, dengan Wali Kota Idris yang dipilih langsung dan pada periode sebelumnya juga pernah menjabat Wakil Wali Kota, tentu banyak yang sudah dilakukannya di dunia pendidikan. Kini menjadi pertanyaan, apakah pendidikan di Depok semakin maju atau hanya jalan di tempat?.

Kepemimpinan Pendidikan

Faktanya, kita masih mendengar, melihat dan merasakan kekurangan pada pendidikan di kota Depok. Mulai dari minimnya jumlah sekolah, belum sejahterahnya guru, banyaknya warga yang tidak mengenyam pendidikan atau putus sekolah, maraknya aksi kekerasan serta radikalisme di sekolah, hingga dugaan pungli dan KKN. Hal ini semua paling dekat dapat dilihat dari pemberitaan di berbagai media.

Dari rentetan masalah pendidikan di Depok tersebut, ironinya kita masih melihat sikap stakeholder, khususnya Pemkot Depok yang menafikannya. Dan terkadang juga, kita menemukan Warga Depok yang mengkritisi dunia pendidikan dengan pengalaman anaknya langsung di satu sekolah, berujung pada tindakan diskriminatif. Diperlukan cara yang progressif dengan komitmen penuh dari semua pihak untuk membenahi pendidikan di kota Depok ini.

Sesungguhnya Depok telah mempunyai wadah yang dapat memperbaiki kualitas serta kuantitas pendidikannya. Wadah tersebut diantaranya melalui Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang ada di Depok. Hal inilah yang belum terdengar gaungnya atau dirasakan tajinya oleh Warga Depok hingga sekarang. Perlu pembenahan segera yang dilakukan oleh seorang pemimpin.

Dalam PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, dijelaskan, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah yang berasal dari berbagai lapisan masyarakat, mempunyai tugas menghimpun, menganalisis dan memberikan rekomendasi kepada menteri, gubernur, bupati/wali kota terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi masyarakat untuk pendidikan. Wadah dan jalur ini tampak sepi dan lenggang di Depok.

Dengan kondisi ini, Wali Kota Idris, sedapatnya berperan melalui kepemimpinan pendidikan. U. Husna Asmara dalam Pengantar Kepemimpinan Pendidikan (1985) mengatakan “kepemimpinan pendidikan adalah segenap kegiatan dalam usaha mempengaruhi personal di lingkungan pendidikan pada situasi tertentu agar mereka melalui usaha kerja sama, mau bekerja dengan penuh tanggungjawab dan ikhlas demi tercapainya tujuan pendidikan”.

Jika kepemimpinan pendidikan di kota Depok ini nihil, maka tak aneh rasanya jika Depok akan semakin jauh dari cita-cita atau predikat sebagai kota pendidikan, seperti yang tengah terjadi sekarang.

Diskursus Praktis Pendidikan

Kepemimpinan pendidikan dari Wali Kota Idris guna memaksimalkan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dibutuhkan syarat berupa demokrasi deliberatif. Yang artinya kepemimpinan pendidikan dari Wali Kota Idris harus terbuka, transparan dan berasal serta berpihak dengan mereka yang menjadi subjek dan objek pada dunia pendidikan.

Di Depok sendiri keterbukaan dan keberpihakan pada pendidikan dapat dikatakan hal yang langka. Sebagai contoh, akhir-akhir ini banyak diberitakan adanya dugaan pungli seperti uang perpisahan dll, sebelumnya juga ada praktik jual beli kursi saat PPDB, namun dari sini kita kerap kehilangan cahaya keadilan, siapa pelakunya yang ditangkap atau diberikan sanksi, lalu bagaimana perbaikannya ke depan?.

Demi memutus spiral dari kurangnya mutu pendidikan di Depok ini, cara yang dapat dilakukan oleh Wali Kota Idris adalah dengan membangun diskursus praktis. Diskursus praktis sendiri menurut, Jurgen Habermas dalam Theorie des kommikativen Handels berarti sebuah radikalisasi prosedur komunikasi politis untuk mencapai konsensus dasar yang memperkokoh integritas masyarakat dan negara. Dengan ini berarti diskursus praktis mempunyai sifat yang inklusif, dan bebas dominasi untuk kepentingan masyarakat bersama atau komunitarian.

Dalam konteks kepemimpinan pendidikan Wali Kota Idris dengan peran Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, mesti dilakukan diskursus praktis pendidikan melalui berbagai media, baik media mainstream maupun media sosial. Jika ada informasi yang sengaja ditutupi dan terabaikan dari masalah pendidikan di Depok, di sinilah peran kepemimpinan pendidikan Wali Kota Idris digunakan sebagai pendobraknya.

Untuk menerapkan diskursus praktis pendidikan ini, Wali Kota Idris dapat mendahuluinya dengan membuat sistem atau teknik komunikasinya. Misalnya, Wali Kota Idris dapat membuat website khusus informasi pendidikan, kemudian layanan pengaduan via email, atau segala jenis media sosialnya. Perlu juga diatur teknisnya demi menjaga etika publik dalam berkomunikasi.Dan yang terpenting dari semua laporan dan informasi pendidikan di Depok, ada tindak lanjutnya.

Jika ini dilakukan oleh Wali Kota Idris, Warga Depok nantinya tidak perlu mempermasalahkan lagi, Depok sebagai kota pendidikan, karena namanya berasal dari kata padepokan. Juga tak perlu ada perdebatan, Depok sebagai kota pendidikan karena ada banyak kampus di wilayahnya. Tetapi lebih dari itu, lapisan Warga Depok bersama Wali Kota Idris telah terus menerus memperbaiki kualitas dan kuantitas pendidikan kota Depok yang secara langsung dan terus menerus mewujudkan Depok sebagai kota pendidikan. Selamat Hari Pendidikan Nasional.

Komentar

komentar