Warga Depok: Larangan Ojek Online Angkut Penumpang Dijalan Rugikan Masyarakat

(Istimewa)

DEPOK – Rencana aksi demo supir angkutan kota (angkot) di Depok yang sedianya akan dilakukan hari ini, Rabu (29/3) urung dlakukan. Hal tersebut lantaran Walikota Depok Mohammad Idris telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwa) yang dianggap telah memenuhi tuntutan para pendemo.

Perwa Nomor 11 Tahun 2017 tentang Angkutan Orang dan Sepeda Motor terkhusus yang berbasis online dirasa telah memenuhi unsur tuntutan para supir angkot. Isi dari Perwa tersebut adalah melarang ojek online untuk memarkir kendaraannya di badan jalan, bahu jalan dan trotoar. Kemudian, melarang ojek online menaikkan penumpang di kawasan terminal. Selanjutnya, melarang ojek online menaikkan penumpang di badan jalan yang telah dilayani oleh trayek angkutan kota.

Sementara itu, pengemudi ojek online di Depok menyatakan keberatan atas Perwa No 11 tersebut lantaran dinilai tak hanya merugikan pengemudi ojek online namun juga merugikan masyarakat.

BACA JUGA:  Sang Alang Rilis Lagu ‘Sontoloyo’ dengan Nuansa Karnaval

“Angkutan online semakin menjamur dan berkembang karena memang dibutuhkan masyarakat, kenapa tidak diserahkan kepada masyarakat saja untuk memilih mana yang ingin mereka gunakan? kalau beginikan masyarakat juga yang rugi, mereka dipaksa menggunakan angkutan konvensional dan berhadapan dengan kemacetan yang hingga saat ini belum bisa diitanggulangi Pemkot Depok,” ungkap Ramli, salah seorang pengemudi ojek online dikawasan Sukmajaya, Depok.

Lebih lanjut, Ramli mengatakan bahwa kebutuhan masyarakat akan transportasi yang efisien akan tetap membuat warga memilih ojek online demi efektifitas dari aktifitas sehari-hari mereka.

“Jadi kita serahkan saja kepada masyarakat luas mana yang mereka pilih, tak perlu dipaksakan memilih salah satunya dengan melarang ojek online ini itu,” tegas Ramli.

Hal tersebut juga diamini warga yang kesehariannya mengunakan jasa ojek online. Dhea (23 tahun), warga Sukmajaya yang bekerja dikawasan Hayam Wuruk ini mengaku sehari-hari menggunakan jasa ojek online pulang-pergi menuju stasiun Pondok Cina untuk kemudian melanjutkan perjalanan dengan KRL.

BACA JUGA:  Wali Kota Depok Turut Salati Jenazah Korban Lion Air

Wanita yang mengaku belum mengetahui tentang Perwa tersebut menyatakan ketidak-setujuannya dengan larangan yang dikeluarkan Pemkot tersebut.

“Saya belum tahu sih ada larangan tersebut, tapi kalau benar begitu ya jelas saya ngga setuju, ini merugikan warga banyak, ngga adil. Warga Depok kan bukan hanya supir angkot,” ujar Dhea kepada Depok Pos saat ditemui disekitar SMPN 3 Depok.

Lebih lanjut Dhea mengatakan bahwa dirinya akan tetap menggunakan jasa ojek online karena ia menilai ojek online lebih efisien dalam mengurangi waktu tempuh.

“Dari sini (Sukmajaya – red) ke stasiun Pondok Cina kalau naik angkot bisa satu jam lebih mas, tapi dengan ojek online, 10 menit bisa bisa sampai tujuan,” ujar Dhea.

BACA JUGA:  Depok Canangkan Pembuatan 1 Juta Lubang Resapan Biopori

“Belum lagi kalo supirnya ngetem sembarangan tanpa memperdulikan penumpang sedang terburu-buru atau nggak, sering juga kita diturunkan ditengah jalan lalu supir memutar kembali dan kita tetap harus bayar. Supir angkot ngga pernah peduli apa kita masih punya sisa ongkos atau nggak,” jelasnya.

Terakhir Dhea berpesan kepada pihak terkait bahwa jika hendak mengeluarkan peraturan sebaiknya dicari solusi terbaik untuk semua pihak terutama untuk Masyarakat luas. jangan yang hanya menguntungkan satu pihak saja.

“Peraturan yang dibuat Pemkot Depok harusnya kan menguntungkan masyarakat Depok itu sendiri, bukan hanya sekelompok orang karena ancaman demo. Kalau nggak mau di demo ya jangan jadi pejabat,” pungkasnya. (San/DepokPos)

Comments

comments