Pemkot Depok Segera Revisi Perda Pendidikan

Kepala Disdik Kota Depok Mohammad Thamrin.

DEPOK – Adanya beberapa poin dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, yang sudah tidak lagi menjadi domain tanggung jawab Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok. Pemerintah Kota (Pemkot) Depok akan melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah (Perda) tersebut.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok Mohammad Thamrin menjelaskan, dua komponen yang dihapuskan pada Perda Nomor 8 Tahun 2010 yaitu mengenai Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dan Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan (Dikmenjur) Disdik Kota Depok.

“Tahun ini akan mulai dilakukan revisi terkait Perda ini, karena merupakan kebijakan dari pusat agar tidak berlaku lagi di Kota Depok,” tuturnya, Kamis (05/01/2017).

Untuk RSBI sendiri dihapuskan karena terjadi perbedaan dengan sekolah lainnya. Mengingat, sekolah bertaraf internasional ini membutuhkan fasilitas yang serba canggih. Selain itu juga membuat kalangan masyarakat yang tidak berpenghasilan lebih, kesulitan untuk menyekolahkan anaknya pada sekolah tersebut karena seolah-olah hanya masyarakat mampu saja yang bisa berada pada sekolah tersebut.

“Untuk taraf sekolah sendiri pada dasarnya seluruh sekolah harus memiliki keunggulan, tidak hanya sekolah RSBI saja yang memiliki kelebihan. Dengan begitu tidak akan ada perbedaan yang mencolok dari satu sekolah dengan sekolah lainnya,” ucapnya.

Sedangkan terkait Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan saat ini sudah dialih kelola ke Provinsi Jawa Barat. Seluruh kegiatan pendidikan menengah (SMA/SMK) sudah menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

“Saat ini Disdik hanya fokus pada pendidikan dasar yaitu TK/PAUD, SD, dan SMP. Untuk pendidikan tinggi kewenangannya ada pada pemerintah pusat,” jelasnya.

Lebih lanjut Thamrin mengatakan bahwa revisi Perda sudah masuk pada Penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) pada DPRD Kota Depok. Saat ini masih menunggu tindak lanjut untuk pembahasannya.

“Tinggal menunggu waktu untuk pembahasan revisi ini, berkasnya sudah masuk di DPRD,” pungkasnya.

Komentar

komentar