Pengemudi Ojek Online Depok: “Harus Ada Keadilan yang Sama”

Shelter penjemputan ojek online untuk naik turun penumpang di Stasiun Depok Baru. (Foto Afrizal/DepokPos)

DEPOK – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok telah mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal) Nomor 11 Tahun 2017 yang efektif berlaku mulai hari ini, Rabu (20/3/2017). Perwal yang terdiri dari delapan pasal ini diantaranya berisikan larangan kepada angkutan roda dua aplikasi atau ojek online untuk melakukan pengangkutan di ruas jalan yang dilalui oleh angkot. Selain itu, ojek online dilarang untuk parkir dan berhenti di bahu jalan atau di halte bus.

Menyikapi hal tersebut, pengemudi ojek online mengatakan agar Pemkot bisa adil dalam menerapkan peraturan. Jika Perwa Nomor 11 Tahun 2017 diterapkan, maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 juga harus dengan tegas dilaksanakan.

Hal tesebut ditegaskan Adri, salah seorang pengemudi ojek online Uber saat ditemui DepokPos disekitar Stasiun Depok Baru, Rabu (29/3).

“Harus ada keadilan yang sama, kalau kita (ojek online- red) tidak boleh ambil penumpang diwilayah jalur angkot, maka angkot pun juga punya peraturan yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yaitu nggak boleh ngetem sembarangan dan lain-lain. Angkot naikin atau nurunin (penumpang) diluar halte juga sebenarnya nggak boleh, jadi harus adil aja penerapannya,” ujar Adri menegaskan.

Lebih lanjut Adri mengatakan bahwa peraturan tentang ojek online itu sendiri masih ambigu, masih belum jelas poin-poin dan batasannya. Ia mencontohkan tidak adanya batasan-batasan dimana pengemudi ojek bisa menaikkan atau menurunkan penumpang, dimana batasan-batasan wilayah yang termasuk jalur trayek angkot juga belum jelas.

“Sebagai contoh wilayah Mall Depok misalnya, apakah menjemput penumpang di dalam Mall Depok termasuk melanggar peraturan tersebut atau nggak itukan nggak jelas, peraturan itu kan harus ada sub-sub peraturan, misalnya pasal 1 isinya apa lalu ada penjelasan a,b,d nya apa, penjelasan detailnya seperti apa. Ini harus jelas supaya itupun tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum dan lain sebagainya,” jelas pria yang juga tergabung di Teater Koma ini dan menjadikan ojek online sebagai mata pencarian sampingan.

Adri menambahkan bahwa semua peraturan itu pada dasarnya pasti dibuat untuk tujuan yang baik, tinggal bagaimana kebaikan tersebut merata bagi semua pihak. Buat masyarakat ataupun buat pekerja seperti dirinya.

“Dan sosialisanya juga penting, misalnya sosialisasi selama satu bulan. Sama seperti peraturan-peraturan lainnya,” jelas Adri.

Akhirnya Adri menyarankan semua pihak agar pilihan dikembalikan ke masyarakat, mereka mau pilih naik angkot atau ojek online atau angkutan lainnya.

“Kalau sekarang pengguna ojek online meningkat artinya masyarakat butuh, berarti ada ketidak nyamanan disatu sisi. Kita nggak bisa menolak itu, kita nggak bisa menolak perubahan,” pungkasnya. (San/DepokPos)

Komentar

komentar