UKM Depok Perlu Perlindungan

Ilustrasi.
Ilustrasi.

Jelang Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2016, pemerintah pusat diharapkan membuat peraturan yang mampu melindungi usaha kecil dan para pelakunya. Jika peraturan dari pusat telah dibuat, maka dapat diturunkan ke seluruh daerah dan wajib dilaksanakan.

Kepala Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Kota Depok Dwi Rachma khawatir, jika tiada peraturan yang ketat dari pemerintah pusat yang kemudian diturunkan ke daerah untuk melindungi usaha kecil, maka usaha kecil dan para pelakunya akan rugi.

“Kalau berkaca di Thailand dan Republik Rakyat Tiongkok, mereka memiliki aturan yang jelas untuk melindungi usaha kecil di negara mereka dari serbuan negara lain. Hal ini menyebabkan industri kecil di Thailand dan Tiongkok tetap bisa bertahan dan malah berekspansi ke luar negeri,” ujar Dwi, Kamis (3/12) di Depok, Jawa Barat.

BACA JUGA:  Walikota Depok: "Smart People Elemen Terpenting Smart City"

Di Indonesia, kata Dwi, hingga kini belum ada peraturan yang jelas dan mengikat untuk perlindungan usaha kecil. Jika tenaga kerja dari luar negeri masuk ke Indonesia dan bebas bekerja atau berusaha maka Dwi mengkhawatirkan daya saing yang semakin ketat dan kompetisi antartenaga kerja.

“Saat ini, usaha kecil sudah semakin terdesak dengan maraknya mini market. Ini padahal masih sesama orang Indonesia. Bagaimana ketika MEA nanti, persaingannya dengan orang asing,” ujar Dwi.

Hal ini, lanjut Dwi, juga diperparah dengan para buruh yang terus menuntut kenaikan upah. Hal tersebut dapat menyebabkan para pemilik industri besar dan pabrik-pabrik memilih hengkang dari Indonesia dan berpindah ke negara lain yang upahnya lebih rendah dan masih memiliki sumber daya alam, seperti Vietnam.

BACA JUGA:  Delapan Event Organizer Ramaikan Peringatan Hari Pahlawan dengan Lomba Tari Tradisional

Untuk memperkuat usaha kecil, Pemkot Depok akan berupaya untuk lebih sering memberikan pelatihan dan bimbingan kepada usaha kecil. Pelatihan dan bimbingan dapat dilakukan bersama dengan dinas terkait di Pemkot Depok.

Dwi juga bersepakat dengan ide Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana yang mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda pelaksanaan MEA hingga 2020.

“Setuju jika ditunda. Kita belum siap. Sebab tanpa Indonesia di MEA maka pasar tidak akan bergairah. Indonesia adalah pasar yang potensial. Apalagi masyarakat kita adalah masyarakat konsumtif dan masih lemah dari sisi produksi,” tutur Dwi.

BACA JUGA:  Diskusi Ringan Kepala Bappeda dan Sekber Wartawan Depok, Dari Sampah Hingga Smart City

Komentar

komentar