Melalui Program Depok Sahabat UMKM, Pemkot Bantu Legalitas Pelaku Usaha

Ilustrasi.

Baru pada tahun ini, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok menggelar kegiatan fasilitasi aspek legalitas usaha. Ini merupakan salah satu wujud keseriusan Pemerintah Kota Depok dalam mewujudkan program Depok Sahabat UMKM yang telah dicanangkan Walikota Depok dan Wakil Walikota Depok beberapa waktu lalu.

Dalam siaran pers Humas Depok, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Depok, Mohammad Fitriawan mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan informasi bagi usaha mikro agar dapat memahami pentingnya hak kekayaan intelektual dan label lalal pada suatu produk, mendorong usaha mikro dalam menciptakan dan menggunakan kekayaan intelektual dan label halal agar dapat meningkatkan pendapatan.

“Kegiatan ini menghadirkan beberapa usaha mikro yang bergerak dibidang makanan olahan maupun kerajinan atau craft, yang berjumlah sekitar 150 usaha mikro. Kegiatan ini juga menghadirkan narasumber yang kompeten dibidangnya, yakni dari Ditjen HKI Kementerian Hukum dan HAM RI, BP-POM Provinsi Jawa Barat dan LP POM MUI Jawa Barat,” ujar Fitriawan dalam laporannya, pada acara Sosialisasi Pelayanan Aspek Legalitas Usaha, Sertifikasi HAKI, SNI, Halal, BP-POM dan PIRT, di Aula lantai 10, Gedung Baleka II, Selasa (07/02/2017).

BACA JUGA:  Wanita Era 45 Hingga Milenia

Walikota Depok, Mohammad Idris dalam sambutannya mengatakan tagline Kota Depok yakni Depok Friendly City mengandung makna bersahabat yakni bersahabat dengan semua pihak. “Makna bersahabat terdiri dari dua domain yakni berbagi dan berkolaborasi. Kita ingin bersahabat dengan semua pihak, termasuk bersahabat dengan UMKM. Program Depok Sahabat UMKM diwujudkan melalui berbagai kegiatan, fasilitasi aspek legalitas ini salah satunya,” kata Idris.

Selain itu, Pemerintah Kota Depok juga akan membangun 1000 kios untuk UMKM. “Sesuai dengan perda UMKM kawasan industry besar atau pelaku usaha besar (mall) juga diminta untuk menyediakan 2 % lahannya untuk UMKM. Saat ini di Kota Depok ada di 4 lokasi yakni di DMall, ITC Depok dan 2 titik ada di Cinere,” ujar pemimpin Kota Depok. Pemerintah Kota Depok juga melarang pembangunan usaha minimarket baru. Namun untuk minimarket yang telah berdiri dan telah beroperasi namun belum mengantongi ijin, Pemerintah Kota Depok memberi rentan waktu selama 2 bulan agar pengusaha minimarket dapat mengurus ijin usahanya. “Kami berikan waktu 2 bulan bagi para pengusaha minimarket untuk mengurus ijin usahanya, jika tidak usahanya akan kita tutup dan kami minta pengusaha minimarket untuk bekerjasama dengan pengusaha lokal. Untuk perijinan minimarket baru, sementara kita tutup” tegas Walikota.

BACA JUGA:  Laporan Pansus 5 Soal Raperda Kota Depok tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD

Usaha minimarket baru untuk sementara waktu tidak diperbolehkan, mengingat usaha minimarket sudah sangat menjamur dan hal ini juga dalam rangka melindungi usaha kecil. Walikota juga mengajak warga Depok untuk mencintai dan menggunakan produk Depok. “Kita gelorakan gerakan beli dan bela Depok, dengan membeli, menggunakan dan bangga terhadap produk Depok,” tutup Walikota. (mira)

Komentar

komentar