Menilik Tax Amnesti di KEDAI II LK2 FH UI

Ilustrasi.
Ilustrasi.

DEPOK – Kelompok Diskusi Analisa Ilmiah (KEDAI) II LK2 FH UI kembali digelar pada Kamis, (10/11), dengan tema yang diangkat adalah Upaya Pengampunan Pajak sebagai Pendukung Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Dalam diskusi Analisa Ilmiah tersebut menghadirkan beberapa tokoh terkemuka, seperti Yusuf Arief Effendy selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi Pajak, Direktorat Jenderal Pajak Kementrerian Keuangan RI, Prijohandojo Kristanto selaku Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), dan Henry Darmawan Hutagaol selau Dosem Hukum Administrasi Negara (HAN) Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI).

BACA JUGA:  Aksi Peduli Sosial Ciptadana Asset Management Ke TBM Lentera Pustaka

Bertempat di Ruang Soemadipradja And Taher (SnT) Gedung C FH UI, ketiganya saling mengungkapkan pandangan mengenai Tax Amnesty. Ungkap Yusuf, Tax Amnesty bukan merupakan kewajiban melainkan sebuah pilihan, “jadi boleh dipakai boleh nggak, jangan beranggapan bahwa ini harus dan harus,” katanya, Kamis, (10/11). Selain itu, Yusuf juga mengatakan bahwa Tax Amnesty membawa manfaat bagi para wajib pajak.

Tak ubahnya Yusuf, Henry juga mengungkapkan bahwa Tax Amnesty adalah program yang bagus, sebab dapat meningkatkan pemasukan negara, penerima negara untuk kedepannya bisa membangun negara, dalam hal peningkatan pelayanan publik, fasilitas, dan kesejahteraan.

BACA JUGA:  Bantu Pengungsi Rohingya, Laznas Dewan Dakwah Kirim Relawan ke Perbatasan Myanmar-Bangladesh

Namun saat ini jumlah wajib pajak yang ikut Tax Amnesty masih rendah, “saya mohon kepada teman-teman disini sebagai agen untuk menyampaikan kepada oranglain agar mau berkontribusi untuk negara melalui pembayaran pajak,” jelas Yusuf.

Untuk ke depannya, Ketua Bidang Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), Prijohandojo Kristanto berharap akan adanya perombakan Undang-undang yang sesuai dengan situasi Indonesia. “Ini memang akan dibicarakan di Direktorat Jenderal Pajak,” katanya. (Triditrarini Saraswati/Depokpos)

Komentar

komentar