Indonesia Masih Banyak Kendala Dalam Memperoleh Sertifikasi Ekolabel

110922cgreenpeace-indo.jpg

DEPOK – Dalam Marine Talk yang bertajuk Perikanan Tuna Indonesia Berbasis Ekologi Berkelanjutan: Sertifikasi Ekologi, Sumardi Ariansyah dari GreenPeace Indonesia menjelaskan tentang tuna berbasis ekologi berkelanjutan dan industri tuna di Indonesia. Bicara mengenai industri tuna, Indonesia sebagai negara kepulauan berperan aktif dalam pengelolaan industri tuna di dunia. Hal ini dapat terlihat dari ekspor tuna oleh Indonesia.

Pria kelahiran Bekasi tersebut mengatakan bahwa yang pertama harus diperhatikan dalam praktek penangkapan tuna ialah mengikuti prinsip-prinsip tertentu. Adapun prinsip tersebut diantaranya adalah keberhati hatian, penggunaan alat ramah lingkungan, meminimalisir dampak penangkapan ikan bagi lingkungan dan lain-lain. “Jadi pada dasarnya untuk prinsip penangkapan tuna ya seperti itu,” katanya di GD. COE Pertamina FMIPA UI (Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia Sabtu, (19/9).

Selain itu Ariansyah juga menjelaskan mengenai sertifikat ekolabel. “jenis sertifikasi untuk perikanan itu ada MSC, ASC, Dolphin Safe, dan masih banyak lagi,” katanya. Bicara mengenai sertifikat ekolabel, sebetulnya terdapat kendala untuk Indonesia sendiri khususnya perusahaan dalam memiliki sertifikasi ekolabel. Jelas Ariansyah, sedikitnya terdapat kendala dari segi internal industri dan dampak lingkungan.

Kendala dari segi Internal industri itu ada empat, yang pertama adalah persyaratannya terlalu berat atau standarisasi ala Eropa, “kenapa begitu? Karena orang Indonesia masih banyak mikir, sedangkan orang eropa sudah lebih maju. Orang Indonesia masih membuang waktunya untuk berdebat soal apapun di media sosial, tapi orang luar sudah mulai mencari solusi,” ungkapnya menggebu.

Lanjut Ariansyah, yang kedua adalah biaya sertifikasi yang terlalu tinggi, biaya tidak sebanding dengan insentif berupa harga premium, dan yang terakhir konsumen masih sensitive soal harga. Untuk kendala dari segi dampak lingkungan, penelitian dari Ponte tahun 2006 membuktikan skema ekolabel gagal menunjukkan surplus pada nelayan di negara-negara berkembang. Dan penelitian lain datang dari penelitian Bostrom tahun 2006, yang menyatakan bahwa organisasi standarisasi dan sertifikasi sebagai otoritas yang menggeser peran pemerintah.

Terlepas dari banyaknya kendala yang dihadapi untuk memperoleh sertifikasi ekolabel, Ariansyah dalam melihat potensi kelautan Indonesia mengingatkan bahwa, “laut itu ibu, jadi apapun sikap kalian, atau apapun yang kalian lakukan dengan produk-produk dalam laut, berarti itu sama saja sifat dan perlakuan kalian terhadap ibu,” tutupnya mengingatkan. (Triditrarini/DepokPos)

Komentar

komentar