Mengoptimalkan Potensi Zakat Untuk Pembangunan Nasional

Ilustrasi.

Pengelolaan zakat bakal dioptimalkan agar berkontribusi signifikan dalam pencapaian Sustainable Development Goals atau SDGs.

Menteri Perencenaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro menjelaskan perwujudan SDGs, yang terdiri dari 17 tujuan sesuai rumusan di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, memerlukan partisipasi dari seluruh elemen.

Dia menilai zakat berperan penting dalam mendukung pemerintah untuk memenuhi target SDGs serta pembangunan nasional.

“Implementasi SDGs tidak hanya didukung oleh pendanaan pemerintah, tetapi juga oleh berbagai bentuk pengelolaan finansial. Dan zakat bisa menjadi bagian dari itu,” ujarnya di sela-sela Konferensi World Zakat Forum (WZF) 2017, Rabu (16/3), seperti dilansir bisnis.com.

Bambang menyatakan, zakat dengan sejumlah prinsip khas Islami yang antara lain mengedepankan syariat, amanah, kesetaraan, dan keadilan juga sejalan dengan program pemerintah untuk menstimulus peningkatan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

Bambang mengatakan pemerintah, melalui Bappenas, telah mengintergasikan zakat dalam program nasional untuk mendukung pencapaian SDGs. Selain itu, pengelolaan zakat pun telah dimasukkan dalam Masterplan for Islamic Financial Architecture.

“Berbagai muatan positif dari Zakat itu sangat relevan dengan penyelenggaraan SDGs.”

BACA JUGA:  Raperda Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Segera di Ajukan ke Gubernur

Bambang menjelaskan ada lima strategi yang disiapkan untuk meningkatkan pemberdayaan zakat untuk memerangi kemiskinan di Indonesia. Pertama, memperkuat transparansi dan akuntabilitas, dalam pengelolaan zakat. Kedua, peningkatan efisiensi pengelolaan zakat untuk mengoptimalkan benefit bagi mustahik.

Ketiga, mengembalikan dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengelolaan zakat. Keempat, memperkuat distribusi zakat, sedangkan kelima, meningkatkan kontribusi pengelolaan zakat untuk memperkuat ekonomi nasional.

Anggota Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Nana Mintarti menjelaskan selama ini pengelolaan zakat sudah didasarkan pada upaya memerangi kemiskinan. Namun, pengelolaan masih berfokus pada sejumlah aspek normatif dan eksklusif di kalangan Islam.

Karena itu, ujarnya, saat ini peningkatan kontribusi zakat pada pencapaian SDGs menjadi fokus baru dalam pengelolaan salah satu kewajiban dalam Islam tersebut. “Tiga tahun ke depan diusahakan bagaimana zakat berkontribusi pada beberapa tujuan SDGs. Ini menjadi isu yang baru,” katanya.

Menurut Nana, Baznas telah menandatangani letter of intent dengan United Nations Development Programe (UNDP). Pihaknya bersama UNDP sebagai mitra strategis akan merumuskan sebuah platform, Zakat on SDGs, yang memuat visi bagaimana meningkatkan kontribusi zakat pada SDGs.

BACA JUGA:  Wanita Era 45 Hingga Milenia

Nana mengatakan pihaknya akan merumuskan rencana kerja atau working plan sebagai turunan platform tersebut. Rencana kerja itu menetapkan indikator capaian yang dirumuskan dengan melibatkan Baznas di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta lembaga amil zakat di seluruh Indonesia yang telah terakreditasi.

“Bersama-sama kami menyepakati working plan sehingga program kerja Baznas dan lembaga amil zakat lainnya seusai dan sejalan dengan target SDGs,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan pengelolaan zakat di Indonesia. Model pengelolaan di Indonesia, jelasya, pun dapat diarahkan menjadi salah satu rujukan bagi negara-negara dengan penduduk mayoritas muslim lainnya.

Bambang Sudibyo, yang dalam Konferensi WZF 2017 terpilih menjadi Sekretaris Jenderal WZF untuk periode 2017-2020, mengatakan peningkatan pengelolaan zakat perlu direalisasikan guna mengoptimalkan perannya dalam pengentasan kemiskinan, terutama di negara-negara berpenduduk mayoritas muslim.

Dia mengatakan standarisasi manajemen zakat untuk skala internasional menjadi salah satu hal yang perlu didorong. Menurutnya, penetapan standar global itu penting sebab lembaga amil zakat merupakan entitas publik yang mesti terpercaya.

BACA JUGA:  Mentawai Gelar Festival Muanggau

“Indonesia mengusulkan adanya international zakat performance index, juga zakat governance and countries system standard, dan international zakat accounting standard,” ujarnya.

Bambang menjelaskan saat ini tingkat pengelolaan antara negara masih berbeda-beda. Untuk itu, sharing antar negara menjadi langkah penting yang mesti direalisasikan oleh WZF. Menurutnya, sistem pengelolaan zakat di Indonesi dapat menjadi rujukan. Namun, dia mengatakan langkah penyesuian perlu disiapkan lantaran tatanan hukum di setiap negara pasti berbeda.

Direktur Pemberdayaan Zakat Kementerian Agama Tarmizi Tohor mengatakan penyelenggaraan Konferensi WZF 2017 diharapkan menjadi ajang untuk menyamakan persepsi pemangku kepentingan. Menurutnya, para pihak terkait perlu membahas sejumlah prinsip inti zakat untuk melahirkan standar internasional yang dapat meningkatkan performa pengelolaan zakat.

“Kehadiran standar manajemen zakat internasional diharapkan tidak hanya memberi gaung yang mendunia, tetapi secara konkret mampu meningkatkan penerimaan zakat dan mengoptimalkan manfaat zakat bagi fakir miskin dan mustahik lainnya yang berhak.”

Komentar

komentar