Diskusi Pojok Iklim Ajak Pemangku Kepentingan Duduk Bersama Bentuk Ruang Kebersamaan

FKH copy.jpg

DEPOK – Banyaknya kajian-kajian di bidang lingkungan, namun masih belum dibarengi kerangka umum yang berterima oleh masing-masing pemangku kepentingan membuat kebijakan yang dibuat itu akhirnya lebih banyak mangkrak tanpa adanya aksi nyata.

Dalam konteks ini butuh upaya merangkul semua stackeholder untuk menghasilkan sebuah ruang kebersamaan yang diharapkan mampu mengaplikasikan berbagai kebijakan dan kajian yang telah dibuat.

Hal inilah yang menginisiasi terselenggaranya Diskusi Pojok Iklim bertajuk “Membentuk Ruang Kebersamaan dalam Menghadapi Perubahan Iklim” di Joglo Nusantara Situ Pengasinan, Sawangan, Depok, Rabu (23/11).

Koordinator Forum Komunitas Hijau (FKH) Kota Depok, Heri Syaefudi mengatakan bahwa dengan adanya ruang kebersamaan akan memuculkan kesadaran bersama untuk mengoptimasi kebijakan yang terkait lingkungan guna menghadapi perubahan iklim.

Menurutnya kerangka kerja tanpa adanya semangat kebersamaan akan membuat masing masing stacke holder membatasi kajian hanya pada tema-tema yang selaras dengan garis kerja dan kebijakannya saja.

Dia pun menontohkan bagaimana kawasan sempadanan Situ Pengasinan yang fungsinya dikembalikan sebagai tempat penyimpanan air saat hujan, cadangan air saat kemarau, pengairan, pengembangan fauna di sempadan situ, rekreasi dan olahraga.

BACA JUGA:  Wali Kota Lantik Sejumlah Pejabat Baru di Lingkungan Pemkot Depok

“Situ Pengasinan juga menjadi ajang tumbuhnya kreatifitas dengan munculnya sanggar-sanggar seni, menjadi wilayah penghasil tanaman hias untuk Jabodetabek, komunitas-komunitas pecinta lingkungan, dan kelompok keagamaan,” paparnya dalam keterangan tertulis yang diterima depokpos.

“Semua bergerak seirama untuk wilayah hijau yang damai. Sebuah pewarisan berharga untuk anak cucu. Bukan sekedar Pengasinan, tapi Depok, Jawa Barat, Indonesia dan dunia,” sambungnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pembuat kebijakan di level nasional perlu menselaraskan program program dengan kementerian lainnya agar selaras dalam memperjuangkan lingkungan yang tidak hanya sustainable (berkelanjutan), namun juga bisa bermanfaat untuk kehidupan masyarakat.

“Kita mempunya komitmen yg sama untuk merubah dampak perubahan iklim,” ujar Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Agus Yuliato dalam diskusi tersebut.

Tidak lupa dia juga mengajak komunitas yang tergabung di FKH Kota Depok untuk bekerjasama merealisasikan program program lingkungan yang telah dibuat.

BACA JUGA:  Peringati Hari Bhakti Adhyaksa ke-57, Kejari Kota Depok Jadikan Momentum Evaluasi Kinerja

“Saya berharap komunitas yang hadir di tempat ini dapat saling bertukar pengalaman pengetahuan, dalam melakukan aksi-aksi bersama. Kalau dulu dilakukan masing-masing komunitas, sekarang dengan bergabung bisa melakukan yang lebih besar,” ujarnya.

Semangat kebersamaan seperti yang dicontohkan di Pengasinan ini, tambah dia, perlu ditumbuhkan lebih banyak agar semakin banyak orang-orang yang peduli dengan kelestaraian alam.

“Roh utamanya kebersamaan. Dengan menambah roh yang sama akan menambah aksi untuk menambah kelestarian lingkungan,” tutur dia.

Sementara itu Kepala Badan Lingkungan Hidup Kota Depok, Kania Parwanti yang hadir dalam diskusi tersebut menyebut sinergitas antara Pemkot Depok dengan KLHK terus dibangun sebagai bagian dari pencegahan iklim, di antaranya yang menjadi perhatian adalah keberadaan situ di Depok.

“Ada penelitian di Trisakti situ dapat membantu menyerap CO2 berkat adanya plankton. Artinya itu asset Kota Depok yang dapat jadi bagian kota depok,” kata dia.

Selain itu demi mengurangi dampak perubahan iklim Kota Depok juga terus menggenjot kinerja UPS untuk meminimalisir CO2 yang disebabkan dari sampah.

BACA JUGA:  Pesantren Rutan Cilodong, Sarana Efektif Bina Narapidana

Pusat diharapakan juga mampu membantu Kota Depok dalam merealisasikan ketersediaan 20 persen ruang terbuka publik. “Seperti lahan Karaban dan RRI, itu butuh support dari pusat agar bisa dimanfaatkan untuk RTH supaya perubahan iklim bisa terjaga,” ujarnya.

Mantan Kadistarkim ini juga membeberkan startegi yang dilakukan Pemkot Depok demi mencapai ketersediaan ruang terbuka di Depok.

“Untuk mencapai 20 persen ruang publik itu kamui dari perijinan, APBD, ketiga bantuan di antaranya bantuan pusat dengan menetapkan itu sebagai RTH dan juga CSR perusahaan,” pungkasnya.

Dalam diskusi Pojok Iklim juga hadir Ketua Dewan Iklim KLHK Sarwono Kusuma Atmajaya, Kepada Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Depok Etty Suryahati, Kepala Dinas Tata Ruang dan Pemukiman Kota Depok Wijayanto, perwakilan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, serta Sustainable Urban Development Forum Indonesia (SUDFI).

Komentar

komentar